Rakernas I Komite Masyarakat Danau Toba, Bamsoet: Pembangunan Infrastruktur dan Dukungan Investasi Prioritas Percepatan Wisata Danau Toba

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan program percepatan Wisata Danau Toba mempunyai rujukan dan referensi formal sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya. Serta Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba. 

Pada pertengahan tahun 2019, Danau Toba ditetapkan sebagai salah satu dari lima kawasan destinasi wisata yang mendapat prioritas untuk dikembangkan melalui program Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Super Prioritas. Empat destinasi lainnya adalah Candi Borobudur, Likupang, Mandalika, dan Labuan Bajo. 

“Momentum kebangkitan ini semakin mendapatkan pijakan ketika UNESCO (Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan) menetapkan Danau Toba sebagai Global Geopark pada Sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Prancis, tanggal 2 Juli 2020. Kaldera Danau Toba dinilai memiliki tiga aspek keragaman yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu geo-diversity (keragaman geografi), bio-diversity (keragaman hayati), dan culture deiversity (keragaman budaya),” ujar Bamsoet saat membuka Rapat Kerja Nasional I Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT), secara virtual di Jakarta, Jumat (9/4/21). 

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, sebagai salah satu elemen potensial kebangkitan perekonomian nasional melalui sektor pariwisata, pembangunan percepatan wisata Danau Toba harus tetap diprioritaskan. Apalagi jika dibandingkan dengan empat destinasi wisata super prioritas lainnya, Danau Toba masih membutuhkan pembangunan infrastruktur pendukung yang memadai. Beberapa aspek yang membutuhkan perhatian khusus adalah terkait pembangunan infrastruktur dan dukungan investasi. 

“Terkait pembangunan infrastruktur, kita patut mengapresiasi berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam membangun konektivitas dan mobilitas. Misalnya melalui pembangunan Dermaga Porsea, pembangunan jalur kereta api dari Siantar ke Danau Toba, pembangunan jalan tol Medan—Tebing Tinggi—Parapat, dan jalur rel kereta Medan—Parapat, serta penambahan kapasitas Bandara Silangit, Tapanuli Utara,” jelas Bamsoet. 

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, terkait dukungan investasi, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi juga gencar mengundang investor global yang potensial. Menurut catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi yang potensial digarap oleh investor antara lain pembangunan hotel bintang empat dan lima, kemah mewah (glamour camping), fasilitas MICE (meeting, Incentive, Convention dan Exhibition), serta area komersial dan hiburan. 

“Namun kita juga menyadari, untuk menjadikan kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata berkelas dunia, tidak hanya menyandarkan harapan pada aspek material semata. Tidak kalah pentingnya adalah aspek pembangunan sumber daya manusia (SDM). Jangan sampai masyarakat Danau Toba justru menjadi penonton,” tandas Bamsoet. 

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menekankan, untuk mewujudkan percepatan pembangunan pariwisata Danau Toba, membutuhkan langkah-langkah terobosan, kreasi dan inovasi. Di sinilah kita membutuhkan dukungan SDM yang berkualitas, misalnya untuk mendorong lahirnya produk-produk dan atraksi wisata yang mampu menarik wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, misalnya melalui festival seni dan budaya serta pemberdayaan ekonomi kreatif. 

“Patut kita syukuri bahwa pembangunan SDM telah menjadi prioritas utama pemerintah dalam pembangunan lima tahun ke depan, sebagaimana ditegaskan Presiden Joko Widodo pada saat menyampaikan pidato perdana setelah dilantik dalam Sidang Paripurna MPR RI tanggal 20 Oktober 2019,” pungkas Bamsoet. (*)