Respon Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Rabu, 1 Juli 2020
- Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menerima laporan adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN pada proses pelaksanaan Pilkada 2020 per 26 Juni sebanyak 369 kasus, respon Ketua MPR RI:
A. Mendorong KASN segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut, dengan meminta kepada para pembina pejabat kepegawaian (PPK) dimasing-masing instansi untuk memberikan sanksi tegas kepada ASN yang terbukti melanggar netralitas di masing-masing instansi tempat ASN bersangkutan bekerja.
B. Mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KASN meningkatkan sinergitas dengan PPK instansi tempat ASN bekerja terkait pengawasan dan upaya antisipasi tren pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada 2020.
C. Mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala daerah untuk mengurangi pelanggaran Pilkada sesuai Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengingat sebanyak 33 persen pelanggaran netralitas ASN dilakukan jabatan pimpinan tinggi di daerah.
D. Mendorong Kementerian/Lembaga (Kemendagri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara (BKN), KASN, serta Bawaslu) agar segera menyelesaikan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait pengaturan alur dan proses pengawasan, termasuk sanksi bagi ASN yang berpolitik praktis, mengingat adanya larangan bagi ASN untuk ikut berpolitik praktis guna menjaga netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada.
E. Mendorong ASN agar tetap menjaga netralitasnya dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah, serta bersikap objektif dan tidak berpihak kepada siapapun dalam menghadapi kontestasi Pilkada di daerahnya masing-masing.
- Adanya kekhawatiran orang tua terhadap fasilitas sejumlah sekolah yang berada di zona hijau covid-19 yang akan melaksanakan persiapan pembukaan kegiatan belajar mengajar, respon Ketua MPR RI:
A. Mendorong pemerintah, agar sebelum proses pembukaan sekolah, memastikan terlebih dahulu fasilitas di sekolah yang bersangkutan sudah memenuhi protokol kesehatan, mengingat keselamatan siswa/i merupakan faktor utama yang menjadi pertimbangan, disamping menghindari cluster baru penyebaran virus corona di lingkungan sekolah.
B. Mendorong pemerintah bekerjasama dengan pihak sekolah untuk melaksanakan tes cepat (rapid test) bagi siswa maupun guru, untuk memastikan wilayah sekolah bersih dari wabah pandemi covid-19.
C. Mendorong pemerintah dapat memprioritaskan pemberian izin untuk kegiatan belajar di sekolah-sekolah yang sudah memiliki infrastruktur, Sumber Daya Manusia/SDM yang siap, dan fasilitas yang memadai dalam menerapkan protokol covid-19, serta siap untuk menjalankan seluruh ketentuan protokol di lingkungan sekolah.
D. Mendorong Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk terus mengawasi sekolah-sekolah yang akan melakukan pembelajaran tatap muka.
E. Mendorong pihak sekolah dapat memberikan laporan kepada orang tua siswa/i secara rutin mengenai kegiatan di sekolah dan proses pembelajarannya, sehingga orang tua tidak merasa khawatir terhadap anak mereka di sekolah.
- Status gizi anak Indonesia yang berpotensi menurun selama masa pandemi covid-19, respon Ketua MPR RI:
A. Mendorong pemerintah memberikan intervensi yang solutif kepada anak yang rentan mengalami penurunan gizi atau gizi buruk melalui pusat kesehatan masyarakat, dikarenakan hal tersebut mengancam mutu dan produktivitas anak di masa mendatang.
B. Mendorong pemerintah agar dapat mengintensifkan upaya penanganan gizi buruk pada anak, melalui informasi yang disampaikan kepada orang tua anak, agar mereka dapat memahami gizi yang sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
C. Mendorong pemerintah dapat berkoordinasi antar stakeholders, terkait pengumpulan data, penapisan dan peran warga komoditas logistik, serta kesiapan tenaga kesehatan serta fasilitas kesehatan untuk penanganan masalah gizi pada anak.
D. Mendorong pemerintah dapat mengantisipasi bayi-bayi yang lahir dan anak-anak balita yang tengah tumbuh dan berkembang di tengah situasi pandemi covid-19 saat ini, dikarenakan situasi dan kondisi selama pandemi rentan menghambat pemenuhan gizi pada anak.
- Sehubungan dengan baru diluncurkannya beberapa akun media sosial resmi milik Badan Intelijen Negara (BIN), yaitu akun instagram, akun twitter dan akun facebook, dengan tujuan BIN bisa mendekatkan diri dengan kalangan milenial untuk bersama-sama menciptakan ruang publik yang positif, respon Ketua MPR RI:
A. Menyambut baik dan Mendorong akun media sosial resmi milik BIN tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk mengontrol kegiatan yang dilakukan di dunia maya, disamping dapat menanamkan/membumikan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat, khususnya kepada generasi muda.
B. Mendorong BIN menyosialisasikan akun-akun resmi BIN kepada masyarakat yang berisikan informasi kredibel, sebagai upaya dalam mendekatkan BIN dengan masyarakat luas.
C. Mengajak masyarakat untuk merujuk pada informasi dari akun resmi dan juga dari media massa yang kredibel, guna mencegah masyarakat terpapar informasi keliru yang dapat menimbulkan kesalahpahaman.
Terimakasih.
