Ketua DPR Minta Pemerintah Segera Siapkan Pengadaan Buoy untuk Antisipasi Tsunami
Kompas.com – Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah segera siapkan pengadaan buoy sebagai pendeteksi tsunami. Hal itu disampaikan Bamsoet, sapaannya, menanggapi rusaknya buoy sebagai salah satu alat pendeteksi tsunami di Indonesia.
“Kami meminta pemerintah melalui Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap pengadaan buoy, untuk segera mengadakan kembali buoy yang baru sebagai upaya dalam mengganti buoy yang rusak,” kata Bamsoet, melalui keterangan tertulis, Senin (1/10/2018).
Ia mengatakan, pemasangan kembali buoy di seluruh perairan Indonesia sangat mendesak, terutama di daerah yang sering terjadi gelombang besar ataupun daerah rawan tsunami.
Bamsoet juga meminta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk tetap memanfaatkan modelling tsunami yang berfungsi memberikan informasi peringatan dini (early warning) tsunami. Ia menyatakan modelling tsunami berguna dalam mendukung Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) agar dapat memberikan rasa aman dan waspada kepada masyarakat terhadap ancaman tsunami.
Bamsoet menambahkan, melalui Badan Anggaran (Banggar), DPR akan memberikan dukungan kepada BNPB dan BPPT dalam penyusunan anggaran, baik untuk pengadaan buoy maupun anggaran pendanaan bencana. “Intinya untuk anggaran yang sangat berpengaruh terhadap upaya mitigasi bencana,” lanjut dia.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengungkapkan, buoy, sebagai salah satu alat pendeteksi tsunami di Indonesia banyak yang mengalami kerusakan.
Padahal, kata dia, alat tersebut sangat strategis dalam upaya mengantisipasi bencana gempa bumi yang berpotensi menimbulkan tsunami. Buoy dilengkapi sensor ketinggian muka air berperan mengonfirmasi ketinggian gelombang saat tsunami terjadi pada institusi terkait.
“Jadi enggak ada buoy tsunami di Indonesia. Sejak 2012, buoy tsunami sudah tidak ada yang beroperasi sampai sekarang ya,” kata Sutopo dalam konferensi pers di Kantor BNPB, Jakarta, Minggu (30/9/2018).
“Detail dan sebagainya bisa ditanyakan kepada BMKG karena yang mengurusi semua terkait Tsunami Early Warning System (TEWS) di Indonesia itu dikoordinir di BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika),” lanjut Sutopo.
Ia mengatakan, alat deteksi tsunami seperti itu akan menekan potensi tingginya jumlah korban.