RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO RABU, 3 JULI 2024

1. Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengakui harga alat kesehatan hingga obat-obatan di Tanah Air jauh lebih mahal dibanding negara tetangga. Bahkan, harga obat di Indonesia lima kali lebih mahal dibanding Malaysia. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk memperbaiki inefisiensi dalam perdagangan alat kesehatan dan obat-obatan, serta masalah tata kelolanya, sehingga harga obat-obatan dan alat kesehatan bisa lebih ditekan dan lebih terjangkau.

B. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, untuk segera mencari solusi terbaik untuk mengatasi hal tersebut, dan berkomitmen agar pemerintah mematangkan industri kesehatan di Tanah Air.

C. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, untuk meningkatkan dan memajukan industri kesehatan di Indonesia, seiring juga dengan meningkatnya kualitas obat-obatan dan alat kesehatan. Sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada impor obat dan mengendalikan harga obat di pasaran.

D. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, untuk memperbaiki sistem distribusi dan logistik obat dapat membantu menekan biaya dan menjaga agar harga obat tetap terjangkau.

E. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, mendorong transparansi dalam penetapan harga obat agar masyarakat dapat memahami komponen biaya yang ada. Hal ini juga dapat memberikan tekanan kepada produsen obat untuk menjaga harga tetap bersaing.

F. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kemenkes, berkolaborasi dalam membangun industri kesehatan yang berkualitas, dan terjangkau di Tanah Air, serta memastikan tata kelola industri kesehatan bisa lebih transparan dan terbuka sehingga tidak ada peningkatan harga yang tidak masuk akal atau tidak perlu dalam proses pembelian alat kesehatan dan obat-obatan.

2. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia terjadi pada Juli-Agustus. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta BMKG meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak untuk segera memitigasi potensi dampak kekeringan. Salah satunya dengan melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk pengisian waduk dan membasahi rawan terbakar atau lahan gambut.

B. Meminta pemerintah dan BMKG agar juga memperhatikan para petani utamanya yang berada di kawasan terdampak kekeringan, salah satunya dengan merekomendasikan penyesuaian pola dan waktu tanam di wilayah terdampak kekeringan. Seperti dengan memanen air hujan melalui tandon atau tampungan air, serta sumur resapan di wilayah-wilayah yang masih mengalami transisi dari musim hujan ke musim kemarau.

C. Meminta BMKG melalui sistem pemantauan cuacanya, untuk terus memetakan potensi kawasan yang sangat mudah terbakar, baik dalam sepekan ini hingga sepekan kedepan. Dengan begitu upaya ataupun langkah antisipasi dan mitigasi dapat segera dilakukan guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

D. Meminta BMKG untuk terus memberikan imbauan kepada masyarakat di wilayah-wilayah yang masuk ke dalam kawasan kekeringan, agar tidak membakar sampah atau lahan serta diharapkan tidak membuang puntung sembarangan demi menghindari terjadinya karhutla.

3. Otoritas Arab Saudi memasukkan 54 biro umrah ke daftar hitam usai terbukti melakukan pelanggaran selama musim haji bulan lalu. Perusahaan tersebut tersebar di negara Arab dan Islam. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) bersama KJRI Jeddah untuk menjalin komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi guna menanyakan sekaligus meminta daftar nama biro haji dan umrah yang masuk kedalam daftar hitam tersebut. Dengan begitu dapat diketahui, apakah terdapat biro umrah yang berasal dari negara Indonesia.

B. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk tidak segan menindak tegas biro umrah asal Indonesia yang kedapatan melakukan pelanggaran selama musim haji bulan lalu atau yang terbukti masuk ke dalam daftar hitam otoritas Arab Saudi. Pasalnya, biro umrah ini merupakan para perantara yang diduga terlibat perdagangan manusia atas tuduhan mendatangkan jemaah haji ilegal yang tidak mampu membayar biaya umrah sah dengan visa kunjungan.

C. Meminta Kemenag bersama Tim Pengawas DPR RI untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh biro travel pengelola perjalanan haji, dan tidak segan mencabut izin operasional biro-biro haji umrah yang nakal sesuai dengan hasil temuan Timwas maupun laporan dari jemaah.

Terimakasih.