Bamsoet: Kalau Saya Ketum Golkar, Saya Tidak Akan Bertanya Berapa Jatah Golkar, Tetapi Dukungan Apa yang Bisa Diberikan Golkar

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi tingginya partisipasi serta kepercayaan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Survei Nasional Cyrus Network 2019 mengenai Legitimas Pemerintahan, Ideologi, dan Rekonsiliasi Bangsa melaporkan sebesar 93 persen publik menyatakan Pemilu 2019 berjalan aman dan tertib. Selain itu, 90 persen responden menyatakan Pemilu 2019 berlangsung jujur dan adil.

“Penilaian masyarakat tersebut menjadi legitimasi yang kuat bagi Presiden Joko Widodo dalam menjalankan roda pemerintahan lima tahun kedepan. Ini membuktikan tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap politik cukup tinggi,” ujar Bamsoet saat menjadi narasumber diskusi Survei Nasional Cyrus Network bertema ‘Penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2019, serta Rekonsiliasi Nasional’ di Jakarta, Jumat (09/08/19).

Turut menjadi narasumber lainnya antara lain Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan CEO Cyrus Network Hasan Nasbi Batupahat.

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini menjelaskan, walaupun Pemilu 2019 sudah berlangsung cukup sukses, namun evaluasi tetap diperlukan. Kegiatan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu sama pentingnya dengan kegiatan perencanaan. Kegiatan evaluasi yang dilakukan secara bertanggungjawab dan berlandaskan asas membangun, sangat dibutuhkan bangsa Indonesia yang terus mencari model dan sistem pemilu terbaik. 

“Dari segi teknis, penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang baru saja kita lalui, meninggalkan beberapa kenangan, yang mungkin memiriskan. Terdapat kendala di persoalan teknis, seperti penyediaan logistik yang kurang, petugas yang kelelahan, dan petugas KPPS yang berpulang akibat kelelahan itu. Tak heran jika 72 persen responden dalam survei Cyrus Network menganggap Pilpres dan Pileg lebih baik dipisah,” papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga mengapresiasi upaya rekonsiliasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Hasil survei menunjukan 63 persen responden juga mengapresiasi pertemuan Jokowi dengan sejumlah tokoh politik sebagai upaya rekonsiliasi, bukan hanya sekadar bagi–bagi jabatan.

“Saya sangat mengapresiasi dukungan publik terhadap proses rekonsiliasi ini. Kalau saya sekarang Ketua Umum Golkar saya tidak akan tanya berapa jatah Golkar, tapi saya akan tanya Pak Jokowi akan bawa kemana arah bangsa ini, butuh legislasi apa, dukungan apa, Golkar akan dukung. Kita juga menyerahkan kepada presiden soal bagaimana mekanisme penentuan orang–orang yang akan dipilih untuk membantunya,” tegas Bamsoet.

Wakil Ketua Umun KADIN Indonesia ini juga setuju dan mendukung kriteria calon menteri yang disampaikan presiden. Yakni, seorang eksekutor, berani dan memiliki intergritas atau bersih dari potensi masalah hukum.

“Dia harus mampu menjalankan agenda yang sudah ditetapkan presiden, bukan agenda pribadinya. Dan berani tidak populer,” tutur Bamsoet.

Tak hanya mengenai Pemilu, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga menggarisbawahi hasil survei yang menyatakan 70 persen responden menerima Pancasila sebagai ideologi dan perekat bangsa. Sementara 4,7 persen mendukung khilafah, dan 13 persen menyatakan Indonesia harusnya menerapkan hukum syariah Islam.

“Ini menjadi tantangan terbesar pemerintahan Presiden Joko Widodo dan juga kita semua sebagai satu bangsa. Membumikan Pancasila, khususnya kepada generasi millenial harus diutamakan. Jika tidak, tanah Indonesia yang subur bagi hidupnya aneka ragam suku, agama, ras, maupun golongan, malah akan menjadi tandus,” pungkas Bamsoet. (*)