JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan dirinya bersama Ketua DPR RI Puan Maharani serta pimpinan lembaga tinggi negara lainnya diundang Presiden Joko Widodo untuk ikut berkemah di lokasi titik nol Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara), di Kalimantan Timur pada 14-16 Maret 2022. Titik nol merupakan referensi koordinat pembangunan kompleks Istana Negara dan Pusat Pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara, di Kalimantan Timur.
“Tidak salah jika Presiden Joko Widodo berencana kemah disana. Sekaligus bersinergi dengan para pimpinan lembaga tinggi negara untuk menyukseskan pembangunan IKN Nusantara. Disaat pemerintah berjuang membangun IKN Nusantara dari sisi pembangunan fisik, MPR RI akan memperkuatnya dengan berjuang dari sisi politik kebangsaan, salah satunya dengan menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Sehingga memastikan siapapun yang menggantikan Presiden Joko Widodo pasca 2024, akan tetap melanjutkan proses pembangunan IKN. Mengingat dari master plan Bappenas, pembangunan IKN membutuhkan 15 hingga 20 tahun,” ujar Bamsoet di sela acara Rapat Pimpinan TNI – Polri bersama Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI Puan Maharani di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (1/3/22).
Ketua DPR RI ke-20 dan Mantan Ketua Komisi III DPR RI Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini juga mendukung arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri yang menegaskan bahwa pembangunan IKN Nusantara sudah bulat dan tidak perlu dipertentangkan. Terlebih oleh para personil TNI-Polri. Gagasan membangun Ibu Kota baru di luar Pulau Jawa sudah terjadi sejak era pemerintahan Presiden Soekarno, yang mengusulkan pemindahan ibu kota ke Palangkaraya sejak tahun 1957. Presiden Soeharto kemudian mewacanakan Jonggol sebagai pusat pemerintahan melalui Keppres No. 1 Tahun 1997.
“Kedua rencana tersebut belum terlaksana karena berbagai hal. Seiring beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian sudah semakin berat, dan tidak mampu lagi ditopang oleh kemampuan daerah penyangga di sekitarnya, maka pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur yang digagas Presiden Joko Widodo semakin menemukan urgensinya,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menerangkan, wilayah IKN Nusantara berada di sebelah utara Kota Balikpapan dan sebelah selatan Kota Samarinda. Luas wilayah darat mencapai 256.142 hektar dan luas wilayah perairan laut mencapai 68.189 hektar. Secara administratif, IKN Nusantara terletak di dua kabupaten existing, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara tepatnya di Kecamatan Penajam dan Sepaku. Serta di Kabupaten Kutai Kartanegara tepatnya di Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, dan Samboja.
Pengembangan wilayah IKN Nusantara terbagi atas tiga wilayah perencanaan. Yakni Kawasan Pengembangan IKN dengan luas wilayah mencapai 199.962 hektar. Kawasan IKN dengan luas wilayah mencapai 56.180 hektar. Serta Kawasan Inti Pusat Pemerintahan yang merupakan bagian dari Kota IKN dengan luas wilayah mencapai 6.671 hektar.
“Untuk mewujudkan IKN sebagai Kota Dunia Untuk Semua, pembangunannya memiliki tiga visi utama. Yakni kota berkelanjutan di dunia yang aman dan terjangkau, selaras dengan alam, terhubung aktif dan mudah diakses, sirkuler dan tangguh, serta pembangunan yang rendah karbon; penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; serta simbol identitas nasional,” pungkas Bamsoet. (*)