BALI – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan keterlibatan parlemen dalam memberi dukungan terhadap berbagai program International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB) sangatlah penting. Sinergisitas antara parlemen dengan IMF dan WB penting dalam menciptakan kebijakan politik yang positif bagi negara-negara penerima bantuan serta pinjaman dari IMF dan WB.
“Saya sangat mengapresiasi terselengaranya pertemuan ini sebagai sarana interaksi IMF dan WB dengan para anggota parlemen sedunia. IMF dan WB memiliki resources dan expert di berbagai aspek pembangunan, sehingga pertemuan ini tepat bagi para anggota parlemen untuk berbagi pengetahuan dan informasi guna mendapatkan hasil pembangunan yang bermanfaat,” ujar Bamsoet saat pembukaan Pertemuan Tingkat Tinggi Parlemen dalam Pertemuan Tahunan IMF-WB di Nusa Dua, Bali, Senin (08/10/18).
Pertemuan yang diselengarakan tanggal 8-9 Oktober 2018 ini, dihadiri sekitar 60 delegasi dari 25 negara di dunia. Sejumlah negara yang hadir antara lain Bangladesh, Bhutan, Kamerun, Perancis, India, Iran, Jordania, Kenya, Kosovo, Madagaskar, Malaysia, Malawi, Moroko, Nepal, Portugal, Senegal, Uganda, Tunisia, Switzerland, serta Afrika Selatan.
Mantan Ketua Komisi III DPR ini menjelaskan, pertemuan antar parlemen yang berlangsung membahas isu-isu tentang investasi sumber daya manusia. Khususnya, mengenai hal-hal konkrit yang dapat dilakukan anggota parlemen dalam mengoptimalkan sumber daya manusia, memastikan tercapainya program pembangunan dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah.
“Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pembangunan suatu bangsa. Investasi pada sumber daya manusia dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, sehingga mampu mendorong pemberantasan kemiskinan serta pencapaian kemakmuran bersama. Pentingnya sumber daya manusia ini erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan 2030,” papar Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, Indonesia sangat memprioritaskan investasi pembangunan manusia sebagai bagian upaya memajukan bangsa dan menghadapi tantangan global. Karena memiliki faktor demografi yang bagus, Indonesia telah melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Terobosan-terobosan ini terwujud melalui berbagai bidang. Misalnya, pendidikan untuk mendorong inovasi sumber daya manusia yang terintegrasi dengan perkembangan teknologi, peningkatan akses dan kualitas kesehatan, perlindungan sosial untuk mendorong produktivitas sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur guna mendorong daya saing melalui terobosan pembiayaan kreatif,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN ini mengungkapkan, pada Forum Ekonomi Dunia 2017, indeks global sumber daya manusia Indonesia telah meningkat, terutama di bidang pendidikan. Indonesia kini menempati urutan ke-65 dari 130 negara. Pada tahun 2016, Indonesia hanya menduduki peringkat ke-72.
“Hal ini dapat tercapai karena Indonesia memiliki kebijakan yang bagus dalam hal anggaran, dimana 20% dari total APBN dialokasikan untuk pendidikan. Indonesia juga memiliki beberapa program pendidikan yang sangat merakyat, yaitu bantuan operasional sekolah (BOS), bidik misi, ataupun sistem keamanan nasional di sektor kesehatan,” terang Bamsoet.
Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini menambahkan, tantangan yang harus mendapat perhatian serius terkait sumber daya manusia adalah revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian global melalui otomisasi pekerjaan. Revolusi ini sekaligus memberikan peluang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Indonesia menyadari pentingnya pembangunan digital terhadap masa depan bangsa. Kemajuan teknologi memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan negara. Untuk itu, dibutuhkan reformasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap perubahan teknologi, dan perlu memastikan tidak adanya yang tertinggal dalam mengakses teknologi,” pungkas Bamsoet.
Keuntungan Pertemuan
Di sela-sela acara, Bamsoet mengungkapkan perhelatan IMF-WB ini akan semakin memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dampak ekonomi langsung yang diterima Bali selama perhelatan sebesar Rp 1,1 triliun. Keuntungan tersebut berasal dari hotel, makan dan minum, tranportasi, belanja dan penyelenggaraan IMF-WB.
“Untuk dampak pertumbuhan ekonomi yang akan dirasakan oleh Bali mencapai 0,64 persen dan tersebar di beberapa sektor strategis pendukung IMF-WB. Tambahan pertumbuhan sebesar 0,26 persen ini berasal dari sektor konstruksi, pertumbuhan sektor lain-lain 0,21 persen, pertumbuhan sektor hotel 0,12 persen, serta pertumbuhan sektor makanan dan minuman 0,05 persen,” kata Bamsoet.
Tak hanya itu, dampak tidak langsung lainnya dari penyelenggaraan pertemuan IMF-WB bagi Bali adalah adanya kenaikan nilai PDRB riil sebesar Rp 894 miliar pada 2018. Nilai tersebut akan menambah secara keseluruhan PDRB riil Bali sebesar Rp 1,2 triliun pada periode 2017-2019.
Dari segi kontruksi dan infrastruktur, dampak ekonomi tidak langsung yang diperoleh mencapai Rp 4,5 triliun. Keuntungan tersebut berupa pemuktahiran atau renovasi Bandara I Gusti Ngurah Rai, pengembangan pelabuhan Benoa, pembangunan underpass serta penyelesaian patung Garuda Wishnu Kencana (GBK).
Penghitungan dampak ekonomi ini dilakukan dengan perkiraan sebanyak 19.800 peserta yang terdiri atas 5.050 delegasi dan 14.750 non delegasi akan menghadiri pertemuan tahunan IMF-WB yang berlangsung pada 8-14 Oktober 2018.
“Jika keuntungan yang bisa diperoleh cukup besar, tak aneh bila Indonesia mempersiapkan segala infrastuktur dengan baik untuk kenyamanan para delegasi yang datang. Toh, dari dana yang dialokasikan sebesar Rp 855 miliar dan itupun belum seluruhnya terpakai, keuntungan yang bisa diperoleh Indonesia dari pertemuan bergengsi kelas dunia ini bisa jauh lebih besar. Dan Indonesia telah menunjukan kelasnya,” tegas Bamsoet.
#PressRelease