JAKARTA – Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang menargetkan jumlah sepeda motor listrik di Indonesia pada tahun 2025 bisa menembus 2 juta unit, dan pada tahun 2030 mencapai 13 juta unit. Fokus pemerintah mempercepat migrasi sepeda motor listrik sangat tepat. Mengingat dari sekitar 149,7 juta unit kendaraan yang ada di Indonesia, sebanyak 119-133 juta unit diantaranya merupakan sepeda motor. Diperkirakan setiap tahunnya, 1 unit sepeda motor menghabiskan sekitar Rp 3,7 juta hingga Rp 5 juta subsidi BBM.
Target 2 juta hingga 13 juta unit sepeda motor listrik sangat mudah direalisasikan. Mengingat pangsa pasarnya sangat luas, dari jumlah ojek online (Ojol) saja sudah mencapai sekitar 4 juta pengemudi. Pemerintah bisa bekerjasama dengan pengemudi Ojol, memberikan sepeda motor listrik yang layak pakai, dengan cicilan yang tidak memberatkan.
“Perusahaan Bike Smart Elektrik (BS Elektrik) sebagai penyedia sepeda motor listrik pernah menghitung, jika bekerjasama dengan Ojol, mereka bisa memberikan cicilan Rp 5 ribu per hari, sehingga tidak memberatkan Ojol. Dengan bermigrasi ke sepeda motor listrik, kehidupan Ojol juga bisa terbantu, karena tidak perlu mengeluarkan biaya untuk service kendaraan, sehingga bisa dialihkan untuk memenuhi pendidikan, kesehatan, ataupun kebutuhan hidup lainnya,” ujar Bamsoet dalam Focus Group Discussion B20 Side-Event Ready To e-Move: Menuju Pencapaian Target Presiden 2 Juta Sepeda Motor Listrik di Indonesia, diselenggarakan Kantor Staf Khusus Presiden (Diaz Hendropriyono) bekerjasama dengan B20 Indonesia 2022 yang diorganisir oleh KADIN Indonesia, di Jakarta, Selasa (4/10/22).
Turut hadir antara lain, Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri Tenaga Kerja Afriansyah Noor, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronik Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier, serta Key Opinion Leader dan Youtuber Deddy Corbuzier.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini juga mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang sudah menerbitkan Perpres No. 55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Presiden juga telah menandatangani Inpres No.7/2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kedua kebijakan ini menjadi stimulan penting dalam mendorong pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia.
“Untuk mempercepat migrasi kendaraan listrik, pemerintah juga perlu menunjuk instansi yang menjadi leader, yang fokus mengerjakan satu hal tertentu. Misalnya ada yang fokus di baterai, fokus SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum), fokus di home industry yang menyiapkan kebutuhan fisik kendaraan dari mulai body, knalpot, dan sparepart lainnya, sehingga tidak lagi bergantung kepada impor dari China sekaligus meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sepeda motor listrik yang diproduksi di dalam negeri mencapai 60 persen. Seluruh instansi/unit tersebut juga harus saling bersinergi, agar percepatan migrasi kendaraan listrik bukan sekadar wacana diatas kertas, melainkan bisa terealisasi dengan cepat,” tandas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menjelaskan, komitmen nasional mempercepat migrasi kendaraan listrik akan mendatangkan banyak keuntungan bagi bangsa. Antara lain mengurangi polusi/pencemaran udara, mengingat 60 persen kontributor pencemaran atau polusi udara di Indonesia disebabkan oleh kendaraan bermotor.
“Sekaligus mengurangi beban subsidi BBM oleh negara, mengingat pada tahun anggaran 2022, besarnya subsidi BBM dan kompensasi akan mencapai Rp 689 triliun, melebihi yang dianggarkan pemerintah dalam APBN 2022 senilai Rp 502,4 triliun. Serta meningkatkan ketahanan energi nasional dan menekan ketergantungan impor migas, sekaligus merealisasikan komitmen untuk menurunkan emisi sebesar 29 persen pada tahun 2030 dan bahkan 0 persen tahun 2060,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menerangkan, pangsa pasar motor listrik di level global sangat menjanjikan. Hingga akhir tahun 2022, pangsa pasar motor listrik global diproyeksikan mencapai 17,25 miliar US dollar atau Rp 257,6 triliun. Sedangkan pada tahun 2030, diproyeksikan meningkat hingga 30,52 miliar US dollar atau Rp 455,7 triliun. Secara global, jumlah pengguna kendaraan listrik pada tahun 2021 juga telah meningkat empat kali lipat dibandingkan tahun 2019. World Economic Forum menyebutkan bahwa setiap tahun penjualan mobil listrik meningkat sebanyak 30 persen dalam dekade terakhir.
“Indonesia harus bisa menjadi pemain utama, mengingat kita memiliki banyak keunggulan. Misalnya, merujuk data US Geological Survey, cadangan nikel Indonesia mencapai 21 juta metrik ton, dan menjadi yang terbesar 40 persen dari total cadangan nikel di dunia. Jika dikelola dengan optimal, Indonesia akan menjadi pemain utama supplier baterai kendaraan listrik. BRIN juga sedang mempercepat kajian riset sistem otonom kendaraan berbasis baterai, bahkan pengembangan teknologi masa depan yakni charging tanpa kabel. Berbagai langkah inovasi akan menjadi kunci bagi kemajuan industri kendaraan listrik Indonesia di masa depan,” pungkas Bamsoet. (*)