Respon Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Kamis 18 Maret 2021

1. Jajaran Kepolisian berhasil mengungkapkan sindikat pemalsuan buku nikah di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Sedikitnya tujuh orang pelaku diduga terlibat dalam tindakan tersebut, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta kepolisian untuk segera mengusut pemesan buku nikah serta sindikat pemalsu buku nikah tersebut, mengingat perbuatan tersebut dapat mencemarkan nama baik Kementerian Agama oleh karenanya polisi harus menindak tegas pelaku sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

B. Meminta pemerintah terkait, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) agar tetap mewaspadai tindak pidana pemalsuan buku nikah terutama Kantor Urusan Agama (KUA), diharapkan Kemenag memberikan panduan kepada masyarakat untuk dapat mengenali buku nikah asli, seperti dengan menjelaskan bahwa buku nikah yang asli terbitan Kemenag memiliki pengamanan berlapis diantaranya menggunakan kertas security printing, visible ink multicolor, serta ada bagian-bagian yang dicetak timbul menggunakan hologram yang sulit dipalsukan.

C. Mengimbau masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan dapat langsung datang ke KUA untuk mendaftarkan pernikahannya. Hal ini untuk menghindari agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan sindikat buku nikah palsu, karena biaya pendaftaran dan penghulu tidak mahal bahkan jika tidak mampu KUA dapat membantu.

D. Meminta pemerintah dalam hal ini Kemenag mendorong penghulu maupun penyuluh agama yang bertugas di tengah masyarakat turut menyosialisasikan pentingnya mengakses layanan ke KUA. Supaya memperoleh kepastian bahwa nikahnya tercatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan diakui oleh negara.

2. Sejumlah tantangan dihadapi dalam upaya percepatan program vaksinasi Covid-19. Selain keterbatasan vaksin, kesiapan infrastruktur pendukung dan sumber daya manusia (SDM) masih perlu ditingkatkan, respon Ketua MPR RI:

A. Mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk dapat menyelesaikan sejumlah kendala/tantangan yang dihadapi dalam proses pemberian vaksinasi, disamping mengevaluasi sekaligus membenahi tata kelola program vaksinasi Covid-19, mulai dari pemenuhan stok vaksin, peningkatan infrastruktur pendukung hingga SDM. Hal tersebut penting untuk percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

B. Mendorong pemerintah dalam hal ini Kemenkes untuk dapat menyiapkan beberapa skema guna mengejar jumlah penerima vaksinasi terkait tempat vaksinasi, sebaran vaksinator, dan upaya menekan kasus tunda vaksinasi, agar target pemberian vaksin yang ditetapkan pemerintah dapat dicapai.

C. Mendorong pemerintah untuk lebih gencar dan luas dalam menyampaikan infomasi tentang pelaksanaan dan tempat vaksinasi Covid-19, seperti dengan melakukan vaksinasi secara massal dengan cara vaksinasi bergerak dan di tempat, dan lokasi mudah dijangkau masyarakat.

D. Meminta komitmen pemerintah bekerja sama dengan semua pihak dalam memperbaiki pola komunikasi vaksinasi guna memberi pemahaman dan sukses dukasi vaksinasi kepada publik. Mengingat, masih adanya warga yang gagal paham dan menolak divaksinasi serta tingginya hoaks terkait vaksinasi.

3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS Kesehatan masih defisit Rp 6,36 triliun untuk kondisi keuangan secara menyeluruh, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta BPJS Kesehatan untuk mengutamakan dan memastikan tidak terjadi gagal bayar terhadap rumah sakit yang melakukan klaim, mengingat pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS Kesehatan tetap harus dilayani dan dapat berjalan dengan baik.

B. Meminta BPJS Kesehatan meningkatkan pengelolaan anggarannya dengan benar dan bertanggung jawab, salah satunya yaitu menyeimbangkan antara cash in dan cash out, sehingga dapat diatur antara aspek penerimaan dan pengeluaran BPJS kesehatan, agar dapat mencegah terjadinya gagal bayar terhadap klaim rumah sakit.

C. Meminta pemerintah mengkaji kembali struktur iuran peserta BPJS, sehingga dapat mencegah terjadinya defisit keuangan pada BPJS Kesehatan yang dapat berpengaruh pada keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Sehat/JKN-KIS.

D. Mengimbau masyarakat agar berpartisipasi dan disiplin, serta aktif, tepat waktu dalam membayar iuran BPJS Kesehatan, sehingga dapat membantu keuangan BPJS Kesehatan yang ditujukan untuk optimalisasi pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan.

Terima kasih.