- Pemerintah terus mematangkan rencana evakuasi bagi sekitar 15 warga negara Indonesia (WNI) yang masih berada di Afghanistan. Kondisi negara tersebut dalam ketidakpastian setelah kelompok Taliban menguasai pemerintahan pada Minggu (15/8), respon Ketua MPR RI:
A. Meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu RI) bersama Kedutaan Besar RI di Afghanistan untuk segera menyiapkan upaya evakuasi WNI yang berada di Afghanistan sebagai upaya mengantisipasi perkembangan politik yang dramatis atau situasi yang semakin tidak kondusif, disamping tetap terus melakukan pemantauan mengenai situasi keamanan di Afghanistan.
B. Meminta pemerintah dalam hal ini Kemenlu RI segera menginstruksikan ke KBRI untuk mendata warga negara Indonesia yang berada disana, disamping terus memantau kondisi dan perkembangan politik dan keamanan di Afghanistan guna memastikan keselamatan WNI dan staf KBRI di negara tersebut.
C. Meminta komitmen pemerintah RI untuk dapat memastikan bahwa keselamatan WNI termasuk staf Kedutaan Besar RI (KBRI) di Kabul menjadi prioritas bagi pemerintah.
D. Berharap penyelesaian gejolak politik di Afghanistan dapat segera terjadi agar dapat menciptakan perdamaian, sebagaimana yang sangat diharapkan oleh masyarakat Afghanistan dan dunia internasional.
- Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri kembali menangkap terduga teroris. Sebanyak empat orang terduga teroris ditangkap, yakni seorang di Banten dan tiga orang di Jawa Barat, respon Ketua MPR RI:
A. Meminta Polri khususnya Tim Densus 88 Antiteror meningkatkan kewaspadaan dan terus menelusuri jaringan atau kelompok teroris tersebut dengan memanfaatkan terduga teroris yang telah berhasil ditangkap, selanjutnya Polri khususnya Tim Densus 88 dapat mendalami kasus terorisme.
B. Meminta Polri khususnya Satuan Densus-88 anti teror bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk terus berupaya keras mengungkap jaringan terorisme yang diikuti para terduga teroris, disamping mendalami pihak-pihak yang menjadi pemasok bahan perakit bom maupun aliran dana dari pihak yang menjadi sponsor dana terorisme.
C. Meminta Kepolisian meningkatkan kerjasama dengan BNPT dan Badan Intelijen Negara (BIN) agar informasi yang didapat akurat, agar pemerintah dapat secara maksimal melakukan upaya preventif dalam mencegah aksi terorisme maupun radikalisme dengan mengedepankan aspek pencegahan dini.
D. MPR turut berkomitmen bersama pemerintah dalam memerangi segala aksi terorisme maupun radikalisme, serta mengajak semua pihak agar ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam menjaga kesatuan dan persatuan NKRI.
- Diperpanjangnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat/PPKM dari 17-23 Agustus 2021, respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan PPKM pada 3 Juli 2021 hingga 16 Agustus 2021 sebagai acuan dasar untuk perbaikan implementasi perpanjangan PPKM, sehingga ke depannya PPKM diharapkan dapat berjalan lebih baik dalam menekan angka penyebaran covid-19.
B. Meminta pemerintah tidak lengah meskipun kebijakan PPKM diperlonggar/direlaksasi, khususnya dalam mengantisipasi masuknya virus dari negara lain. MPR berpendapat pemerintah harus melakukan upaya preventif dan meningkatkan kehati-hatian dengan membatasi masuknya orang dari luar negeri ke wilayah Indonesia.
C. Meminta pemerintah memperbaiki sistem penghitungan testing, tracing, kasus positif, hingga angka kematian akibat covid-19, agar data yang didapat benar akurat dan relevan dengan kondisi saat ini. MPR berpendapat agar angka testing yang ditujukan untuk tracing agar dibedakan dengan angka testing yang ditujukan untuk memenuhi sejumlah persyaratan, seperti syarat perjalanan dan lain-lain.
D. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan/Kemenkes bersama ahli farmasi untuk terus meneliti dan mengembangkan obat covid-19, baik yang merupakan produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri, sehingga lebih banyak pasien covid-19 yang dapat tertolong.
E. Meminta pemerintah menggencarkan dan meningkatkan jumlah vaksin, baik melalui metode pembukaan vaksin di tempat-tempat publik ataupun door to door, maupun yang mobil, serta mengupayakan ketersediaan stok vaksin, baik stok yang merupakan produksi dari dalam negeri maupun luar negeri, sehingga herd immunity dapat segera terbentuk.
F. Meminta pemerintah mengajak masyarakat untuk patuh terhadap aturan PPKM yang berlaku di wilayah masing-masing, sebab kunci utama keberhasilan penerapan PPKM adalah kedisiplinan seluruh masyarakat mengimplementasikan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari dan memperkuat imun tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi dan rajin berolahraga.
- Angka kematian covid-19 pada usia di atas 60 tahun atau lanjut usia/lansia di Indonesia mencapai 12 persen atau empat kali lebih tinggi dibandingkan angka kematian nasional sebesar 2,82 persen, respon Ketua MPR RI:
A. Meminta Kementerian Kesehatan/Kemenkes mempelajari dan mengevaluasi tingginya angka kematian pada lansia tersebut, agar dapat diketahui penyebab utama tingginya angka kematian pada lansia tersebut, mengingat lansia termasuk salah satu kelompok yang rentan terhadap penyebaran covid-19.
B. Meminta kemenkes memberikan upaya penanganan dan perlindungan ekstra kepada kaum lanjut usia, dikarenakan kaum lansia memiliki risiko yang cukup besar apabila terpapar covid-19.
C. Meminta Kemenkes melakukan upaya jemput bola terhadap para lanjut usia, khususnya dalam hal pemberian perlindungan kesehatan, seperti perlu ada tenaga kesehatan/nakes yang bertugas untuk memeriksa kondisi kesehatan lansia agar para lansia selalu terpantau kondisi kesehatannya, dan melalui keluarga atau kerabat terdekat, dapat memahami kondisi kesehatan para lansia sehingga dapat dilakukan langkah antisipatif yang tepat agar lansia terhindar dari paparan virus corona.
D. Meminta kemenkes menggencarkan vaksinasi Covi-19 dengan upaya door to door bagi lansia, serta menyosialisasikan vaksin covid-19 yang diberikan kepada lansia aman dan bermanfaat untuk memberikan perlindungan ekstra bagi lansia agar memperkuat imun tubuh dan terhindar dari dampak negatif virus corona.
Terima kasih.