Respon Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Kamis 17 September 2020

17
Sep

Respon Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Kamis 17 September 2020

  1. Perlu memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat mengenai protokol kesehatan disamping menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang melanggar, sebab hampir 10 ribu warga DKI Jakarta melanggar protokol kesehatan semasa tiga hari pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), respon Ketua MPR RI:

A. Mendorong pemerintah provinsi DKI Jakarta tetap melakukan himbauan kepada masyarakat baik secara langsung atau melalui media siar, spanduk, media sosial, dan infografis yang mudah dimengerti dan dipahami, untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan pribadi. serta meminta aparat untuk lebih bijaksana dalam menegakkan sanksi kepada setiap pelanggar protokol kesehatan, mengingat penerapan sanksi merupakan pilihan tindakan terakhir.

B. Mendorong Pemprov DKI Jakarta bersama Satgas Penanganan Covid-19 mencari formulasi yang tepat dalam menyampaikan informasi dalam menyikapi tingkat penyebaran Covid-19, agar dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan khususnya di area publik, mengingat upaya edukasi selama PSBB sebelumnya belum berjalan dengan baik.

C. Mendorong aparat dapat mengedepankan langkah-langkah persuasif, komunikatif, tetapi tetap tegas dalam melakukan operasi yustisi sehingga upaya penindakan berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan keributan.

D. Mendorong agar upaya pemerintah memberlakukan kembali PSBB secara ketat dan penegakan peraturan yang dilakukan aparat dapat efektif memutus rantai penyebaran/penularan Covid-19 di area publik, sekaligus diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, dan disiplin pribadi di era new normal.

  1. Pemerintah Indonesia telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Unicef pada Rabu (16/9), tentang pengadaan vaksin Covid-19, respon Ketua MPR RI:

A. Mengapresiasi langkah pemerintah tersebut dan diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan kerjasama untuk memperlancar pemberian produk kesehatan esensial bagi masyarakat Indonesia.

B. Mendorong agar pemerintah dapat menyampaikan kepada publik, bahwa kesepakatan tersebut dilatarbelakangi bahwa pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum ada vaksinnya dan masih dalam tahap uji coba. Sehingga, sangat penting bagi Indonesia untuk mendapatkan kemudahan akses terhadap obat-obatan dan vaksin baru serta pemesanan vaksin dengan jumlah yang besar dapat diperoleh Indonesia dengan harga yang lebih rendah, dan dengan kualitas yang baik.

C. Berharap Unicef dan mitranya dapat berkomitmen terhadap negara-negara yang terlah bergabung dalam COVAX, termasuk Indonesia untuk pengadaan dan pemberian vaksin Covid-19 yang aman dan efektif secara cepat dan dalam skala besar.

  1. Aktivitas pejabat publik yang padat membuat para pejabat publik rentan terpapar covid-19, respon Ketua MPR RI:

A. Mendorong aparat kementerian maupun lembaga agar melengkapi alat pelindung diri/APD, baik dalam bertugas dikantor maupun tugas lapangan, dan diharapkan pemerintah dapat menginformasikan secara terbuka apabila ada pejabat publik, baik menteri, gubernur, bupati, walikota, sekretaris wilayah, hingga stafnya, yang terpapar covid-19, sehingga pelacakan/tracing dapat segera dilakukan dan meluasnya penyebaran covid-19 dapat dicegah dengan segera.

B. Mendorong seluruh kementerian dan lembaga agar dapat disiplin menerapkan aturan yang sudah ditetapkan, termasuk penerapan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas yang dilakukan, guna mencegah meluasnya penularan covid-19 dan pejabat publik sebagai salah satu tokoh publik yang harus memberikan contoh baik kepada masyarakat.

C. Mengimbau masyarakat untuk menghilangkan stigma negatif terhadap orang yang terpapar covid-19, dikarenakan setiap orang bisa saja tertular penyakit ini dan bukan merupakan suatu aib yang harus ditutupi, melainkan penyakit yang harus segera ditangani.

D. Mendorong kementerian dan lembaga agar mengedepankan transparansi dan keterbukaan terhadap covid-19, baik mengenai kebutuhan alat kesehatan maupun biaya perawatan, sehingga penanganan dapat dilakukan dengan efektif dan mata rantai penyebaran covid-19 dapat segera diputus, dan juga menambah kepercayaan masyarakat akan kinerja pemerintah.

Terimakasih.

Leave a Reply