Hadiri Pengukuhan Guru Besar Universitas Trisakti, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo Dorong Peningkatan Aksesibilitas Perguruan Tinggi
JAKARTA – Ketua MPR RI sekaligus Dosen pascasarjana Universitas Pertahanan RI (UNHAN) dan Penguji Tamu Doktoral Fakultas Hukum UNPAD Bambang Soesatyo menuturkan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan tinggi sangat penting. Karena seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, persaingan global akan semakin ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki setiap negara.
“Harus tertanam dalam benak kita, bahwa Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang ingin bertumbuh. Dengan semakin kompleksnya tantangan dan dinamika zaman, seluruh komunitas global saat ini sedang berlomba-lomba meningkatkan kualitas SDM melalui bidang pendidikan untuk meningkatkan daya saing,” ujar Bamsoet usai menghadiri pengukuhan empat guru besar Universitas Trisakti di Jakarta, Sabtu (13/1/24).
Empat Guru Besar Trisakti yang dikukuhkan adalah
Prof. Dr. Eleonora Sofilda, SE, Msi, Prof. Dr. Ir. Rianti Dewi Sulamet-Ariobimo, ST,M.Eng, IPM, Prof. Dr. Elfrida Ratnawati, SH, Mhum, MKn dan Prof. Dr. Bahtiar Usman, SE, MMCIFM, CIERM.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pendidikan adalah salah satu kata kunci untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Karenanya, para pemangku kepentingan di sektor pendidikan harus bersama membangun sinergi, bahu membahu meneguhkan komitmen dalam semangat perbaikan dan pembaruan, serta berupaya sebaik mungkin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
“Saat ini terdapat tiga masalah fundamental yang dihadapi bangsa Indonesia. Yakni kebodohan, kemiskinan, serta ketidakadilan. Pendidikan yang berkualitas merupakan kunci utama untuk mengatasi ketiga permasalahan tersebut,” kata Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia manambahkan, keberadaan perguruan tinggi swasta yang berada di berbagai daerah bisa menjadi solusi bagi pemerataan akses pendidikan tinggi terhadap berbagai kalangan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, setidaknya terdapat sekitar 3,7 juta lulusan pendidikan tingkat menengah setiap tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,8 juta atau sekitar 48,6 persen terpaksa bekerja dan tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
“Statistik Pendidikan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) juga memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Indonesia mayoritas masih didominasi oleh penduduk berpendidikan rendah. Hingga pertengahan 2023, jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan pada sekolah menengah atau sederajat tercatat sebesar 30,22% persen, sedangkan lulusan perguruan tinggi hanya 10,15% persen. Salah satu penyebabnya karena daya tampung perguruan tinggi negeri yang terbatas,” pungkas Bamsoet. (*)
