RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO RABU 17 JULI 2024

1. Ratusan guru honorer di DKI Jakarta terkena kebijakan cleansing atau pemutusan kontrak secara sepihak. Respon Ketua MPR:

A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi/Kemdikbudristek untuk meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta memberikan penjelasan terhadap hal tersebut, utamanya mengenai adanya potensi ketidaksesuaian prosedur mengenai pengangkatan guru, dikarenakan pengangkatan guru diketahui harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan.

B. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek, mendesak Dinas Pendidikan DKI Jakarta menjelaskan terkait penyebab banyaknya guru honorer yang diangkat oleh kepala sekolah tanpa adanya rekomendasi dari Dinas Pendidikan, dan terkait peta kebutuhan guru honorer yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan/Permendikbud serta ketentuan sebagai penerima honorer.

C. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek, meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta mendata kembali guru honorer yang diberhentikan secara halus tersebut, dan mengarahkan para guru tersebut untuk bisa menjadi guru honorer resmi yang diberikan rekomendasi ataupun hingga menjadi guru aparatur sipil negara atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK.

D. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek, berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan di tiap daerah, untuk melakukan pendataan guru honorer, dan tidak membiarkan guru honorer diberhentikan lagi secara sepihak, dan mengarahkan guru honorer agar bisa mendapatkan pendapatan yang lebih baik.

2. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menyebut bahwa jutaan buruh akan melakukan aksi mogok nasional jika Mahkamah Konstitusi/MK tidak mengabulkan uji materi atau judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta stakeholders terkait, untuk mendengarkan sembilan tuntutan dari para buruh tersebut, yakni diantaranya terkait upah murah, outsourcing seumur hidup, karyawan kontrak tanpa periode, pemutusan hubungan kerja/PHK yang dipermudah, pesangon murah, hingga mudahnya tenaga asing masuk ke Indonesia.

B. Mengimbau kepada para pekerja atau buruh yang hendak melakukan aksi, agar dapat melakukan aksi secara tertib dan tidak anarkis, tanpa merusak sarana dan prasarana publik, serta menyampaikan aspirasi atau tuntutan secara bijak.

C. Meminta pemerintah mempertimbangkan isu-isu yang disuarakan oleh buruh, utamanya yang terkait dengan pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja, penghapusan outsourcing tolak upah murah, menolak PHK, dan pencabutan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

D. Meminta pemerintah melalui stakeholders terkait untuk memberikan penjelasan kepada para buruh mengenai sikap pemerintah terhadap tuntutan buruh tersebut, sehingga tercipta win win solution yang dapat diterima oleh pekerja atau buruh dan juga pemerintah.

3. Anggota Operasi Papua Merdeka (OPM) atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali berulah, dengan membakar gedung SD, SMP, dan SMK di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Respon Ketua MPR RI:

A. MPR menyesalkan insiden pembakaran ini, sekaligus mengecam aksi kriminal yang dilakukan oleh anggota KKB tersebut. MPR pun meminta aparat TNI-Polri untuk terus melakukan pengejaran terhadap kelompok KKB yang melarikan diri dan memberikan sanksi tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Mengingat insiden tersebut mencerminkan kejahatan luar biasa yang harus ditindak tegas.

B. Meminta aparat TNI-Polri untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penjagaannya di setiap titik-titik rawan kejahatan/kriminalitas, utamanya di dekat permukiman warga termasuk fasilitas umum seperti sekolah. Pasalnya, diketahui aksi pembakaran sekolah ini terus berulang dengan tujuan agar anak-anak tidak dapat bersekolah dan mendapatkan pembelajaran.

C. Meminta komitmen pemerintah dan aparat untuk tidak segan dan secara tegas dalam melakukan penegakan hukum kepada kelompok kriminal tersebut, demi menjamin keamanan dan ketertiban di wilayah Papua.

D. Meminta pemerintah melalui aparat kepolisian dan TNI dan pemerintah daerah untuk terus melakukan penelusuran dengan melakukan investigasi guna mengidentifikasi akar permasalahan yang menjadi penyebab konflik di Papua, guna dilakukannya pembenahan dari akar permasalahan sekaligus mencari solusi yang tepat terhadap permasalahan KKB yang terus meresahkan masyarakat Papua.

Terimakasih.