JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyambut baik pengembangan kawasan Techno Park di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Selain berfungsi sebagai pusat keunggulan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dengan swasta dan perguruan tinggi, pengembangan techno park juga bisa meningkatkan daya saing Indonesia di kancah dunia.
“Tidak selamanya perekonomian bergantung kepada eksplorasi sumber daya alam. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) juga harus diselaraskan agar pembangunan berbasis sumber daya alam juga fokus kepada keberlanjutan,” ujar Bamsoet saat menerima Bupati Kabupaten Pelalawan, H.M. Harris dan jajaran pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan, di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Senin (18/03/19).
Beberapa pejabat pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan yang hadir antara lain Kepala BAPPEDA Syahrul Syarif Kepala Dishub Syafruddin Plt Kepala Dinas Kominfo Hendry Gunawan, Kepala Dinas PUPR Hasan Tua Tanjung, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Syamsul Anwar dan Kepala Dinas KUKM dan Perindag Fakhrizal.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Pelalawan menjelaskan keberadaan Pelalawan Techno Park seluas 3.574 Ha, sebagai 1 dari 5 techno park percontohan dan terluas di Indonesia. Dibangun oleh Pemerintah Daerah Pelalawan bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Pelalawan Techno Park akan fokus pada hilirisasi kelapa sawit Indonesia. Sehingga diarahkan menjadi Palm Oil Valley Indonesia.
“Semangat ini juga sebagai bagian mengembangkan industri berbasis berkelanjutan. Besarnya potensi kelapa sawit di Indonesia dengan turunannya yang diperkirakan mencapai 305 lebih produk, bisa dikembangkan lebih lanjut di Pelalawan Techo Park. Seperti pengolahan limbah cair sawit menjadi alga, sehingga bisa memberikan dampak ganda bagi perekonomian lokal dan petani sawit,” tutur Bupati Pelalawan, H.M. Harris.
Lebih lanjut Bupati Pelalawan menuturkan, dari 7 zona yang direncanakan terdapat di Pelalawan Techno Park, 3 zona diantaranya sudah berjalan. Yaitu zona pendidikan berupa Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (ST2P) yang nantinya akan diubah menjadi Sekolah Tinggi Teknologi Kelapa Sawit Indonesia (STT KSI).
Kedua, zona riset dengan Pusat Edukasi Entrepreneurship Kelapa Sawit oleh PPKS Medan. Ketiga, zona industri dengan berlangsungnya aktivitas penumbuhan Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) melalui kegiatan inkubasi teknologi dan bisnis.
Legislator Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini mendukung adanya pengambangan turunan olahan dari kelapa sawit, terutama untuk dijadikan bahan bakar ramah lingkungan dan berkelanjutan . Dengan demikian bisa mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil yang sulit diperbaharui.
“Sejak September 2018, pemerintah terus memperluas mandatori biodiesel 20 persen (B20) kepada non public service obligation. Trennya cenderung meningkat. Di awal tahun 2019 sudah mencapai 552 ribu ton atau naik 9 persen dibanding Desember 2018. Setelah B20, Pelalawan Techno Park harus bergegas bisa menghasilkan B30. Memang benar, potensi turunan kelapa sawit sangat besar sekali dan prospek ekonomi bagi masyarakat juga sangat besar,” terang Bamsoet.
Selain sebagai sarana kolaborasi teknologi antara pemerintah dengan swasta dan perguruan tinggi, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga mendorong dijadikannya Pelalawan Techno Park sebagai kawasan wisata edukasi terpadu. Sehingga bisa mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, dari mulai jasa transportasi, penginapan, aksesoris, sampai dengan makanan dan minuman.
“Apalagi di Kabupaten Pelalawan sudah ada Wisata Bono berupa fenomena alam yang terjadi karena pertemuan arus pasang air laut dengan arus sungai dari hulu menuju hilir. Di dunia, fenomena ini ada di 6 negara, salah satunya di Kabupaten Pelalawan, Indonesia. Walaupun di sungai, namun bisa digunakan untuk berselancar. Sayang sekali jika tidak dipromosikan secara besar-besaran,” jelas Bamsoet.
Atas berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Pelalawan, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih. Terutama menyangkut pembangunan infrastruktur jalan yang memudahkan akses menuju ke berbagai lokasi tersebut.
“Jadi kalau ada yang bilang infrastruktur tidak penting, itu sama sekali tidak benar. Justru infrastrukturlah yang bisa meningkatkan berbagai potensi daerah agar bisa mendatangkan kemakmuran bagi masyarakatnya. Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Pelalawan. Walaupun punya banyak potensi, namun pengembangannya terkendala infrastruktur jalan yang belum memadai. Pemerintah pusat harus segera bisa merespon hal ini,” pungkas Bamsoet. (*)