- Penyebab gagal ginjal akut pada anak diperlukan analisis lebih lanjut, mengingat adanya sejumlah anak yang terkena gagal ginjal akut namun dipastikan tidak mengonsumsi salah satu dari lima obat yang terkonfirmasi mengandung cemaran EG dan DEG. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan para pakar untuk terus menganalisis secara terperinci penyebab atau faktor yang menjadi pemicu gangguan gagal ginjal akut pada anak. Analisis ini diperlukan agar dapat diketahui apakah ada faktor lain diluar obat yang mungkin jadi penyebab, baik itu infeksi, faktor lingkungan, maupun kebiasaan tertentu.
B. Meminta IDAI bersama tim ahli agar dalam melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) dilakukan secara ketat pada setiap anak yang mengalami gangguan gagal ginjal akut, termasuk bagaimana lingkungan rumahnya, tempat bermain, atau lingkungan sekolahnya. Mengingat penyelidikan penting dilakukan secara komprehensif guna mengetahui segala potensi yang memungkinkan terjadinya gangguan gagal ginjal akut pada anak.
C. Meminta komitmen pemerintah untuk dapat segera menyampaikan hasil penelitian dan penyelidikannya kepada masyarakat agar dapat ditarik kesimpulan penyebab pasti gangguan ginjal akut pada anak, sehingga khususnya para orang tua dapat lebih waspada dan dapat mengupayakan pencegahan anak terinfeksi penyakit tersebut.
D. Meminta pemerintah untuk menjadikan tingginya kasus gangguan gagal ginjal akut ini sebagai salah satu concern utama pemerintah disamping pandemi Covid-19, mengingat total kasus gagal ginjal akut sudah lebih dari 300 kasus di seluruh Indonesia.
- Penambahan harian kasus covid-19 di tanah air melesat yang ditunjukkan dari data Satuan Tugas/Satgas Covid-19 per 1 November 2022 melaporkan ada 4.707 kasus baru, yang jauh meningkat dibandingkan jumlah kasus per 31 Oktober 2022 yang tercatat 2.457 kasus. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan/Kemenkes, mengklasifikasikan dampak atau gejala yang ditimbulkan dari pasien covid-19 yang ada saat ini, guna diketahui apakah efek vaksinasi covid-19 sebelumnya masih cukup kuat untuk menghadapi ancaman virus corona yang hingga saat ini masih terus berkembang dan bermutasi.
B. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, untuk tidak lengah dan mempersiapkan sejumlah rencana untuk menghadapi potensi kenaikan kasus covid di Tanah Air, dikarenakan saat ini ancaman pandemi tidak bisa terelakkan, sehingga diperlukan penanganan yang tepat dan akurat guna menekan angka penyebaran virus terus meluas.
C. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, menggencarkan program vaksinasi covid-19, baik dosis primer, kedua, booster pertama, hingga booster kedua apabila diperlukan, guna menjaga imunitas tubuh masyarakat agar memiliki kekebalan dan tidak mengalami dampak negatif apabila terpapar virus corona, baik melalui penambahan sentra vaksin di beberapa titik maupun upaya door to door bagi masyarakat yang masuk di kelompok rentan, seperti masyarakat berkomorbid atau masyarakat lanjut usia.
D. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, memperhatikan angka positivity rate di Indonesia sebagai dasar pengambilan kebijakan terkait penanganan covid-19, dan mengajak masyarakat untuk patuh menerapkan protokol kesehatan mencuci tangan, mengenakan masker di tempat umum, dan menjaga jarak.
E. Mendorong kepada pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, untuk mengkaji kembali untuk digencarkannya kembali testing dan tracing dalam komunitas atau tempat-tempat yang padat dan tinggi mobilitas, seperti kampus, sekolah, perkantoran, dan lainnya, guna mencegah penyebaran virus corona.
F. Meminta pemerintah untuk memperketat screening kesehatan, baik di bandara, pelabuhan, maupun di stasiun maupun terminal, seperti dipastikannya syarat booster untuk bepergian dan syarat-syarat lainnya, guna memastikan kesehatan masyarakat yang tengah melakukan mobilitas.
- Kementerian Keuangan/Kemenkeu menyampaikan masih ada dana sekitar Rp 1.200 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN 2022 yang harus dibelanjakan dalam kurun waktu dua bulan terakhir di akhir tahun 2022 ini. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta seluruh pimpinan kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah untuk segera merealisasikan sisa belanja negara yang belum terserap dari Januari sampai September 2022 tersebut, dikarenakan hal tersebut menunjukkan masih adanya pos-pos anggaran yang belum terserap secara maksimal.
B. Meminta pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengetahui hambatan dan juga permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan anggaran untuk tiap pos-pos anggaran yang telah ditetapkan, dikarenakan diperlukan solusi yang cepat dan tepat untuk mengakselerasi realisasi anggaran.
C. Meminta dan menyarankan kepada seluruh para pelaksana kegiatan agar melakukan koordinasi dengan pengelola keuangan, agar target realisasi anggaran tepat waktu, tepat anggaran, dan tepat tujuan, sehingga APBN di tahun 2022, utamanya yang terkait dengan pembangunan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dapat berjalan maksimal.
D. Mendorong kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan/Kemenkeu, agar mempersiapkan beberapa skenario terkait tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2023, sehingga realisasi anggaran dalam APBN di tahun 2023 dapat dilakukan secara fleksibel dan optimal, dengan mengambil contoh dari target dan proses realisasi APBN di tahun 2022.
Terimakasih.