Respon Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Jumat 10 September 2021

1. Kasus varian baru virus corona di Indonesia mencapai 2.310 orang (data per-27 Agustus 2021) yang tersebar di 33 provinsi, yaitu dengan rincian varian Delta sebanyak 2.229, Alpha sebanyak 64, dan Beta 17, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta Kementerian Kesehatan/Kemenkes setelah mengklasifikasikan dan menginformasikan kepada masyarakat terkait jenis varian baru virus tersebut, apakah termasuk dalam variant of concern atau varian of interest, selanjutnya agar menjelaskan kepada masyarakat bagaimana strategi dan penanganan yang tepat untuk menanggulangi dan mencegah meluasnya penyebaran varian baru virus tersebut.

B. Meminta Kemenkes bersama peneliti dan pakar biomolekuler untuk melakukan kajian mengenai efektifitas vaksin dalam menangkal varian baru virus tersebut, mengingat dari hasil kajian tersebut akan didapat solusi yang lebih akurat dan efektif untuk menangkal varian baru virus corona, terlebih lagi Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan varian Alpha, Beta, Gamma, dan Delta merupakan varian yang masuk kategori paling dikhawatirkan.

C. Meminta Kemenkes terus melakukan pelacakan varian baru virus corona melalui surveillance genome atau pemantauan genom virus, agar varian tersebut tidak semakin meluas dan menimbulkan gelombang kasus baru.

D. Meminta pemerintah melakukan upaya preventif secara maksimal dari hulu ke hilir, guna mencegah masuknya varian baru covid-19 ke Indonesia, disamping terus menanggulangi berkembangnya varian baru virus corona di Indonesia.

E. Meminta Kemenkes mengklasifikasikan daerah-daerah dengan angka penyebaran varian baru virus corona yang tinggi, guna mempermudah untuk mengetahui wilayah sebaran varian baru virus corona, sehingga kemudian dapat dilakukan langkah penanganan yang lebih efektif dan efisien.

2. Hasil survei Media Survei Nasional/Median bersama Party Watch Institute menyebut masih ada sekitar 45,7 persen masyarakat yang tidak mau divaksinasi covid-19, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta Kementerian Kesehatan/Kemenkes menindaklanjuti hasil survei tersebut sebagai bahan dasar untuk menyusun strategi dan teknik penyampaian informasi dengan upaya persuasif kepada masyarakat agar bersedia divaksin, sehingga target vaksinasi yang ditetapkan pemerintah yaitu 60 hingga 70 persen kesediaan masyarakat untuk divaksinasi dapat tercapai dan menghasilkan herd immunity.

B. Meminta pemerintah melalui Kemenkes menyosialisasikan jenis-jenis vaksin yang digunakan di Indonesia secara gencar beserta efikasi maupun kemungkinan dampak yang dialami oleh penerima vaksin,agar masyarakat dapat mengerti dan memahami pentingnya vaksinasi, sehingga masyarakat tidak ragu ataupun takut untuk diberikan vaksin.

C. Meminta Kemenkes bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, public figure, hingga ketua RT/RW untuk melakukan pendekatan dan mengajak kepada masyarakat agar mau divaksin, baik dengan cara kampanye vaksin maupun sosialisasi vaksin yang dilakukan secara masif.

D. Meminta pemerintah mengklarifikasi berita-berita hoax mengenai vaksin atau mengantisipasi kelompok-kelompok anti vaksin yang sering menyampaikan bahwa vaksin tidak bermanfaat bagi kesehatan manusia sehingga hal ini bisa berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat untuk diberikan vaksin.

E. Meminta pemerintah menggandeng media-media, khususnya media-media mainstream dan media nasional, agar memberitakan dan menyampaikan informasi yang valid kepada masyarakat mengenai vaksinasi covid-19, dikarenakan peran media saat ini cukup besar pengaruhnya kepada masyarakat.

3. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat ini dalam proses menyusun regulasi perjalanan internasional untuk mengantisipasi masuknya varian baru virus Covid-19 yaitu varian Mu, respon Ketua MPR RI:

A. Mendukung langkah Kemenhub yang tengah menyusun aturan perjalanan internasional sebagai upaya antisipasi dalam mencegah masuknya virus Covid-19 varian Mu, namun juga meminta agar tidak hanya Kemenhub saja yang berinisiatif tapi juga kementerian dan lembaga terkait juga ikut berperan aktif.

B. Meminta Kemenhub untuk bersinergi serta berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Satgas Penanganan Covid-19 dan Ditjen Imigrasi dalam melakukan penyusunan dan pembahasan terkait regulasi perjalanan internasional. Koordinasi ini dilakukan agar regulasi yang dibuat tidak timpang tindih khususnya dalam menentukan langkah-langkah pengendalian yang diperlukan dalam rangka mencegah masuknya varian Mu, salah satunya perlu dilakukan pengendalian transportasi di simpul-simpul transportasi yang melayani rute-rute internasional yakni Bandara internasional ataupun pelabuhan internasional.

C. Meminta Kemenhub dan pihak-pihak terkait bekerja sama dengan TNI-Polri untuk membantu memperketat pengawasan pintu keluar-masuk bandara maupun pelabuhan internasional, terutama terhadap warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia. Jangan sampai, terjadi peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia akibat lemahnya upaya pencegahan.

D. Meminta pemerintah untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan (litbangkes), baik di bandara, pelabuhan maupun terminal. Hal ini dapat mempercepat varian Mu terdeteksi dan langkah mitigasi bisa dilakukan sejak dini.

4. Mayoritas daerah di luar Jawa-Bali menunjukkan perbaikan dalam pengendalian Covid-19 beberapa pekan terakhir. Namun, perbaikan pengendalian belum merata pada berbagai aspek, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah daerah khususnya yang di luar wilayah Jawa-Bali, untuk lebih meningkatkan penanggulangan dan penanganan Covid-19 yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing. Disamping melakukan evaluasi dan intervensi sebagai upaya perbaikan di sejumlah indikator seperti laju penambahan kasus, angka kematian, dan kesembuhan.

B. Meminta pemerintah pusat untuk dapat membantu dan mendorong upaya pemerintah daerah di luar wilayah Jawa-Bali untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19, mengingat sejumlah wilayah di luar Jawa-Bali perlu memperoleh perhatian khusus dalam hal perbaikan pengendalian kasus salah satunya terkait vaksinasi dosis lengkap yang tercatat masih rendah.

C. Meminta komitmen pemerintah daerah, baik di wilayah Jawa-Bali maupun diluar wilayah Jawa-Bali untuk terus berupaya dalam mengendalikan hingga menekan kasus Covid-19 di Tanah air, disamping tetap waspada terhadap penyebaran Covid-19, ditengah upaya perbaikan dan pengendalian Covid-19. Mengingat, ada kemungkinan terjadi peningkatan yang memperburuk keadaan pada setiap aspek dan indikator.

Terima kasih.