Penandatanganan MOU IMI dengan Hyundai Kefico Corporation, Bamsoet Dorong Pengembangan Kendaraan Listrik Indonesia
JAKARTA – Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo bersama Vice President Hyundai Kefico Corporation Mr. Youn Sun Hong menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk saling bekerja sama mengembangkan ekosistem kendaraan listrik, khususnya sepeda motor (roda dua) di Indonesia. Baik dalam hal pengembangan battery swapping system (BSS), konversi kendaraan roda dua dari berbahan bakar minyak ke bermotor listrik, hingga suplai sistem powertrain untuk kendaraan listrik.
“Hyundai merupakan perusahaan otomotif pertama yang menyatakan keseriusan memproduksi mobil listrik di Indonesia. Pembangunan pabrik di kawasan Deltamas, Bekasi, Jawa Barat, ditargetkan bisa selesai pada pertengahan tahun 2022. Mereka bahkan melakukan relokasi kantor pusat regional Hyundai Asia Pasifik dari semula di Malaysia menjadi ke Indonesia, dengan membawa investasi mencapai USD 1,5 miliar dan USD 500 juta untuk pembangunan jaringan dealer dan lainnya. Selain memproduksi dan mengembangkan mobil listrik, IMI bersama Hyundai juga berkomitmen mendorong percepatan migrasi kendaraan sepeda motor dari berbahan bakar minyak ke bermotor listrik,” ujar Bamsoet usai menandatangani MoU antara IMI dengan Hyundai Kefico Corporation, di Jakarta, Selasa (26/10/21).
Jajaran Hyundai Kefico Corporation yang hadir antara lain, Sales Team Leader Lee Wong Hee, Engineering Team Leader Kim Sung Jae, dan Manager Chun Jaiun. Turut hadir pengurus IMI Pusat, antara lain Badan Penasihat Tito Soelistio, Hubungan Antar Lembaga Junaidi Elvis, serta Komunikasi dan Media Sosial Hasby Zamri. Hadir pula President of Jeil & Brum Brum Cho Yong Rae, dan CEO PT Brum Brum Ade Sulistioputra.
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, selain jumlah penduduk yang sangat besar mencapai 270 juta lebih, pertumbuhan kelas menengah Indonesia juga sangat menjanjikan. Bank Dunia memperkirakan, sebanyak 115 juta penduduk Indonesia berpotensi naik status menjadi kelas menengah. Besarnya jumlah kelas menengah sebagai motor penggerak perekonomian sekaligus menjadikan peluang bagi peningkatan penjualan kendaraan listrik.
“Dalam road map pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang disusun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, potensi sepeda motor listrik pada tahun 2030 diproyeksikan mencapai 13 juta unit, sedangkan mobil listrik mencapai 2,2 juta unit. Target tersebut sangat realistis, karena saat ini saja, berdasarkan data BPS dan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), per Januari 2021 jumlah sepeda motor yang beredar di Indonesia mencapai 147,75 juta unit. Sementara jumlah kendaraan roda empat mencapai 24,6 juta unit,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, sebagai salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam mengembangkan kendaraan listrik, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Indonesia juga sudah mendirikan Indonesia Battery Corporation (IBC). Sebuah holding yang dibentuk oleh empat BUMN, yaitu PT. Indonesia Asahan Aluminium, PT. Aneka Tambang Tbk, PT. Pertamina, dan PT. PLN, untuk mengelola industri baterai terintegrasi dari hulu sampai ke hilir di Tanah Air.
“Pengembagan industri baterai untuk kendaraan listrik sangat menjanjikan. Mengingat Indonesia mempunyai sumber daya nikel dan kobalt yang besar. Bahkan sejak tahun 2018, Indonesia telah diakui sebagai raja nikel dunia karena menguasai 21 miliar ton atau sekitar 30 persen cadangan dan sumberdaya nikel dunia. Indonesia juga memiliki kekayaan material komponen penting untuk industri baterai selain nikel, antara lain 1,2 miliar ton aluminium, 51 miliar ton tembaga, dan 43 miliar ton mangan,” terang Bamsoet.
Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, dengan mendorong percepatan migrasi ke kendaraan listrik, Indonesia bisa mengurangi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) sekaligus mengurangi beban subsidi BBM yang harus ditanggung negara. Sehingga bisa meningkatkan ketahanan energi nasional. Dalam rentang waktu 2014-2019 saja, jumlah subsidi BBM mencapai Rp 700 triliun. Di APBN 2021, subsidi untuk BBM jenis tertentu mencapai Rp 16,6 triliun.
“Penggunaan energi listrik yang ramah lingkungan juga bisa menjaga kondisi bumi tetap terjaga dengan baik. Mengingat sekitar 60 persen kontributor polusi udara di Indonesia disebabkan kendaraan bermotor. Asap kendaraan BBM mengandung gas beracun karbon monoksida, timbal, nitrogen dioksida, dan karbon dioksida. Tingkat kematian akibat polusi udara di Indonesia juga cukup tinggi. Menurut Greenpeace, angka kematian dini akibat polusi udara di Indonesia sejak 1 Januari 2020 diperkirakan mencapai lebih dari 9.000 jiwa,” pungkas Bamsoet. (*)