Pendapatan Juru Parkir Menurun, Bamsoet Ingatkan Potensi Kriminalitas dan Dorong Pemda Berikan Bantuan Sosial
JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo kembali mengisi akhir pekannya dengan bertemu berbagai kalangan masyarakat. Seperti tampak dalam tayangan UNDERCOVER di akun YouTube Bamsoet Channel, Ketua DPR RI ke-20 ini menyempatkan diri berbincang dengan Rahmat, juru parkir di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat.
“Pak Rahmat sudah 5 tahun menjadi juru parkir. Saat ini pendapatan Pak Rahmat selama Pandemi menurun tajam. Jika sebelumnya bisa mendapatkan lebih dari Rp 100.000 per hari, saat ini ia hanya bisa mengantongi uang kurang dari Rp 50.000. PSBB membuat orang memilih tidak keluar rumah,” ujar Bamsoet usai bertemu Pak Rahmat, di Jakarta, Minggu (20/9/20).
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan potensi pengelolaan lahan parkir DKI Jakarta mendatangkan nilai ekonomi tinggi. Sebagai gambaran, data Dishub DKI Jakarta pada tahun 2018 pemasukan sektor parkir ke Pemprov DKI Jakarta mencapai Rp 104,55 miliar.
Karenanya, Pemprov DKI Jakarta harus efektif dan efisien dalam mengelola pendapatan yang diperoleh. Pengelolaannya harus ditujukan sebesarnya untuk pemberian bantuan sosial kepada berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya juru parkir yang selama ini telah berkontribusi terhadap pemasukan pendapatan asli daerah DKI Jakarta.
“Apalagi saat ini DKI Jakarta tengah memberlakukan kembali PSBB. Aktivitas masyarakat yang sempat pulih kembali akan terhenti. Pendapatan Pak Rahmat sebagai juru parkir, maupun kalangan pekerja informal lainnya kembali akan turun tajam. Tanpa adanya jaring pengaman berupa bantuan sosial, mereka bukan hanya akan kesulitan melainkan bisa terpuruk,” tandas Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, jangan sampai karena perut yang lapar, memaksa sebagian warga melakukan kriminalitas. Akibatnya penyebaran Covid-19 malah semakin tak terkendali, perekonomian sulit, kriminalitas meninggi.
“Apalagi pandemi Covid-19 ini masih akan berlangsung dalam periode yang cukup lama. Bahkan bisa sampai pertengan tahun 2021. Karena itu perlu strategi jangka panjang dari pemerintah pusat dan daerah untuk menyelamatkan ekonomi warga ditengah penyelamatan kesehatan dan keselamatan jiwa warga. Salah satunya dengan memperbanyak pemberian bantuan sebagai jaring pengaman sosial,” pungkas Bamsoet. (*)