Respon Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Jumat 8 Januari 2021

1. Berdasarkan laporan harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Kamis 7 Januari 2021, terdapat 9.321 kasus baru covid-19 yang terkonfirmasi. Hal tersebut menunjukkan Indonesia mencatatkan rekor kasus harian covid-19 tertinggi sejak 2 Maret 2020, respon Ketua MPR RI:

A. Mendorong pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi di seluruh penanganan covid-19 di setiap wilayah, terutama perihal pengawasan protokol kesehatan dan koordinasi antar lembaga/kementerian, dikarenakan selama ini banyak penanganan yang telah dilakukan, namun perlu ditinjau kembali implementasinya, mengingat kasus covid-19 masih terus mengalami peningkatan.

B. Mendorong pemerintah mengimbau dan mendesak seluruh masyarakat untuk disiplin melakukan protokol kesehatan 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak) agar dapat melindungi diri sendiri dan keselamatan bersama, dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak taat dan disiplin dalam melaksanakan berprotokol kesehatan.

C. Mendorong pemerintah terus melakukan tes covid-19, khususnya swab kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan dan antisipasi langkah awal dalam mencegah meluasnya virus corona. MPR mengimbau sebaiknya tes covid-19 secara massal dan menggunakan metode swab yang diberikan secara gratis, dikarenakan swab diketahui merupakan cara yang paling akurat dalam memastikan seseorang terinfeksi virus corona atau tidak, dan covid-19 merupakan pandemi yang harus diperangi secara bersama.

D. Mendorong pemerintah menyiapkan dana dan tenaga kesehatan untuk memasifkan upaya tracing, sehingga seluruh pihak yang melakukan kontak dengan pasien covid-19 dapat segera dites dan ditanggulangi sejak dini sebelum virus tersebut menyebar lagi kepada yang lain.

E. Mendorong pemerintah memperbanyak ruang isolasi bagi pasien covid-19 dengan berbagai gejala, termasuk gejala ringan atau tanpa gejala, sehingga pasien covid-19 mendapatkan perawatan maksimal sampai sembuh dan tidak menularkan kepada orang lain karena mereka perawatan mereka berada di ruangan khusus.

F. Mendorong pemerintah berkomitmen untuk membantu masyarakat meningkatkan imunitas, seperti secara rutin memberikan asupan vitamin kepada masyarakat, baik masyarakat umum maupun tenaga kesehatan, serta memberikan fasilitas pengecekan covid-19 secara akurat denga gratis.

G. Mendorong pemerintah/lembaga mengurangi seluruh aktivitas yang melibatkan kerumunan/banyak orang berkumpul, dan lebih memanfaatkan teknologi daring untuk melakukan rapat atau pembahasan- pembahasan hal-hal lain.

2. Sehubungan dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmedagri) Nomor 1 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 (7/1), respon Ketua MPR RI:

A. Mendukung kebijakan Mendagri tersebut, dan diharapkan dengan dikeluarkannya Inmendagri Nomor 1 tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik guna menekan kasus aktif Covid-19 khususnya di wilayah dengan angka kasus yang tinggi.

B. Meminta pemerintah daerah, khususnya para Kepala daerah di 7 provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali untuk dapat segera menindaklanjuti Inmendagri tersebut, antara lain dengan menyosialisasikan sekaligus mengimplementasikan peraturan pembatasan mobilitas masyarakat secara ketat dan bertanggung jawab, baik di tempat kerja maupun di ruang publik lainnya sesuai yang diatur dalam Inmendagri Nomor 1 tahun 2021 tersebut.

C. Mendorong pemerintah daerah, khususnya di seluruh Provinsi Jawa dan Provinsi Bali disamping menjalankan Inmendagri juga mengintensifkan penerapan protokol kesehatan, memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing serta meningkatkan fasilitas kesehatan.

D. Meminta kepada setiap kepala daerah untuk aktif berkoordinasi dengan para stakeholders secara berkala juga memonitor pelaksanaan Inmendagri dan melakukan upaya lain seperti membuat peraturan kepala daerah, yang mengatur spesifik pembatasan hingga sanksinya.

E. Meminta para kepala daerah untuk berkomitmen memperkuat dan meningkatkan sosialisasi serta penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan Covid-19, sekaligus mengoptimalkan kembali posko Covid-19 tingkat provinsi hingga desa.

3. Masih belum ditetapkannya Emergency Use Authorization/EUA atau izin edar dalam kondisi darurat vaksin covid-19 oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan/BPOM padahal program vaksinasi perdana akan dilakukan pada 13 Januari mendatang atau sekitar lima hari lagi, respon Ketua MPR RI:

A. Mendorong pemerintah berkordinasi dengan BPOM untuk memastikan waktu penyelenggaraan vaksinasi covid-19 sesuai dengan selesainya hasil interim uji klinis fase III vaksin virus corona. MPR mengharapkan pemerintah dapat bergerak cepat, pasti, dan realistis. MPR mempertanyakan sikap pemerintah yang telah mendistribusikan vaksin covid-19 ke sejumlah daerah dan telah menetapkan tanggal vaksinasi, namun hingga saat ini BPOM masih belum mengeluarkan EUA.

B. Mendorong BPOM agar memberikan penjelasan dan informasi kepada masyarakat terkait alasan belum dikeluarkannya EUA, namun sejumlah vaksin telah didistribusikan ke sejumlah daerah.

C. Mendorong pemerintah dan BPOM secara terbuka menjelaskan soal efikasi atau tingkat keampuhan vaksin covid-19, yaitu Sinovac yang akan digunakan dalam waktu dekat, dikarenakan masyarakat berhak untuk mengetahui hasil temuan tim riset tersebut, mengingat vaksin akan berketerkaitan dengan kesehatan masyarakat.

D. Mendorong pemerintah berkomitmen secepatnya melaksanakan program vaksinasi covid-19 agar masyarakat dapat segera menerima vaksin covid-19. MPR mendukung BPOM untuk bekerja sesuai dengan standar dan prosedur ilmiah sesuai aturan yang berlaku.

E. Mendorong pemerintah dapat melakukan pembicaraan dengan BPOM untuk mencari solusi terbaik saat ini, dan tidak segan menunda pelaksanaan program vaksinasi apabila memang sejumlah syarat vaksin masih belum sesuai hingga tanggal yang telah ditentukan, mengingat vaksin sangat berhubungan dengan kondisi kesehatan masyarakat di masa mendatang.

Terimakasih.