Tirto.id – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendesak Pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memberi respons yang tegas dan keras kepada Kedubes Cina di Indonesia atas peristiwa diskriminatif kepada muslim Uighur di Cina.
“Kami dari DPR mendesak dan mendorong Pemerintah, Kemenlu, untuk memberikan respon yang keras ke Duta Besar Cina. Kami bersolidaritas sesama muslim yang tertindas,” kata Bamsoet kepada wartawan saat acara Diskusi Branding Otentik Tokoh Politik di Kaffein SCBD, Jakarta selatan, Kamis (20/12/2018) siang.
Bamsoet mengaku pihaknya pernah menyampaikan desakan tersebut saat setelah sidang rapat paripurna lalu. Hal itu, kata Bamsoet, karena kasus muslim Uighur dipertanyakan oleh PKS dan Gerindra.
Oleh karenanya, Bamsoet sebagai perwakilan dari DPR RI mencoba mendesak pemerintah, mengingat PBB juga sudah mengeluarkan pernyataan kecaman perihal adanya peristiwa itu.
Amnesty International mengungkapkan kamp yang digunakan pemerintah Cina untuk menahan etnis Muslim Uighur dan minoritas Muslim lainnya seperti kamp perang.
Mengutip Independent, kelompok HAM menyatakan terdapat lebih dari satu juta etnis Uighur, Kaakh dan minoritas lainnya di kamp tersebut. Mereka ditahan secara sewenang-wenang di wilayah Xinjiang barat.
Namun, menurut aktivis Uighur dan peneliti Cina di Amnesty International, Patrick Poon, jumlah tahanan di Xinjiang itu bisa mencapai 3 juta. “Skala ini menakutkan. Kami belum melihat dalam sejarah Cina baru-baru ini bahwa akan ada skala besar dalam penahanan orang di kamp dalam jumlah yang sangat besar,” kata Patrick.