JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo senang rakyat Indonesia semakin peduli terhadap kehidupan politik. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya pengguna aplikasi DPR NOW!. Sejak diluncurkan pada Agustus 2018 lalu, jumlah pengunduh aplikasi melonjak dari 517 menjadi 7.670 hingga pertengahan Desember 2018.
“Tercatat pada periode 1 September-10 Desember 2018, terdapat 180 aduan yang masuk dari masyarakat melalui aplikasi DPR NOW!. Masih ada 27 aduan yang ditolak karena bersifat ‘spam’, tidak ada data maupun dobel aduan. Saya harap masyarakat dalam menyampaikan aduannya bisa lebih terinci lagi. Sehingga kita mudah untuk tindaklanjuti,” ujar Bamsoet saat melaporkan hasil kinerja DPR NOW! pada Penutupan Masa Persidangan II DPR RI Tahun Sidang 2018-2019, di Jakarta, Kamis (13/12/18).
Legislator Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini memaparkan, dibandingkan alat kelengkapan dewan lainnya, Komisi II DPR RI paling banyak menerima pengaduan dengan jumlah 31 aduan. Disusul Komisi III dengan 22 aduan, dan Komisi I dan Komisi X dengan 20 aduan.
“Sebagian besar aduan yang masuk ke Komisi II terkait dengan status tenaga honorer. Sedangkan di Komisi III sebagian besar tentang RUU KUHP yang minta segera disahkan. Aduan ke Komisi I tentang kejelasan nasib RUU Penyiaran, dan pada Komisi X banyak yang menyarankan DPR RI mendorong mall-mall tidak hanya membuat berbagai toko maupun wahana permainan, namun juga membuat perpustakaan,” papar Bamsoet.
Ketua Badan Bela Negara FKPPI ini menilai, berbagai aduan yang masuk ke aplikasi DPR NOW! merupakan big data yang sangat bermanfaat. Setiap aduan yang masuk ditabulasi untuk kemudian didistribusikan kepada komisi maupun kementerian terkait agar bisa segera ditindaklanjuti.
“Melalui big data inilah kita bisa mengetahui dan memperlajari perilaku masyarakat. Saya harap masyarakat selalu berpartisipasi aktif, terutama untuk mengajak keluarga dan sahabatnya mengunduh serta menggunakan aplikasi DPR NOW!. Aktifnya rakyat dalam kehidupan politik bisa mendorong DPR RI bekerja lebih baik lagi,” pungkas Bamsoet. (*)