- Menteri Agama menetapkan kembali Surat Edaran (SE) No. 13 tahun 2021 tentang Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah, khususnya berlaku untuk daerah zona merah dan oranye. Hal tersebut dilakukan setelah lonjakan penularan Covid-19 terjadi kembali di sejumlah daerah, respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah untuk menyosialisasikan Surat Edaran tersebut melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan pemuka agama, sekaligus menyampaikan kriteria zona yang diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan peribadatan kepada seluruh pemerintah daerah, pengurus rumah ibadah, penyuluh agama dan pimpinan organisasi kemasyarakatan agar pembatasan serta penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat ibadah berjalan dengan tertib dan baik.
B. Meminta pemerintah daerah bersama Satgas Penanganan Covid-19, ulama dan pengurus rumah ibadah untuk secara berjenjang memantau pelaksanaan SE tersebut, guna memastikan setiap rumah ibadah mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai tata laksana kegiatan peribadatan selama merebaknya Covid-19.
C. Meminta pemerintah bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan tokoh agama untuk memberikan pemahaman dan mengajak kepada masyarakat bahwa pembatasan kegiatan peribadatan yang tertuang dalam SE Menag tersebut dimaksudkan agar mencegah terjadinya kerumunan sekaligus sebagai upaya menekan lonjakan kasus Covid-19.
D. Meminta masyarakat, khususnya yang berada di zona aman Covid-19 untuk tetap patuh menjalankan protokol kesehatan secara ketat juga mematuhi SE Menag selama melaksanakan kegiatan peribadatan di tengah pandemi Covid-19.
- Merebaknya varian baru virus delta mengharuskan pencegahan penularan Covid-19 dilakukan dengan upaya-upaya luar biasa, respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah untuk tetap mengantisipasi perkembangan varian baru virus delta tersebut, antara lain melakukan kolaborasi dengan menyesuaikan kebijakan antar daerah untuk memastikan pencegahan Covid-19 secara efektif.
B. Meminta pemerintah agar segera melakukan langkah nyata untuk memotong fatalitas Covid-19 meluas dengan memberlakukan pembatasan mobilitas secara ketat di seluruh daerah khususnya zona merah dan oranye yang diiringi dengan pengawasan ketat dari pemerintah dan aparat, sebab pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro dinilai tidak efektif karena tidak disertai pengawasan sehingga target penurunan kasus tidak tercapai.
C. Meminta seluruh masyarakat untuk membatasi aktivitas dan tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan mulai dari kegiatan sosial budaya, pendidikan, ibadah, wisata hingga kuliner.
- Perlunya upaya pemerintah untuk menghadapi dinamika perubahan yang sangat cepat akibat perkembangan pesat teknologi serta menekan angka pengangguran di tengah situasi pandemi covid-19, respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah dapat menetapkan kebijakan dengan cara pandang dan berpikir yang inovatif melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, agar Indonesia dapat mengimbangi laju perkembangan teknologi dan tidak tertinggal serta mampu memenangkan kompetisi di pasar global.
B. Meminta pemerintah meningkatkan pemberian layanan melalui pendidikan ekstra untuk menambah kemampuan bagi tenaga kerja, serta menempatkan tenaga kerja sesuai bidangnya dan memberi perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat melalui optimalisasi digitalisasi, sehingga masyarakat dapat mengoptimalkan potensi diri dan dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan ketenagakerjaan di tanah air meskipun saat ini tengah terjadi pandemi covid-19.
C. Meminta pemerintah mengupayakan peningkatan pengetahuan dan kemampuan kepada masyarakat, baik hard skill maupun soft skill sesuai era digitalisasi maupun melalui pelatihan pembentukan sikap kerja, sehingga dapat memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja yang optimal kepada masyarakat.
D. Meminta pemerintah membekali tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga ketika perekonomian mulai berangsur pulih dan memungkinkan untuk terciptanya penambahan kesempatan, tenaga kerja dapat segera mengisi kebutuhan industri sesuai kemampuan yang dimiliki.
E. Meminta pemerintah melakukan inovasi yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi, yang diimplementasikan dalam program-program terkait ketenagakerjaan, salah satunya program dari Balai Latihan Kerja/BLK, sehingga dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia/SDM Indonesia melalui berbagai program pelatihan.
- Pemerintah tengah berupaya untuk memberikan keadilan energi untuk masyarakat, salah satunya melalui Bahan Bakar Minyak/BBM Satu Harga di seluruh Indonesia, respon Ketua MPR RI:
A. Mendukung pemerintah untuk mempercepat realisasi Program BBM Satu Harga di seluruh Indonesia sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.36 tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional, dengan mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia, agar masyarakat di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) turut mendapatkan harga yang sama untuk mendapatkan kebutuhan BBM, sehingga masyarakat di wilayah 3T tidak lagi membeli harga BBM berkali-kali lipat lebih mahal dibanding di pulau Jawa.
B. Meminta pemerintah meningkatkan pengawasan secara ketat dan bertanggung jawab di daerah-daerah, serta memetakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam realisasi BBM Satu Harga, agar dapat segera ditemukan solusi sehingga BBM Satu Harga dapat segera direalisasikan.
C. Meminta pemerintah berkomitmen untuk menerapkan BBM Satu Harga di seluruh wilayah Indonesia, karena hal tersebut berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, khususnya terkait keadilan wilayah, keadilan sosial yang berbasis keadilan energi.
D. Meminta pemerintah terus menjaga proses penyaluran BBM dan memastikan ketersediaan energi di lembaga-lembaga penyalur, baik penyaluran dari pusat maupun di setiap daerah, sehingga penerapan BBM Satu Harga di wilayah-wilayah yang saat ini sudah menerapkan program tersebut, dapat berjalan dengan baik.
Terima kasih.