JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memastikan kendati Pemilu 2019 tinggal hitungan beberapa bulan lagi, namun stabilitas negara sangat kondusif. Baik di penghujung tahun 2018, maupun sepanjang 2019 mendatang. Semua elemen masyarakat di berbagai daerah diminta tidak perlu takut dan tetap menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya.
“Memang ada upaya mengeskalasi tensi politik dengan sejumlah gerakan, provokasi, hingga saling antar pendukung kandidat calon presiden. Namun segala sesuatunya bisa diatasi oleh penegak hukum sesuai ketentuan perundangan. Kritik maupun saran sangat diperbolehkan, namun jika sudah masuk ke ranah hoax dan ujaran kebencian, ini yang tidak boleh dibiarkan,” ujar Bamsoet saat diskusi Refleksi Akhir Tahun di DPR RI, Jakarta, Selasa (18/12/18).
Turut menjadi narasumber antara lain Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang dan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid.
Politisi Partai Golkar ini meminta semua pihak bisa menahan diri. Persiapan maupun manuver politik dari para kontestan hendaknya tidak merusak kondusifitas. Sebaliknya, para kader partai politik berkewajiban memelihara iklim yang kondusif. Jika hal ini terwujud, dunia akan melihat Indonesia yang solid.
“Dalam konteks merawat stabilitas nasional, pimpinan DPR mendorong TNI, Polri dan BIN untuk terus mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk yang diakibatkan oleh manuver-manuver politik. Manuver politik oleh siapa pun tidak boleh mengorbankan masyarakat. Apalagi mengadu domba antar kelompok masyarakat,” tegas Bamsoet.
Selain dari dalam negeri, legislator Partai Golkar Dapil Jawa Tengah VII yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini, juga menyoroti pengetatan moneter Amerika dan perang dagang Amerika dengan Tiongkok. Akibatnya, ada beberapa risiko yang tidak bisa dihindari oleh Indonesia. Antara lain, terganggunya keseimbangan neraca transaksi berjalan, neraca pembayaran, neraca perdagangan dan juga neraca jasa.
“DPR RI senantiasa memastikan pemerintah tidak salah langkah dalam melakukan penyesuaian kebijakan ekonomi. Kita apresiasi rampungnya perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dengan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (European Free Trade Association/EFTA). Menteri Perdagangan Indonesia, Enggartiasto Lukita, telah menandatangani kesepakatan bersama Swiss, Liechtenstein, Islandia, dan Norwegia, pada 23 November 2018, di Sekretariat EFTA, Jenewa, Swiss,” papar Bamsoet.
Ditengah ketidakpastian global dan dinamika politik dalam negeri jelang Pemilu 2019, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini memastikan investor tidak perlu khawatir menanamkan uangnya di Indonesia. Sebagai patokan, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kondisi bursa tetap tumbuh, dengan 78 persen laba usahanya positif.
“Dari catatan BEI, di tiga Pemilu yang sudah berlangsung, 2004, 2009, dan 2014, tren IHSG tetap naik. Apalagi kini didorong infrastruktur yang sudah menghubungkan berbagai daerah. Otomatis kegiatan perdagangan menjadi lebih terkonektifitas, serta memudahkan pergerakan barang dan jasa. Artinya, kegiatan perekonomian nasional akan tetap bergeliat hebat,” jelas Bamsoet.
Sebagai bagian dari komunitas internasional, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga mendukung langkah pemerintah Indonesia dalam menyuarakan kemerdekaan Palestina. Menguatkan diplomasi pemerintah melalui kementerian luar negeri, DPR RI juga menjalankan fungsinya dalam Diplomasi Parlemen untuk mendekati parlemen negara-negara lain mendukung kemerdekaan Palestina.
“Di Konferensi Liga Parlemen yang digelar di Istanbul, Turki, 14-15 Desember 2018, DPR RI menjadi salah satu pioner dalam menyatukan kekuatan parlemen negara lain dalam medukung kemerdekaan Palestina. Hal ini juga selalu kita lakukan di berbagai forum internasional lainnya,” imbuh Bamsoet.
Selain melakukan Refleksi Akhir Tahun, kegiatan ini sekaligus pengenalan pengurus baru Koordinatoriat Wartawan Pressroom DPR RI. Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengajak wartawan menjadi mitra kritis Parlemen, yang senantiasa memberikan kritik dan masukan serta tidak segan memberikan apresiasi atas berbagai capaian yang dihasilkan Dewan.
“Antara wartawan dan Anggota Dewan ibaratnya dua sejoli yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus hidup berdampingan, rukun dan guyub. Wartawan harus bisa memberitakan kegiatan kedewanan secara adil, berimbang, dan proporsional. Sehingga masyarakat bisa mengetahui dengan pasti apa saja yang sudah dilakukan oleh setiap anggota dewan. Selain itu, wartawan tidak boleh menjadi bagian dari penyebar hoax dan ujaran kebencian,” pungkas Bamsoet. (*)
