- Kondisi pandemi covid-19 memberikan dampak signifikan untuk pembangunan Indonesia secara keseluruhan, yang salah satunya tercermin dalam laporan Indeks Pembangunan Pemuda/IPP Tahun 2021 yang capaiannya mengalami penurunan. Diketahui, capaian IPP mengalami penurunan 1,67 poin dari 52,61 pada 2019 menjadi 51,00 di tahun 2020. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh lima domain utama yang perlu diperhatikan dalam IPP, yakni pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. MPR menyampaikan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan IPP adalah dengan menggencarkan kembali pendidikan kepramukaan.
B. Meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan/Kemenaker untuk memberdayakan Balai Latihan Kerja sebagai langkah dan strategi dalam menciptakan pemuda yang siap kerja, disamping terus menciptakan lapangan pekerjaan, dikarenakan dari lima domain yang telah disebutkan sebelumnya, faktor lapangan dan kesempatan kerja merupakan dampak yang paling terlihat secara signifikan melihat bertambahnya tingkat pengangguran akibat pandemi covid-19.
C. Mengingatkan kepada pemerintah bahwa pembangunan pemuda merupakan agenda strategis bagi Indonesia, dikarenakan pemuda memiliki peran penting sebagai kelompok usia produktif dan dapat berperan aktif sebagai critical thinker, change maker, innovator, communicator, bahkan leaders dalam rangka meningkatkan IPP di tiap daerah.
D. Meminta pemerintah dapat meningkatkan IPP didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 atau RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah 2022 atau RKP 2022, dikarenakan RPJMN 2020-2024 dan RKP 2022 bisa memberikan prioritas tersendiri untuk pembangunan pemuda.
E. Meminta pemerintah lebih melibatkan pemuda dalam hal-hal pembangunan negara, dikarenakan pentingnya keterlibatan pemuda di tingkat lokal, nasional, dan global dalam memperkaya berbagai proses kebijakan dan pembangunan, baik nasional ataupun internasional.
- Banyak masyarakat yang mulai mengabaikan protokol kesehatan karena merasa diri sudah divaksin lengkap, padahal pencegahan penularan varian omicron yang marak baru-baru ini, tidak bisa dilakukan hanya dengan capaian vaksinasi dosis lengkap. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah daerah bersama Satuan Tugas Penanganan Covid-19 selalu mengingatkan masyarakat akan bahaya penyebaran Covid-19, khususnya varian omicron, disamping tetap mengawasi penerapan protokol kesehatan di lingkungan masyarakat, dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa meskipun telah diberikan vaksin dosis lengkap, virus corona saat ini masih terus bermutasi, sehingga penting untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas sehari-hari.
B. Meminta pemerintah menyosialisasikan tujuan program vaksinasi yang diberikan kepada masyarakat seperti mengenai manfaat vaksinasi yaitu untuk mencegah keparahan gejala, menurunkan risiko perawatan di rumah sakit, menekan kematian, hingga menurunkan laju mutasi virus, namun demikian pemerintah perlu menekankan kepada masyarakat bahwa vaksin tidak dapat mencegah penularan, sehingga penting untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dan kebijakan lainnya terkait penanganan pandemi covid.
C. Mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri jika tidak mendesak, dikarenakan saat ini penularan varian virus corona, khususnya omicron tengah marak di luar negeri. MPR menegaskan bahwa tujuan dari imbauan tersebut adalah untuk melindungi masyarakat dari terpapar Covid-19 khususnya varian omicron, disamping mencegah meluasnya varian omicron dan mempertahankan kondisi kasus covid di Indonesia agar tetap terkendali.
- Potensi lonjakan mobilitas masyarakat pada masa libur akhir tahun perlu terus diantisipasi, khususnya ditengah merebaknya varian omikron secara global. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengendalian mobilitas orang, meningkatkan upaya pengendalian Covid-19 secara komprehensif, disamping terus memperketat pembatasan dan pengawasan pada setiap perbatasan wilayah hingga pintu masuk negara.
B. Meminta komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk tetap menerapkan program karantina dan pembatasan pergerakan masyarakat disamping tetap berfokus pada upaya pengawasan dan pengetatan protokol kesehatan khususnya di tempat-tempat yang berpotensi terjadi kerumunan.
C. Meminta kepada masyarakat untuk dapat membatasi pergerakan khususnya pada momen libur Natal dan Tahun Baru. Mengingat, mobilitas yang meningkat di masa Natal dan Tahun Baru bisa menyebabkan penularan meluas dikarenakan transmisi virus penyebab Covid-19 masih terjadi ditengah masyarakat meskipun kasus baru saat ini terbilang rendah.
D. Mengimbau masyarakat untuk disiplin menjalankan prokes sekaligus melengkapi dosis vaksin Covid-19. Sebab, menerapkan prokes dan vaksinasi sebagai salah satu upaya untuk mengurangi risiko penularan Covid-19 dan varian turunannya.
Terimakasih.