Tribunnews.com – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berharap agar seluruh Anggota DPR RI tetap dapat meningkatkan produktivitas serta menjamin kualitas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dihasilkan. Bahkan menurutnya, di akhir masa bakti para anggota periode 2014-2019 ini diharapkan harus lebih banyak dan lebih baik.
Hal ini ia tuturkan ketika menyampaikan pidato pelaksanaan fungsi legislasi pada Rapat Paripurna DPR RI Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (31/10/2018).
Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto (Korinbang).
“Walaupun tahun 2019 merupakan tahun politik dan akhir masa bakti DPR periode 2014-2019, pimpinan tetap mengharapkan agar DPR tetap meningkatkan produktivitas serta menjamin kualitas RUU yang dihasilkan. Bahkan pada akhir masa bakti diharapakan lebih banyak dan lebih baik,” tegas Bamsoet, sapaan akrabnya.
Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, Bamsoet menyebut DPR RI dan pemerintah telah menyetujui dua RUU, yaitu RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan dan RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
“Pengesahan kedua RUU tersebut diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi upaya kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda serta Pemerintah Kerajaan Arab Saudi,” ujar legislator Partai Golkar ini.
Menurut legislator dapil Jawa Tengah VII tersebut, hubungan kerja sama di bidang pertahanan ini didasari atas kepentingan bersama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling pengertian untuk meningkatkan dan memperkuat kerja sama bilateral antar negara.
“Kemudian juga Rapat Paripurna hari ini telah mengesahkan RUU prioritas 2019 sejumlah 55 RUU yang terdiri dari 12 RUU usulan baru dan 43 RUU yang berasal dari Prolegnas 2018,” tutup mantan Ketua Komisi III DPR RI itu.