Respon Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Kamis 2 September 2021
- Permasalahan data kemiskinan baru-baru ini mencuat ke permukaan ditengah upaya pemerintah meringankan beban masyarakat tidak mampu akibat pandemi Covid-19. Apalagi, salah satu upaya tersebut adalah pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat miskin, respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk segera membenahi sengkarut data kemiskinan melalui pemutakhiran data pada sistem big data yang digunakan dalam membangun database kemiskinan yang valid di Indonesia. Mengingat data kemiskinan sudah menjadi masalah sosial dalam kebijakan pembangunan di Indonesia.
B. Meminta Kemensos untuk lebih fokus pada persoalan data kemiskinan tersebut, disamping meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan yang terkait dengan pengentasan kemiskinan. Pasalnya, kemiskinan masih terus meningkat khususnya ditengah pandemi Covid-19 dan berpotensi membawa Indonesia ke jurang resesi.
C. Meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bersama-sama memverifikasi dan mengintegrasikan data-data penerima bantuan sosial, disamping memperluas cakupan penerima bansos dan menyeragamkan nilai bantuan, agar data yang diperoleh aktual dan akurat sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran sesuai target yang ditetapkan pemerintah.
D. Meminta Kementerian Sosial untuk dapat terus memastikan serta mengawasi kebijakan bantuan sosial dari pemerintah dan insentif yang sudah berjalan saat ini terimplementasikan dengan baik sesuai verifikasi data terbaru, sehingga kebijakan tersebut efektif sebagai upaya menahan laju kemiskinan ataupun pengangguran di tengah pandemi Covid-19.
E. Meminta komitmen Kemensos untuk berupaya menurunkan tingkat kemiskinan dengan terus menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat berpendapatan rendah serta terus melakukan perbaikan dan optimalisasi program perlindungan sosial, sekaligus mengupayakan lapangan kerja baru.
- Realisasi vaksinasi Covid-19 di Tanah Air telah mencapai 100 juta dosis per Selasa (31/8), respon Ketua MPR RI:
A. Mengapresiasi upaya pemerintah yang telah membuat capaian sesuai target Presiden Jokowi agar realisasi vaksinasi menembus angka 100 juta dosis pada akhir Agustus, dan berharap hal tersebut dapat ditingkatkan lagi agar kekebalan kelompok dapat segera tercapai.
B. Meminta pemerintah terus menggencarkan vaksinasi Covid-19 yang dikhususkan bagi masyarakat berusia lansia yang masih rendah cakupannya, yakni baru sekitar 5,3 juta orang atau 24,5 persen dari sasaran 21,5 juta yang seharusnya mendapatkan dosis pertama.
C. Meminta pemerintah untuk melakukan verifikasi data masyarakat yang sudah mendapatkan vaksinasi, dan terus melakukan percepatan vaksinasi disamping memastikan suplai vaksin di seluruh daerah dilakukan secara merata sesuai dengan jumlah penduduk di masing-masing wilayah, mengingat masih adanya hambatan terkait pasokan vaksin yakni vaksin yang diterima di sejumlah daerah tidak proporsional dengan jumlah penduduk.
D. Meminta komitmen pemerintah untuk terus memperluas cakupan pemberian vaksinasi hingga ke daerah pelosok, agar target kekebalan kelompok (herd immunity) di seluruh wilayah Tanah Air dapat tercapai.
- Direktur Utama PT PLN (Persero) menyebut salah satu cara untuk memperbaiki keuangan perusahaan adalah dengan menaikkan tarif listrik, walaupun hal tersebut belum memungkinkan untuk dilakukan di tengah situasi pandemi covid-19, respon Ketua MPR RI:
A. Mengapresiasi PT PLN yang sejak 1 Januari 2017 hingga saat ini telah berupaya keras untuk tidak menaikkan tarif listrik, dan berharap agar ke depannya PT. PLN mengkaji berbagai aspek secara mendalam apabila memiliki rencana untuk menaikkan tarif listrik.
B. Meminta pemerintah bersama PT. PLN untuk mencari solusi terbaik selain menaikkan tarif listrik, untuk mengatasi biaya produksi PT. PLN yang semakin terus meningkat.
C. Meminta pemerintah segera melunasi utang kepada PT. PLN, dikarenakan dana tersebut akan digunakan untuk menjaga keberlangsungan operasional perusahaan.
D. Berharap masyarakat agar menggunakan listrik seefisien mungkin dan tidak boros, serta meminta agar PT. PLN tetap terus memberikan pelayanan kelistrikan yang maksimal kepada masyarakat, dikarenakan di tengah situasi pandemi covid-19 ini kebutuhan masyarakat terhadap listrik juga semakin meningkat.
- Terdapat 10 provinsi dengan jumlah kasus meninggal akibat covid-19 tertinggi, yakni Jawa Timur dengan 1.214 kematian, Jawa Barat sebanyak 922, Jawa Tengah sebanyak 530, Bali sebanyak 329, Sumatra Utara sebanyak 222, Kalimantan Timur sebanyak 213, Yogyakarta sebanyak 206, Riau sebanyak 193, Lampung sebanyak 179, dan Kalimantan Selatan sebanyak 150, respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah melalui Kementerian Kesehatan/Kemenkes dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap tingginya angka kematian akibat Covid-19 di 10 daerah tersebut agar didapat pola penyelesaian melalui titik hulu yang menjadi awal permasalahan masih tingginya angka kematian akibat covid-19 di provinsi-provinsi tersebut.
B. Meminta pemerintah melalui Kemenkes dan Satuan Tugas Penanggulangan Covid-19 mengedukasi masyarakat untuk memahami gejala yang ditimbulkan apabila terpapar covid-19, dan tata cara mengenai pemberian pertolongan yang harus dilakukan terhadap orang yang positif covid-19, seperti masalah kecepatan penanganan, dikarenakan pasien yang terinfeksi virus corona yang datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi berat atau kritis sehingga angka kematian menjadi tinggi.
C. Meminta pemerintah melalui Kemenkes meningkatkan kinerja perawatan pasien covid-19 di rumah sakit, baik dari ketersediaan ruang isolasi, tenaga kesehatan yang menangani, ketersediaan obat-obatan, serta perhatian terhadap kesehatan mental pasien, dikarenakan banyak pasien yang menjadi stres setelah tahu dirinya terpapar covid-19.
D. Meminta pemerintah melalui Kemenkes untuk memperhatikan pasien yang melakukan perawatan mandiri di rumah atau isolasi mandiri, serta menyediakan tenaga kesehatan yang ditugaskan untuk memperhatikan pasien tersebut dan yang siap dihubungi kapanpun oleh pasien.
E. Mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan/prokes yang berlaku, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan.
Terima kasih.