Respon Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Rabu, 24 Juni 2020
- Penyerahan bantuan sosial/bansos kepada warga terdampak pandemi covid-19 dapat memicu terjadinya kerumunan massa, respon Ketua MPR RI:
A. Mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah/pemda dapat mengevaluasi, mengubah pola penyerahan bansos menjadi lebih terjadwal, dan dapat juga mengubah sistem penyaluran bansos menjadi satu arah (pemerintah memberikan langsung ke rumah warga) guna menghindari kerumunan massa.
B. Mendorong pemerintah pusat dan pemda agar memperbaiki dan memverivikasi seluruh data penerima bansos yang ada di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS, agar penyaluran bansos dapat tepat sasaran.
C. Mengimbau seluruh masyarakat untuk tertib mengikuti protokol kesehatan covid-19 pada saat menerima penyaluran bansos dan tidak melakukan kerumunan massa.
D. Mendorong pemerintah dapat berkomitmen dalam mempercepat penyaluran bansos bagi warga terdampak pandemi covid-19, dikarenakan saat ini Program Kartu Pra Kerja Gelombang IV juga masih ditunda.
- Pemerintah berencana memulangkan setidaknya 80 anak WNI eks ISIS yang rata-rata berusia dibawah 10 tahun, dari sebuah kamp pengungsian di Irak Utara, respon Ketua MPR RI:
A. Mendorong pemerintah terlebih dahulu memperhatikan UU No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia serta menyiapkan program-program deradikalisasi untuk anak-anak eks ISIS tersebut dengan melakukan asesmen, sehingga pemerintah dapat mengetahui seberapa jauh tingkat radikalisme yang dipahami mereka.
B. Mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Irak untuk mengkoordinasikan dengan otoritas di luar negeri yang bertanggung jawab atas kamp pengungsian anak-anak tersebut, guna membahas pemulangan mereka sesuai dengan hukum internasional.
C. Meminta pemerintah mengidentifikasi ulang anak-anak eks ISIS yang tergolong yatim piatu, sehingga pemerintah dapat segera menyiapkan langkah ataupun upaya deradikalisasi bagi mereka.
D. Mendorong pemerintah menjalin kerja sama dengan pondok pesantren moderat untuk menampung dan menyekolahkan anak-anak eks ISIS yang sudah tidak memiliki keluarga sama sekali, sebagai upaya pemerintah dalam menjamin pendidikan yang lebih baik bagi mereka, jika mereka sudah kembali ke tanah air.
- Perlunya pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan/karhutla diseluruh wilayah Indonesia, sebab asap yang ditimbulkan dari karhutla bisa memperparah pasien penderita covid-19, respon Ketua MPR RI:
A. Mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah/pemda untuk meningkatkan pengawasan utamanya di daerah-daerah yang rawan kebakaran, agar dapat dilakukan perluasan penerapan modifikasi cuaca.
B. Mendorong pemerintah pusat dan pemda melakukan langkah antisipasi untuk menghadapi fase kedua musim kemarau yang akan dimulai pada bulan Juni-Juli hingga akhir Agustus sampai awal September 2020, dikarenakan berdasarkan pengalaman kondisi cuaca tahun sebelumnya bahwa puncak kemarau pada fase kedua inilah yang menjadi puncak kejadian karhutla di tahun 2015 dan 2019.
C. Meminta pemerintah tidak lengah dalam mengawasi dan memantau titik-titik rawan terjadinya karhutla, dengan terus melakukan patroli dan pengecekan lapangan untuk mengupdate situasi cuaca terkini dari BMKG, meskipun saat ini seluruh aparat pemerintahan sedang fokus dalam penanganan pandemi covid-19.
D. Mendorong pemerintah untuk menggalakkan seluruh penggunaan instrumen teknologi dan infrastruktur pengawasan secara konvensional guna mencegah terjadinya karhutla, terutama di wilayah yang paling rawan di antaranya Riau, Sumatra Utara, dan Aceh, dikarenakan dampak yang muncul, seperti asap, dapat berbahaya bagi masyarakat yang menderita penyakit asma atau pernafasan akut.
Terimakasih.
