Respon Isu Aktual Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, Kamis, 2 Juli 2020
- Sehubungan dengan instruksi Presiden Joko Widodo untuk memperketat pengawasan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp 695,2 triliun, respon Ketua MPR RI:
A. Mendorong Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kesehatan, dan Gugus tugas percepatan penanggulangan Covid-19 untuk bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam merealisasikan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran penanganan Covid-19 yang dialokasikan, agar penanganan percepatan penanggulangan Covid-19 di Indonesia berhasil dengan baik, dan meminimalisir terjadinya tindak korupsi.
B. Mendorong agar dalam setiap penggunaan anggaran sesuai dengan rencana pengadaan barang dan jasa sebagai mana yang sudah disetujui dan ditetapkan, seperti pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk keperluan medis.
C. Mendorong Kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab terhadap penanganan Covid-19 untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran penanganan Covid-19, jangan sampai terjadi penyimpangan penggunaan anggaran, mengingat hal tersebut merupakan perbuatan pidana yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Diperpanjangnya masa Pembatasan Sosial Berskala Besar/PSBB transisi DKI Jakarta hingga 14 hari ke depan atau sampai 16 Juli 2020, respon Ketua MPR RI:
A. Mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk lebih mengutamakan tindakan pencegahan terinfeksinya masyarakat dari covid-19, disamping memperhatikan faktor epidemologi, seperti terus memantau jumlah Pasien Dalam Pemantauan/PDP dan juga persentase tingkat penyebaran virus corona di setiap wilayah.
B. Mendorong pemerintah pusat agar mendukung seluruh fasilitas kesehatan dan infrastruktur pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan covid-19, seperti ketersediaan ventilator, kecukupan Alat Pelindung Diri/APD, hingga pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis kepada pasien.
C. Mengimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam memenuhi protokol kesehatan dalam beraktifitas, seperti memakai masker, menjaga jarak (physical distancing), dan mencuci tangan secara rutin.
D. Mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama aparat keamanan meningkatkan pengawasan kepada masyarakat agar membatasi kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya, serta menindak tegas mereka yang mengabaikan instruksi maupun ketetapan dalam penanggulangan dan penanganan covid-19 sampai masa PSBB transisi selesai, agar angka penyebaran covid-19 dapat terus ditekan.
- Perlunya peningkatan pemahaman terhadap ketahanan nasional dikarenakan ketahanan bangsa Indonesia saat ini cenderung menurun, respon Ketua MPR RI:
A. Mendorong pemerintah melakukan terobosan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ketahanan nasional dengan mengefektifkan kembali diskusi-diskusi bertemakan ketahanan nasional dan Pancasila, baik ditingkat daerah maupun secara nasional, sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat memahami makna ketahanan nasional yang terdapat dalam butir-butir Pancasila, dan Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
B. Mendorong pemerintah siap dalam melaksanakan strategi ketahanan nasional untuk menghadapi ancaman nirmiliter, sehingga regulasi dan konstitusi yang berlaku di Indonesia tidak tergoyahkan dan masyarakat tidak mudah diserang oleh ancaman-ancaman nirmiliter tersebut.
C. Mendorong pemerintah dapat memperkuat ranah ketahanan nasional, seperti dari sisi spiritual, ranah kebijakan dan politik, serta ekonomi maupun produksi.
D. Mendorong pemerintah dapat membuat regulasi yang mengatur secara spesifik bagaimana menghadapi ancaman nirmiliter, termasuk dari sisi penguasaan teknologi dan upaya peningkatan paradigma berpikir Pancasila. Oleh karena itu, pentingnya memperkenalkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan, sehingga masyarakat dapat memahami Pancasila sejak dini.
Terimakasih.
