Respon Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Kamis, 23 Juli 2020

23
Jul

Respon Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Kamis, 23 Juli 2020

  1. Pemerintah memutuskan untuk tidak lagi mengumumkan perkembangan kasus harian Covid-19 melalui siaran langsung Youtube maupun televisi sebab akan dialihkan ke laman Covid19.go.id, respon Ketua MPR RI:

A. Mendorong agar sebaiknya pemerintah tetap mengumumkan perkembangan kasus harian penyebaran virus Covid-19 di Indonesia lewat media televisi, mengingat media televisi merupakan sarana yang lebih tepat dibandingkan situs internet untuk mengumumkan perkembangan kasus harian penyebaran Covid-19 di Indonesia, karena media televisi dapat menyampaikan berita atau pesan berkaitan dengan Covid-19 hingga ke masyarakat daerah. Disamping itu tidak semua daerah memiliki akses internet terutama di daerah pelosok.

B. Mendorong pemerintah agar dalam menyampaikan informasi terkait perkembangan kasus harian penyebaran Covid-19 di Indonesia, terus mengedepankan transparansi data yang akurat sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat dan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya Covid-19, mengingat laporan perkembangan kasus harian merupakan salah satu aspek penting dalam penanganan pandemi Covid-19 agar masyarakat memahami peta penyebaran Covid-19 serta bisa mengambil langkah antisipasi.

C. Mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi terkait perkembangan kasus Covid-19 di setiap daerah secara berkala dengan didukung oleh data Covid-19 yang akurat dan riil, sehingga upaya penanganan dan pencegahan dapat berjalan dengan lancar dan optimal sesuai target pemerintah.

  1. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/Kemenpan-RB menyatakan telah menyerahkan berkas usulan pembubaran 19 lembaga lainnya, respon Ketua MPR RI:

A. Mendorong pemerintah mengkaji secara mendalam terhadap usulan pembubaran 19 lembaga tersebut, dengan mengevaluasi kembali urgensi dan tujuan awal dibentuknya 19 lembaga tersebut, sehingga usulan pembubaran 19 lembaga tersebut tidak mengganggu jalannya sistem pemerintahan dan tidak menimbulkan kerugian bagi semua pihak terkait.

B. Mengingatkan pemerintah agar dalam pengkajian terhadap usulan pembubaran 19 lembaga tersebut dikaitkan dengan kondisi sosial kemasyarakatan, baik kondisi keuangan negara maupun masa depan dari pegawainya.

C. Mendorong pemerintah memberikan solusi dan jaminan mendapatkan pekerjaan kembali terhadap seluruh pegawai yang bekerja di 19 lembaga tersebut agar mereka tidak kehilangan mata pencaharian, dikarenakan situasi pandemi covid-19 saat ini cukup sulit untuk mencari pekerjaan baru.

D. Mendorong agar usulan pembubaran 19 lembaga tersebut dilakukan sepenuhnya untuk efisiensi anggaran keuangan negara.

E. Mendorong seluruh kementerian/lembaga yang ada saat ini dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi di masing-masing instansi, agar dapat mencapai target pembangunan yang sudah ditetapkan secara optimal.

  1. Pemerintah diharapkan dapat menetapkan sejumlah kebijakan yang memihak dan meringankan beban para pedagang, respon Ketua MPR RI:

A. Mendorong Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional segera merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat untuk memulihkan ekonomi nasional sehingga dapat memudahkan dan meringankan beban pelaku usaha.

B. Mendorong pemerintah dapat memberikan pembiayaan modal kerja ke koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/LPDB-KUMKM, dan memastikan pemberian biaya tersebut dapat meningkatan usaha dan penghasilan pelaku UMKM.

C. Mendorong pemerintah menyalurkan pemberian modal kerja langsung melalui Induk Koperasi Pasar/Inkoppas agar anggaran dapat cepat berputar dan dimanfaatkan langsung oleh pelaku usaha.

D. Mengingatkan pemerintah agar setiap kebijakan yang ditetapkan dapat mendorong terhadap bangkitnya UMKM dan kebijakan tersebut dapat mencegah berlanjutnya gelombang PHK.

Terimakasih.

Leave a Reply