Respon Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Rabu 21 Juli 2021

1. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat/PPKM Darurat baru akan dibuka secara bertahap mulai 26 Juli 2021, respon Ketua MPR RI:*

A. Mendukung kebijakan pemerintah sekaligus mempercepat penyaluran bantuan sosial, agar masyarakat merasakan beban dan tekanan ekonomi terbantukan, disamping terus memperhatikan kurva covid-19 di tanah air, sebab apabila kurva covid-19 menurun, serta berharap kebijakan PPKM Darurat dapat secara bertahap dilonggarkan menjadi PPKM Mikro seperti sebelumnya dengan syarat protokol kesehatan/prokes harus diterapkan secara disiplin.

B. Meminta Kemensos untuk segera menyelesaikan pendataan bagi yang berhak menerima bansos, agar penyaluran bantuan sosial/bansos kepada warga masyarakat yang berhak atau terdampak PPKM Darurat tepat sasaran, seperti Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Langsung Tunai Desa, Program Keluarga Harapan, bantuan sembako, bantuan kuota internet, bantuan subsidi listrik, dan insentif untuk usaha mikro informal, serta memastikan bansos tersebut dapat meringankan beban rakyat.

C. Meminta satgas dan kemenkes mengoptimalkan upaya 3T, yakni testing, tracing, dan treatment, sehingga angka kasus aktif covid-19 dapat berangsur-angsur menurun.

D. Meminta seluruh pihak berkomitmen membantu program penanggulangan Covid-19, dengan disiplin dalam menerapkan prokes, serta meminta pemerintah berkomitmen untuk melakukan isolasi terhadap yang bergejala, memberikan pengobatan sedini mungkin kepada yang terpapar, serta membagikan paket obat gratis untuk Orang Tanpa Gejala/OTG dan yang bergejala ringan.

2. Realisasi insentif tenaga kesehatan/nakes daerah di 410 kabupaten/kota per 14 Juli 2021 masih di bawah 25 persen, respon Ketua MPR RI:

A. Mendorong menteri keuangan dan menkes meminta klarifikasi dari 410 kepala daerah terkait realisasi tersebut, dengan menjelaskan kendala yang dihadapi, sehingga diharapkan kepada 410 kepala daerah tersebut segera memaksimalkan realisasi insentif nakes di daerah masing-masing, dikarenakan anggaran telah diberikan ke masing-masing daerah untuk disalurkan kepada nakes yang menangani covid-19.

B. Meminta pemerintah daerah bersangkutan dapat mengatasi hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan insentif nakes, sehingga dapat segera ditemukan penanganan atau solusi terbaik dari hambatan tersebut.

C. Meminta Kemendagri tidak hanya memberikan surat teguran kepada pemerintah daerah, tetapi juga memberikan pendampingan dan merangkul pemerintah daerah yang kesulitan merealisasikan insentif bagi nakes.

D. Mendorong kepada 219 daerah yang sama sekali belum melakukan realisasi insentif nakes (realisasi 0 persen) per 17 Juli 2021, agar segera menyalurkan insentif yang sudah dialokasikan dalam anggaran untuk insentif nakes yang menangani covid-19 dan menyalurkannya tepat sasaran.

3. Badan Intelijen Negara (BIN) menggelar vaksinasi Covid-19 serentak untuk pelajar tingkat SMP dan SMA di enam provinsi berbeda, yang dimulai pada Senin (19/7), respon Ketua MPR RI:

A. Mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 serentak yang dilaksanakan oleh BIN tersebut, dan program vaksinasi ini diharapkan mampu membantu program vaksinasi nasional, serta diharapkan dapat memutus rantai penularan, dan memperkecil risiko klaster keluarga serta mengurangi risiko fatal (kematian) jika terinfeksi Covid-19.

B. Meminta pemerintah bersama BIN agar terus menggencarkan program vaksinasi Covid-19 untuk tingkat pelajar (SMP-SMA), disamping memperluas cakupannya di seluruh daerah. Mengingat, anak-anak khususnya pelajar menjadi salah satu pihak yang paling rentan tertular dan menjadi penular untuk klaster keluarga.

C. Meminta pemerintah untuk terus memberikan pemahaman dan pengertian pentingnya vaksinasi kepada masyarakat, khususnya orang tua murid bahwa program vaksinasi Covid-19 bagi pelajar ini penting sebab vaksinasi merupakan proteksi terbaik saat ini dalam menghadapi Covid-19 sehingga diharapkan jika Covid-19 dapat dikendalikan maka proses belajar-mengajar secara tatap muka dapat dilaksanakan.

D. Mengimbau kepada murid dan orang tua untuk tidak khawatir dan mampu membedakan berita hoaks atau fake news yang beredar di media sosial terkait vaksin, serta turut mendukung program vaksinasi pemerintah dan tidak takut untuk divaksin. Sebab, vaksin tidak hanya untuk menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga orang sekitar terutama keluarga.

4. Presiden Joko Widodo menginstruksikan pemerintah daerah (Pemda) memastikan kesiapan rumah sakit (RS) dalam melayani pasien Covid-19, termasuk menyiapkan rumah sakit darurat, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti instruksi Presiden dengan menyusun rencana atau menetapkan strategi dalam mengantisipasi jika ada lonjakan kasus dan kapasitas RS kembali penuh, serta melakukan kontrol langsung kondisi di lapangan, terutama menyangkut ketersediaan obat dan kecukupan pasokan oksigen.

B. Meminta pemerintah daerah bekerjasama dengan pimpinan rumah sakit untuk terus memantau kapasitas rumah sakit atau bed occupancy rate atau BOR di setiap rumah sakit, khususnya rumah sakit rujukan dan rumah sakit darurat sehingga bisa dioptimalkan untuk penanganan pasien Covid-19.

C. Meminta komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan realisasi anggaran tambahan yang dialokasikan Menteri Keuangan untuk penanganan Covid-19, serta mempergunakannya secara bijak dan transparan.

Terima kasih.