BALI – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), para pendiri bangsa telah berketetapan hati memilih demokrasi Pancasila. Sebuah bentuk demokrasi yang dibangun di atas nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, danmengamanatkan transformasi nilai-nilai falsafah Pancasila sebagai rujukan bentuk dan sistem pemerintahan negara.
“Dalam membangun demokrasi Pancasila, kita mempunyai pandangan dan komitmen yang sama. Pancasila adalah ideologi dan dasar negara yang menjadi pedoman dalam membangun tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi dasar rujukan dalam membuat dan menilai kebijakan publik dan menjadi sumber nilai yang mempersatukan dalam menghadapai berbagai persoalan kebangsaan,” ujar Bamsoet saat menjadi keynote speech Seminar Nasional ‘Ruang Kebebasan Berekspresi Sebagai Indikator Sehatnya Demokrasi’ yang diselenggarakan
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana secara daring di Bali, Minggu (19/9/21).
Turut hadir sebagai pembicara antara lain Tenaga Ahli Utama Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin, Aktivis Hak Asasi Manusia dan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Ketua DEMA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta periode 2019 Sultan Rivandi.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III Bidang Hukum DPR RI ini menjelaskan naik turunnya indeks demokrasi seringkali dialami negara-negara yang sedang berproses menuju kematangan demokrasi. Bahkan di negara-negara maju yang konon disebut sebagai kampiun demokrasi pun, masih dapat ditemukan percikan-percikan persoalan dalam implementasi demokrasi.
“Kondisi ini selaras dengan laporan The Economist Intelligence Unit yang menyebutkan, bahwa penurunan indeks demokrasi memang tengah menjadi tren kecenderungan global. Laporan The Economist Intelligence Unit menyebutkan bahwa indeks demokrasi Indonesia tahun 2020 berada di peringkat ke-64 dunia dengan skor 6,3, atau turun dari tahun 2019 dengan skor 6,48. Menurut catatan The Economist Intelligence Unit, angka ini adalah yang terendah yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun terakhir,” kata Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menuturkan, esensi demokrasi adalah adanya keseimbangan. Di satu sisi, demokrasi menjamin ketersediaan ruang bagi setiap warga negara untuk berekspresi dan mengartikulasikan hak-hak politiknya tanpa represi dan intimidasi. Baik dari aparatur negara maupun dari elemen-elemen kekerasan dalam masyarakat.
Di sisi lain, eskpresi demokrasi juga tidak boleh dilakukan dengan cara-cara tidak bertanggungjawab, yang justru mencederai nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Semisal dilakukan dengan cara anarkis, atau dengan menyebarkan hoax yang dapat memantik konflik dan memecah belah bangsa.
“Belum lama ini muncul berbagai mural sebagai bentuk ekspresi masyarakat sekaligus kritik kepada pemerintah. Kita mengapresiasi ketegasan sikap Presiden Jokowi yang telah meminta Polri agar tidak reaktif dan berlebihan dalam menanggapi munculnya mural yang bersifat satir tersebut,” urai Bamsoet.
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menambahkan, setiap elemen bangsa wajib memahami bahwa dinamika kehidupan demokrasi di Indonesia adalah bagian penting dari legasi sejarah. Semua pihak mempunyai tanggungjawab yang sama untuk membangun dan memperkuat kehidupan demokrasi yang nyata dan membumi.
“Artinya, kematangan demokrasi haruslah menjadi sebuah konsep keteladanan, dan bukan sekedar retorika. Dan sikap kenegarawanan yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi dalam menanggapi kritik terhadap pemerintah adalah contoh yang patut diteladani dalam menegakan dan menghormati nilai-nilai demokrasi,” pungkas Bamsoet. (*)