JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memuji Pidato Ketua DPR RI Puan Maharani saat menerima Penganugrahan Gelar Doktor Kehormatan atau Doctor Honouris Causa dari Universitas Diponogoro yang mengangkat tentang Konsep industri atau society 5.0 yang telah berada di depan mata meninggalkan revolusi industri 4.0.
Seperti diketahui, Revolusi Industri 4.0 walau sudah hampir berjalan sembilan tahun, namun perkembangannya di Indonesia sangat lambat. Dilansir dari beberapa media dan jurnal tertentu, baru sedikit instansi-instansi yag melek akan perubahan sosial ini, yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk langkah kongkrit perubahan ke arah kemajuan.
“Indonesia memiliki PR besar dalam merespon revolusi industri atau society 5.0, dimana peran pemerintah sangat besar. Baik dalam segi pendidikan, maupun dari sisi kemampuan aparatur pemerintah dan para pengusahanya dalam menghadapi perubahan sosial ini. Apalagi Indonesia mempunyai visi Indonesia Emas pada tahun 2045, yang harus mampu bersaing dengan bangsa lain serta dapat menyelasaikan masalah-masalah kebangsaan seperti korupsi dan kemiskinan,” ujar Bamsoet usai menghadiri penganugerahan Doktor Honouris Causa Puan Maharani, di UNDIP, Semarang, Jumat (14/2/20).
Kepada Ketua DPR RI Puan Maharani yang memperoleh Doktor Honouris Causa bidang kebudayaan dan pembangunan manusia, Bamsoet berharap Puan menjadi inspirasi dan lokomotif dalam Konsep Industri 5.0 yang dapat diartikan sebagai suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia (human-centered) dan berbasis teknologi (technology based).
“Puan Maharani adalah satu dari sedikit perempuan Indonesia yang berani mendobrak stigma bahwa perempuan Indonesia tak memiliki kualitas untuk tampil dalam kehidupan politik kebangsaan. Sebagaimana juga sudah ditunjukan Ibunya, Megawati Soekarnoputri, dan neneknya Fatmawati. Mereka adalah perempuan yang luar biasa, yang sudah menyinari Indonesia,” ujar Bamsoet.
Hadir sejumlah tokoh negara dalam acara ini antara lain, Presiden RI ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, sejumlah pemimpin partai politik, menteri, anggota DPR RI, serta para Rektor perguruan tinggi di Jawa Tengah.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menerangkan bahwa kemanusiaan, kemajuan teknokogi dan kebudayaan adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan bagi masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Tiga kekuatan tersebut merupakan modal besar bagi Indonesia menjemput seratus tahun kemerdekaan pada 2045.
“Fokus Presiden Joko Widodo yang pada periode kedua ini fokus kepada pembangunan sumber daya manusia, sejalan dengan visi DPR RI maupun MPR RI. DPR RI kini dipimpin Puan yang sebelumnya adalah Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, akan sangat membantu Presiden Joko Widodo mengimplementasikan visi pembangunan SDM. Begitupun dengan MPR RI yang sejak dahulu menggaungkan Empat Pilar MPR RI, yang notabene merupakan warisan (alm) Taufik Kiemas ayahanda Puan,” tandas Bamsoet.
Terkait kebudayaan, Wakil Ketua Umum Depinas SOKSI ini menuturkan, peranan kebudayaan dalam pembangunan nasional semakin kuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan serta Strategi Kebudayaan. Sehingga, proses pendidikan tidak semata pencerdasan secara intelektual saja, tetapi juga pematangan emosional sosial dan spritual yang memperkuat karakter bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila.
“Pendidikan karakter harus ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia berakhlak mulia, memiliki tanggungjawab tinggi, serta budi pekerti luhur. Selain, meningkatkan ketahanan budaya dan mengambil peran penting dalam persaingan global,” tutur Bamsoet.
Mantan Ketua DPR RI 2014-2019 ini menambahkan, hadirnya Generasi Z saat ini harus menjadi perhatian serius dunia pendidikan. Penerapan pendidikan berbasis teknologi digital menjadi keniscayaan, tetapi tetap dengan mengikuti budaya dan adat istiadat bangsa Indonesia.
“Pengoptimalan tiga pusat pendidikan, yakni keluarga, sekolah dan masyarakat tetap dilakukan. Ketiga faktor tersebut harus saling mendukung dan menguatkan. Penanaman nilai-nilai budaya, nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila juga harus terus ditanamkan kepada para generasi millenial dan gen Z,” tegas Bamsoet.
Tak lupa, Bamsoet mengingatkan, pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam rangka penguatan sumber daya manusia yang berkualitas, akan berjalan optimal apabila terwujudnya sinergi dan peran aktif antara pemerintah, pemerintah daerah, dan segenap pemangku kepentingan.
“Seluruh stake holder harus mau terlibat aktif dalam pembangunan manusia yang dilandasi karakter yang kuat, keterampilan, dan kecakapan yang tinggi. Sehingga, cita-cita kita bersama dalam menciptakan SDM yang mampu menjawab tantangan perkembangan zaman akan mudah dicapai,” pungkas Bamsoet. (*)