Respon Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Jumat 28 Agustus 2020

Pertama : Pemerintah merilis penambahan kasus harian Covid-19 yang kembali mencatatkan rekor, yakni sebanyak 2.719 orang dalam 24 jam terakhir, maka secara kumulatif jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 telah mencapai 126.884 kasus, respon Ketua MPR RI:

1. Mendorong Komite Penanganan Covid-19 untuk lebih meningkatkan kinerjanya, karena tingginya kasus Covid-19 disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya penularan Covid-19 dan masih abainya masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam kegiatan sehari-hari, seperti tidak disiplin menggunakan masker saat keluar rumah, rendahnya kesadaran untuk mencuci tangan, masih terjadinya kerumunan massa hingga tidak menerapkan pola hidup sehat. Untuk itu pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan Komite Penanganan Covid-19 bekerja sama dengan TNI-Polri perlu meningkatkan sinergitas dalam rangka mengawasi dan mendisiplinkan masyarakat, dan terus menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan di fasilitas-fasilitas umum/area publik.
2. Mendorong pemerintah daerah bersama Komite Penanganan Covid-19 mengevaluasi pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan penerapan era kenormalan baru, untuk mencari penyebab terus terjadinya peningkatan kasus terinfeksi Covid-19 sehingga pemerintah dapat segera mengambil langkah ataupun kebijakan yang tepat untuk menekan angka penyebaran kasus Covid-19 yang terus bertambah setiap harinya.
3. Mendorong pemda melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam melakukan sosialisasi dan pendekatan persuasif kepada masyarakat, khususnya kepada kelompok yang menolak rapid test maupun menjalankan protokol kesehatan, sehingga masyarakat dapat tergerak untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19.
4. Mendorong pemerintah terus memasifkan pelacakan kontak, mengagresifkan uji spesimen dan mengoptimalkan peran laboratorium yang ada untuk pengujian sampel, sehingga diharapkan dengan semakin banyaknya kasus yang tertangani, maka dapat segera memutus rantai penyebaran Covid-19.
5. Mengimbau masyarakat konsisten, disiplin, dan mematuhi untuk menerapkan protokol kesehatan, dengan tetap menjaga jarak, memakai masker dan menghindari kerumunan, mengingat peran masyarakat sangat penting dalam memutus rantai penyebaran Covid-19.

Kedua : Pemerintah berencana untuk memberikan vaksin Covid-19 secara gratis pada 2021, respon Ketua MPR RI:

1. Memberikan apresiasi dan salut semoga bisa segera direalisasikan agar kesehatan dan perekonomian masyarakat pulih kembali. MPR memberikan dukungan kepada pemerintah agar Bio Farma dapat memproduksi vaksin virus corona sebanyak 250 juta dosis yang diperkirakan dapat selesai akhir 2020, sehingga pada tahun 2021, vaksin tersebut dapat diberikan secara massal kepada masyarakat Indonesia, khususnya diutamakan kepada masyarakat yang tidak mampu dan berada di lingkungan yang berpotensi tinggi terpapar virus corona.
2. Mendorong Pemerintah dapat mengatur strategi dalam pemberian vaksin Covid-19 secara gratis pada tahun 2021 tersebut, dan tidak ada pihak-pihak yang menyalahgunakan kesempatan tersebut.
3. Mendorong pemerintah terus mengupdate perkembangan pembuatan vaksin Covid-19 kepada masyarakat, dan memastikan vaksin tersebut aman digunakan oleh manusia serta tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan.
4. Mendorong agar seluruh pihak, baik Pemerintah maupun Bio Farma dan Sinovac sebagai perusahaan yang memproduksi vaksin Covid-19, untuk terus berkomitmen dalam memproduksi 20 juta dosis vaksin Covid-19 pada akhir tahun ini dan 250 juta dosis pada tahun 2021.

Ketiga : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kemendikbud berencana akan memberikan kuota internet secara gratis bagi guru dan siswa serta mahasiswa dan dosen sebagai upaya untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan jarak jauh/PJJ, respon Ketua MPR RI:

1. Mendorong Pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, untuk memberikan jaminan dan memastikan penyaluran subsidi kuota internet untuk siswa dan guru maupun mahasiswa dan dosen dapat diberikan tepat waktu, yaitu selama empat bulan yakni September hingga Desember 2020.
2. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, Dinas Pendidikan, bersama bagian administrasi sekolah maupun universitas, mendata kembali nomor ponsel siswa dan guru maupun mahasiswa dan dosen ke dalam data pokok pendidikan/dapodik, agar pengiriman kuota dapat tepat sasaran dan meminimalisir terjadinya salah kirim kuota atau pengiriman kuota yang sia-sia karena nomor tidak lagi terdaftar. Selain itu, pemerintah juga harus kembali memeriksakan aktivasi nomor tersebut secara berkala setiap bulannya.
3. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud bekerja sama dengan Kementerian  Komunikasi dan Informasi/Kemenkominfo, untuk mengawasi penggunaan anggaran keperluan kuota kepada siswa dan guru maupun mahasiswa dan dosen, agar anggaran tersebut sepenuhnya dimanfaatkan untuk pembelian kuota yang berfokus pada kebutuhan pendidikan.
4. Mendorong pemerintah bekerjasama dengan pihak provider memberikan solusi konkret kepada siswa dan guru maupun mahasiswa dan dosen yang wilayahnya masih belum menjangkau sinyal internet, dikarenakan pemberian kuota bagi mereka tidak akan dapat dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan infrastruktur.

Terimakasih.