Respon Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Kamis 9 April 2020`

Pertama : Sehubungan dengan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar/PSBB di wilayah DKI Jakarta yang akan mulai diterapkan pada 10 April 2020 hingga 14 hari ke depan, respon Ketua MPR RI:

1. Meminta Pemerintah agar dapat menjelaskan hasil dari pembahasan PSBB secara transparan untuk membangkitkan semangat masyarakat dalam melawan penyebaran virus Covid-19. Serta menyampaikan bahwa durasi pelaksanaan PSBB dapat diperpanjang disesuaikan dengan situasi dan kondisi perkembangan Covid-19 di Indonesia.
2. Mengimbau masyarakat agar dapat bekerjasama dengan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus corona, dengan cara mematuhi apa yang disarankan oleh pemerintah, yaitu antara lain tetap berdiam di rumah, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan memakai masker jika harus keluar rumah.
3. Mendorong pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok bagi warga yang membutuhkan, serta agar Pemerintah dapat bersikap tegas terhadap warga yang melanggar kebijakan PSBB tersebut dengan memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mendorong seluruh stakeholders, aparat keamanan, dan masyarakat dapat berkomitmen mematuhi dan menerapkan aturan dalam kebijakan PSBB, sehingga penyebaran virus corona tidak lagi meluas.

Kedua : Sehubungan dengan nasib bisnis perhotelan dan usaha pendukungnya di seluruh Indonesia yang ikut terpuruk akibat merebaknya wabah Covid-19, sedikitnya 1.266 hotel di seluruh Indonesia berhenti beroperasi untuk sementara waktu dan mulai menawarkan cuti bagi para pekerja tetapi diluar tanggungan, respon Ketua MPR RI:

1. Mendorong pemerintah mempertimbangkan pemberian bantuan sosial kepada para pekerja hotel yang dirumahkan, mengingat banyaknya hotel yang tidak bisa membayar gaji utuh bagi para pekerjanya.
2. Mendorong pemerintah agar mengupayakan para karyawan hotel/restoran juga bisa mengikuti program kartu prakerja, namun tetap diseleksi hanya bagi karyawan yang memenuhi persyaratan untuk dapat menerima kartu prakerja tersebut.
3. Mendorong pemerintah (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) perlu menyiapkan sejumlah strategi/upaya pemulihan dan normalisasi industri pariwisata, termasuk perhotelan, dengan memperbaiki kondisi psikologis wisatawan agar begitu pandemi berakhir, arus kunjungan kembali normal bersama sektor lain.
4. Mendorong pemerintah untuk terus mempersiapkan berbagai kebijakan dan langkah untuk menangani serta mengurangi dampak wabah pandemi Covid-19, bagi pelaku dan industri yang bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
5. Mendorong pemerintah terus berupaya mengusulkan berbagai stimulus ekonomi agar dapat meringankan beban dan biaya untuk para pelaku usaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga dapat mengurangi potensi PHK bagi karyawan di sektor tersebut.

Ketiga : Perlunya setiap daerah di Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan wabah Covid-19, terutama jelang lebaran yang diprediksi masyarakat akan tetap melakukan mudik, respon Ketua MPR RI:

1. Mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu mempertimbangkan pembentukan tim pengawas, termasuk gugus tugas khusus hingga desa-desa di seluruh wilayah Indonesia, sebagai upaya untuk mengetahui persebaran dan penanganan virus Covid-19 agar penanganan lebih cepat sehingga bisa membantu pemutusan mata rantai penularan dan mencegah agar tidak lebih banyak korban.
2. Mendorong pemerintah daerah memperketat pengawasan kesehatan dan keamanan terhadap warganya yang datang dari luar daerah/pemudik di setiap perbatasan daerah, serta mempersiapkan tempat karantina khusus bagi para pemudik, yang disesuaikan dengan protokol kesehatan WHO, guna menekan angka penyebaran Covid-19.
3. Mendorong kepada setiap kepala daerah bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk mengambil langkah detail di lapangan dalam mengantisipasi mudik jelang lebaran, serta menyiapkan strategi pencegahan apabila terjadi lonjakan arus mudik.
4. Mendorong pemerintah daerah perlu mempertegas imbauan bagi warganya agar menunda mudik, termasuk membangun komunikasi dan kerjasama dengan provinsi asal pemudik seperti Jabodetabek dan Jawa Barat untuk sosialisasi gerakan tunda mudik tahun ini.

Terimakasih.