Respon Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Kamis 15 Juli 2021

1. Para tenaga kesehatan (nakes) mengaku masih belum mendapat jadwal pelaksanaan pemberian vaksin Covid-19 dosis ketiga, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta Kementerian Kesehatan untuk segera mempersiapan pemberian vaksin Covid-19 dosis ketiga (booster) bagi para nakes, mulai dari data nakes penerima booster, jadwal pelaksanaan hingga pendistribusian vaksin booster ke setiap daerah. Mengingat, pemberian dosis ketiga dinilai penting untuk memproteksi para nakes dari penularan dalam menghadapi gelombang lonjakan kasus Covid-19.

B. Meminta Kemenkes untuk tetap menyampaikan secara berkala sosialisasi terkait rencana pemberian vaksin dosis ketiga (booster) tersebut, disamping terus mendata jumlah dan sasaran prioritas nakes yang akan diberikan vaksin booster. Seperti dengan memprioritaskan para nakes yang bertugas di zona merah penyebaran Covid-19.

C. Meminta komitmen pemerintah untuk berupaya mempercepat pemberian vaksin dosis ketiga (booster) bagi para nakes yang dilakukan secara bertahap dan merata, serta menjamin pendistribusian vaksin booster tersebut berjalan dengan aman dan lancar.

2. Bed occupancy rate (BOR) atau tingkat keterisian tempat tidur isolasi maupun ruang ICU bagi pasien Covid-19 di Ibu Kota hampir penuh. Data terakhir mencatat persentase tempat tidur yang digunakan sudah melebihi 90 persen, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta tenaga kesehatan baik Dokter dan perawat untuk terus berupaya meningkatkan pelayanan terhadap pasien Covid-19, disamping pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan fasilitas kesehatan dalam menangani pandemi Covid-19 ini, mulai dari menambah rumah sakit rujukan bagi pasien yang terpapar virus Covid-19, jumlah tenaga kesehatan, obat-obatan, tempat tidur, hingga tabung oksigen.

B. Meminta Kemenkes untuk dapat bekerja sama dengan pihak pengusaha hotel dalam menyediakan tempat pemulihan pasien pasca dirawat di RS, dengan begitu dapat membantu menekan BOR sekaligus mengurangi beban para nakes di RS khususnya RS Rujukan Covid-19.

C. Meminta komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk terus memonitor serta mengambil tindakan mulai dari kasus aktif, tingkat kesembuhan, tingkat kematian, hingga BOR sehingga hasil dari pantauan tersebut dapat dijadikan acuan bagi pemerintah dalam mengambil atau menentukan kebijakan yang tepat dalam menangani Covid-19.

D. Meminta masyarakat untuk dapat memberikan dukungan terhadap kebijakan yang tengah diberlakukan pemerintah, melalui upaya kedisiplinan dan kepatuhan dalam melaksanakan protokol kesehatan serta peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah khususnya di tengah PPKM Darurat saat ini. Mengingat semua hal atau upaya yang dilakukan pemerintah akan menjadi sia-sia jika tidak mendapat dukungan dari masyarakat.

3. Terjadinya penurunan tingkat kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan/prokes, seperti pekan ini terdapat 3.455 kelurahan/desa yang tingkat kepatuhan untuk pemakaian masker warganya kurang dari 60 persen, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta aparat dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menjadikan tingkat kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat tersebut sebagai indikator penilaian kinerja bagi aparat yang bertugas, agar lebih meningkatkan secara teknis penyampaian kepada masyarakat, baik regulasi ataupun tata cara pelaksanaan prokes. Penurunan kedisiplinan masyarakat terhadap penerapan prokes tersebut, dapat menjadi bahan evaluasi oleh pemerintah daerah setempat untuk dapat meningkatkan kedisiplinan warganya.

B. Mengimbau seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk tetap disiplin menerapkan prokes, dikarenakan penerapan prokes merupakan salah satu cara penanggulangan covid-19 dari sisi hulu yang menjadi kunci utama untuk memutus mata rantai covid-19.

C. Meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat tegas dalam melaksanakan tugas terutama terhadap pelanggaran prokes, baik kepada individu, kelompok masyarakat, maupun institusi, dan bersifat menyeluruh, dalam artian tidak hanya berfokus kepada masyarakat kecil atau wilayah pemukiman saja, namun tetap harus mengedepankan sisi humanisme dan edukasi ketimbang harus menerapkan sanksi atau hukuman.

D. Meminta aparat untuk terus mensosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk disiplin mengenakan prokes pada setiap aktivitas yang dilakukan, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa apabila kita terpapar covid-19, bukan hanya berdampak pada diri kita sendiri, tapi juga dapat menularkan kepada orang di lingkungan sekitar.
E. Meminta pemerintah memberikan alternatif solusi dari kebijakan PPKM Darurat terutama bagi masyarakat yang terdampak maupun pelaku dunia usaha, agar kedepannya mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga mematuhi ketentuan yang diatur dalam pelaksanaan PPKM Darurat.

4. Badan Intelijen Negara/BIN menggelar vaksinasi covid-19 secara jemput bola atau door to door kepada warga yang dilakukan serentak di 14 provinsi dengan target 19.000 warga, respon Ketua MPR RI:

A. Mendukung dan mengapresiasi program vaksinasi jemput bola yang dilakukan oleh BIN tersebut, dan berharap ke depannya program vaksinasi dengan sistem tersebut dapat semakin ditingkatkan dan diperluas.

B. Meminta pemerintah memberikan informasi yang konprehensif kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat dari vaksinasi, agar menghilangkan keraguan yang ada dimasyarakat, disamping pemerintah memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kepada tenaga kesehatan yang bertugas sebagai vaksinator, dikarenakan tingginya mobilitas yang harus dilakukan oleh vaksinator karena berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya.

C. Mendorong masyarakat untuk memberikan data yang valid terkait riwayat kesehatan orang/warga yang akan diberikan vaksin, sehingga memudahkan dan mempercepat petugas dilapangan dalam melaksanakan vaksinasi.

D. Meminta pemerintah agar mensosialisasikan kegiatan pemberian vaksin secara door to door, terutama kepada masyarakat penerima vaksin, agar prosedur tersebut dapat diikuti dan dipatuhi, baik oleh vaksinator maupun masyarakat penerima vaksin.

Terima kasih.