Bamsoet: Pendekatan Kultural Harus Dikedepankan Atasi Konflik di Nduga Papua

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo akan segera mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo agar bisa menerima jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Nduga, Papua. Tujuannya agar bisa terjadi dialog untuk membangun saling kesepahaman terkait proses pembangunan jalan Trans Papua yang telah menimbulkan konflik di Kabupaten Nduga, Papua.

“DPR RI akan memastikan semua stakeholders dari mulai pemerintah pusat, daerah, TNI/Polri harus selalu mengedepankan pendekatan kultural dalam menyelesaikan konflik dimanapun. Termasuk di Kabupaten Nduga, Papua. Kita sepakat tak boleh sejengkal pun tanah NKRI lepas dari kedaulatan, karenanya setiap rakyat harus sejahtera lahir dan batin. Untuk itu pembangunan di Papua dan Papua Barat harus tetap berjalan, sehingga bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” ujar Bamsoet saat menerima Bupati Kabupaten Nduga Yarius Gwijangge dan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Nduga, Papua di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Senin (05/08/19).

Turut hadir antara lain Wakil Bupati Kabupaten Nduga Wentius Nimiangge, Ketua DPRD Kabupaten Nduga Alimi Gwijangge, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Nduga Namia Gwijangge. Sedangkan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo ditemani Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Tim Pemantau Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat Fadli Zon, Anggota Komisi IV DPR RI yang juga anggota Tim Pemantau Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat Robert Kardinal, Anggota Komisi VI DPR RI yang juga anggota Tim Pemantau Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat Steven Abraham, Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun, dan Staf Khusus Ketua DPR RI Yorrys Raweyai.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menjelaskan, DPR RI melalui Komisi I akan segera melakukan rapat kerja dengan Panglima TNI dan jajarannya, sedangkan Komisi III akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri dan jajarannya. Sehingga, bisa menilai sejauh mana urgensi keberadaan pihak keamanan yang terdiri dari TNI/Polri, apakah jumlahnya masih tetap dipertahankan ataukah bisa secara berangsur dikurangi.

“Tak hanya itu, saya juga akan minta Komisi V sebagai rekan kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bisa memfasilitasi perbaikan rumah warga maupun infrastruktur yang rusak akibat konflik. Lalu Komisi VIII sebagai rekan kerja Kementerian Sosial akan segera memastikan datangnya berbagai bantuan sosial, khususnya pemulihan trauma, untuk saudara-saudara kita di Kabupaten Nduga agar bisa segera menjalani aktifitas seperti sedia kala,” jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga meminta kerjasama pemerintah daerah agar bisa menjamin keamanan wilayah setempat. Jangan sampai kejadian ini dimanfaatkan oleh pihak Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) untuk memprovokasi warga melakukan tindakan melawan hukum dan mengganggu kedaulatan NKRI.

“Saya percaya pemerintah daerah, dibantu dengan tokoh masyarakat dan kalangan Gereja, bisa ikut menjaga kondusifitas wilayahnya. Kita harus saling bersinergi untuk tidak memberikan ruang bagi Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) melancarkan aksinya dengan memanfaatkan kejadian ini,” tandas Bamsoet.

Melalui sinergi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, TNI/Polri, dan didukung oleh DPRD dan DPR RI, Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini yakin konflik yang terjadi di Kabupaten Nduga tidak akan berulang kembali. Sehingga proses pembangunan di wilayah Papua dan Papua Barat bisa berjalan lancar, tak perlu sampai memakan korban jiwa.

“Dengan ketersediaan infrastruktur yang baik, konektifitas penduduk akan meningkat, pergerakan barang dan jasa antar wilayah juga semakin cepat, sehingga roda ekonomi bisa menggeliat. Jika proses pembangunan sampai terganggu, yang dirugikan bukan hanya rakyat Papua dan Papua Barat saja, melainkan juga Indonesia secara keseluruhan. Karena, semangat membangun Papua dan Papua Barat adalah semangat membangun Indonesia,” pungkas Bamsoet. (*)