Hari Pertama Safari Politik Temu Tokoh di Empat Kecamatan Purbalingga, Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Masyarakat Atasi Berbagai Tantangan Kebangsaan
PURBALINGGA – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo dalam safari politik Temu Tokoh di Empat Kecamatan Purbalingga, Kecamatan Kalimanah, Padamara, Karang Reja dan Karang Jambu, menuturkan di tengah modernitas zaman yang ditandai oleh lompatan kemajuan teknologi dan derasnya arus peradaban, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dapat mewujud pada beragam paradigma. Sebagian dari tantangan kebangsaan tersebut mewujud pada degradasi moral generasi muda bangsa, masih adanya ketimpangan sosial ekonomi, tergerusnya nilai-nilai kearifan lokal, serta terpinggirkannya ideologi bangsa.
“Kita dapat merasakan degradasi moral generasi muda bangsa yang mudah terjerat oleh gaya hidup hedonisme, terkontaminasi oleh perilaku seks bebas, dan terjerumus dalam penyalahgunaan Narkoba. Merujuk pada laporan Indonesia Drugs Report 2022, sebagian besar pengguna Narkoba adalah kelompok usia muda dan produktif, yaitu antara 25 sampai 49 tahun. Selain sebagai pengguna, pelajar dan pemuda juga terindikasi sebagai pelaku pengedar Narkotika,” ujar Bamsoet usai bertemu tokoh masyarakat di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Jumat (8/12/23).
Dari pagi hingga sore hari, Wakil Ketua Umum FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila Bamsoet bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat di empat kecamatan di Purbalingga. Antara lain Kecamatan Karangreja, Kecamatan Karangjambu, Kecamatan Kalimanah dan Kecamatan Padamara.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menyayangkan masih banyaknya generasi muda bangsa yang terlibat dalam berbagai kasus kriminalitas dengan ancaman sanksi hukuman berat. Lingkungan sekolah tidak lagi menjadi tempat sakral dan dihormati. Justru menjadi arena tawuran yang meresahkan, serta obyek perusakan aksi vandalisme.
“Tantangan kebangsaan selanjutnya adalah ketimpangan sosial ekonomi. Ketimpangan ini tidak akan tampak nyata, jika kita semata-mata hanya merujuk pada indeks rasio gini, yang menurut data BPS pada bulan Maret 2023 tercatat pada kisaran 0,39 atau berada pada klasifikasi sedang, atau bahkan hampir rendah,” kata Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, ketimpangan sosial ekonomi dapat dirasakan relevansinya, ketika tahun ini Majalah Forbes melansir bahwa Indonesia masuk dalam 20 negara yang paling banyak memiliki miliuner. Namun di sisi lain, masih ada 9,36 persen penduduk Indonesia yang masih hidup dalam garis kemiskinan.
“Jika kita renungkan kembali, angka 9,36 persen tersebut bukanlah angka yang sedikit. Jika tidak disikapi dengan hati-hati, ketimpangan ini akan menjadi bom waktu yang akan mencederai soliditas kebangsaan kita. Kesenjangan ekonomi ini tidak boleh kita abaikan begitu saja, karena jika merujuk pada survei Litbang Kompas, bahwa 19,2 persen aksi radikalisme di Indonesia dipicu oleh faktor ekonomi,” pungkas Bamsoet. (*)
