Kunjungan Bersama Pimpinan MPR RI, DPR RI dan DPD RI ke Papua, Wujud Solidaritas Lembaga Perwakilan Rakyat Terhadap Saudara Sebangsa

WAMENA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama pimpinan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI mencetak sejarah baru, untuk pertama kali bersama-sama melakukan kunjungan kerja ke berbagai wilayah di Papua. Sebagai wujud solidaritas dan kepedulian lembaga perwakilan rakyat terhadap saudara sebangsa di Papua.

“MPR RI sebagai lembaga permusyawaratan rakyat yang diisi para anggota DPR RI dan DPD RI sangat concern terhadap pembangunan Papua. Baik dari segi fisik infrastruktur maupun sumber daya manusia. Sehingga Papua bisa menjadi Golden Gate (Gerbang Emas) Indonesia bagian Timur. Sekaligus memperkuat politik luar negeri Indonesia di kawasan Pasifik Selatan. Karena menjadi Papua adalah menjadi Indonesia. Begitupun sebaliknya, tak mungkin ada Indonesia tanpa kehadiran Papua,” ujar Bamsoet saat bertemu dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Jayawijaya, Selasa (3/3/20).

Turut hadir Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin, Ketua Forum Komunikasi dan Aspirasi MPR RI untuk Papua/MPR FOR PAPUA Yorrys Raweyai, serta para anggota DPR dan DPD RI Dapil Papua dan Papua Barat.

Hadir pula Kapolda Papua Paulus Waterpau, Bupati Jayawijaya Jhon Ricard Banua, Wakil Bupati Jayawijaya Martin Yogobi, Ketua DPRD Jayawijaya Mathias Tabuni, serta Komandan Korem 172/PWY Kol Binsar Sianipar.

Usai bertemu dengan Forkopimda Kabupaten Jayawijaya, pimpinan MPR RI, DPR RI dan DPD RI melanjutkan meninjau pembangunan rumah khusus korban kerusuhan Wamena.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menegaskan pemulihan saudara sebangsa yang menjadi korban kerusuhan Wamena merupakan prioritas yang tak boleh dilupakan atas alasan apapun. Selain sarana dan prasarana infrastruktur publik seperti jalan, pasar, dan jembatan, pemulihan sarana perumahan warga juga perlu dipercepat pembangunannya.

“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) sebagai leading sector sedang bergerak cepat membangun rumah khusus korban kerusuhan Wamena. Ini merupakan wujud kehadiran negara melindungi tumpah darah Indonesia sebagaimana diamanatkan pembukaan UUD NRI 1945. Dari target 193 unit rumah tipe 36, sudah selesai 20 unit dimana 10 unit diantaranya sudah dihuni. Pembangunan dilakukan bekerjasama dengan Zeni TNI-AD dan pengusaha setempat, sehingga turut menggerakan ekonomi lokal,” tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menekankan pentingnya kedamaian di tanah Papua tetap terwujud. Tak boleh terganggu apalagi dikalahkan oleh tindakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang selama ini kerap melancarkan aksi meresahkan.

“Selain pendekatan hukum terhadap para pelaku kriminal, yang tak kalah penting untuk segera dilakukan adalah pendekatan kebangsaan melalui peningkatan intensitas dialog. Melibatkan berbagai pihak dari mulai pemerintah pusat, daerah, tokoh agama dan adat, serta tokoh masyarakat. Diharapkan melalui dialog, akan terbangun jembatan untuk saling membangun kesepahaman. MPR RI FOR PAPUA siap menjadi fasilitatornya,” tegas Bamsoet.

Atas dasar semangat kebangsaan itulah, dalam kunjungannya ke Wamena Jayawijaya, Wakil Ketua Umum SOKSI ini turut menginisiasi penandatanganan prasasti Ikrar Kebangsaan. Melibatkan pimpinan MPR RI, DPR RI, DPD RI, bersama MPR RI FOR PAPUA serta jajaran Forkopimda untuk terus berupaya menghadirkan solusi komprehensif bagi masa depan tanah Papua yang berlandaskan Keadilan, Kesejahteraan, dan Kebudayaan.

“Ikrar yang ditandatangani di atas prasasti tak semata sebatas wujud fisik. Karena jauh di dalam lubuk hati kita semua, juga sudah terpatri ikrar untuk senantiasa mencintai bangsa dan negara. Membangun Papua adalah membangun Indonesia, mensejahterakan Papua juga mensejahterakan Indonesia,” terang Bamsoet.

Karena itu, mantan Ketua DPR RI 2014-2019 ini mendorong agar dana otonomi khusus (otsus) untuk Papua dan Papua Barat yang akan berakhir pada tahun 2021, bisa diperpanjang atas keputusan politik pemerintah pusat dan DPR RI. Dengan mengedepankan efektifitas pemanfaatan dana otsus untuk peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat Papua. Jika ditotal sejak pertama kali digulirkan pada tahun 2002, dana Otsus Papua dan Papua Barat hingga kini sudah mencapai sekitar Rp 126,99 triliun. 

“Setelah bergulir 18 tahun dana otsus Papua dan 13 tahun dana otsus Papua Barat, pemanfaatannya harus lebih dimaksimal lagi. Setiap tahunnya, total dana Otsus Papua dan Papua Barat selalu ditingkatkan dari sekitar Rp 6,83 triliun pada 2014 menjadi Rp 8,37 trilun pada 2020 dengan pembagian Rp 5,86 triliun untuk Papua dan Rp 2,51 triliun untuk Papua Barat. Karenanya evaluasi penting dilakukan, bukan untuk mencari kesalahan melainkan menemukan kemanfaatan. Sehingga dana otsus bisa efektif digunakan untuk kemakmuran masyarakat,” pungkas Bamsoet. (*)