RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO RABU 7 AGUSTUS 2024

1. Sejumlah wilayah di Indonesia berstatus siaga darurat bencana kekeringan. Salah satunya terjadi di Daerah Ibukota Yogyakarta (DIY) yang statusnya ditetapkan sejak 1-31 Agustus 2024. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah agar menjadikan penetapan status siaga darurat kekeringan ini sebagai dasar bagi pihak-pihak terkait seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merealisasikan rencana operasi modifikasi cuaca, dan droping air bersih utamanya di daerah yang mengalami kekeringan ekstrem.

B. Meminta pemerintah pusat bersama pemerintah daerah agar memperhatikan pemenuhan terhadap kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak, serta terus melakukan koordinasi dan kolaborasi multisektor untuk penanganan bencana kekeringan di masing-masing wilayah.

C. Meminta pemerintah pusat bersama pemerintah daerah memetakan bersama kawasan-kawasan dan daerah yang berpotensi mengalami kekeringan agar dapat ditentukan status masing-masing daerah tersebut, sehingga upaya atau langkah antisipasi dapat segera dilakukan guna mencegah terjadinya kekeringan yang lebih parah.

D. Meminta BMKG agar memberikan informasi yang update dan akurat terhadap kemungkinan terjadinya gelombang panas ataupun kekeringan panjang, sehingga dapat segera disusun dan ditentukan solusi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk menghadapi bencana kekeringan.

E. Meminta pemerintah mengimbau agar masyarakat lebih bijak dan hemat dalam mempergunakan air kedepannya. Pasalnya, kekeringan kemungkinan meluas ke kabupaten yang lain bisa saja terjadi apabila wilayah tersebut tidak diguyur hujan dalam waktu cukup lama.

2. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah/Kemenkop UKM menilai penggabungan atau merger antara Tokopedia dan TikTok tidak menguntungkan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah mengkaji kembali regulasi yang berkaitan dengan e-commerce, dan mengevaluasi penerapan yang dilakukan selama ini agar dapat ditemukan hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha, utamanya UMKM, agar dapat diberikan solusi lebih lanjut.

B. Meminta pemerintah menyusun regulasi terkait e-commerce agar memiliki keberpihakan kepada pelaku usaha dalam negeri, seperti UMKM, dan memprioritaskan penjualan produk-produk dalam negeri ketimbang produk impor.

C. Meminta pemerintah membenahi kualitas dan nilai guna dari produk-produk dalam negeri, agar mampu bersaing dengan produk-produk impor yang merajalela dan memiliki harga murah, sehingga masyarakat juga dapat lebih tertarik dan memilih menggunakan produk dalam negeri ketimbang produk-produk impor.

D. Meminta pemerintah memastikan e-commerce memberikan nilai manfaat yang baik kepada pelaku UMKM dalam negeri, serta memperbanyak atau menambah program-program yang dapat mendukung berjalannya UMKM, dan juga mengoptimalkan program dukung UMKM yang telah berjalan seperti ‘Beli Lokal.’

3. Viral penghasilan atau gaji guru honorer melalui media sosial disejumlah daerah menunjukkan besaran antara Rp 250.000-Rp 400.000 per bulan. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi/Kemdikbudristek menyampaikan rancangan belanja untuk gaji guru, termasuk guru honorer, kepada Kementerian Keuangan/Kemenkeu secara nasional, dengan dukungan dari pemerintah daerah/Pemda, sebagai pengusul anggaran, dan mengalokasikan anggaran untuk pendidikan secara optimal, untuk kesejahteraan guru termasuk guru honorer.

B. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemendibudristek dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/Kemenpan-RB, untuk melakukan evaluasi segera guna menuntaskan persoalan guru honorer, agar guru honorer dapat diarahkan menjadi guru tetap atau guru berstatus aparatur sipil negara/ASN, sehingga pendapatan dan kesejahteraan guru honorer bisa menjadi lebih baik.

C. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemdikbudristek, untuk serius dalam menghadapi dan memetakan permasalahan yang dihadapi oleh guru honorer di Indonesia saat ini, mengingat tugas mulia mereka yang sangat berjasa dalam menciptakan dan membentuk masyarakat yang cerdas.

D. Meminta pemerintah berkomitmen untuk melakukan perbaikan gaji guru, utamanya pada masa pemerintahan mendatang, dikarenakan besaran gaji guru juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di Indonesia.

4. Kerusuhan disertai kekerasan terkait aksi anti-Islam dan anti imigran meluas di seantero Inggris dalam beberapa hari terakhir yang dipicu oleh disinformasi online dan kelompok ekstremis sayap kanan dan bertujuan menciptakan kekacauan setelah penusukan yang menewaskan tiga anak perempuan oleh seorang remaja. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta kepada pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI untuk melakukan upaya diplomatik guna memastikan keberadaan WNI yang tengah berada di Inggris, utamanya terhadap keamanan dan keselamatan mereka, mengingat komunitas muslim menjadi salah satu sasaran utama aksi kerusuhan dan kekerasan yang dilakukan kelompok ekstremis sayap kanan.

B. Meminta Kemenlu melalui KBRI di London untuk terus memantau situasi dan kondisi kerusuhan yang terjadi di sejumlah kota di Inggris, disamping menyampaikan agar warga negara Indonesia (WNI) yang sedang berada di Inggris untuk selalu waspada khususnya jika harus bepergian atau beraktifitas di luar rumah. Mengingat, adanya aksi-aksi susulan yang terjadi di sejumlah kota lain di Inggris.

C. Meminta pemerintah melalui perwakilannya di Inggris, untuk mendata jumlah WNI yang tinggal dan berada di Inggris, serta berupaya melakukan komunikasi guna memantau kondisi sekaligus memastikan WNI tidak kena dampak dari kerusuhan tersebut. Karena kerusuhan yang masih berlanjut hingga Senin menjadikan rasa kekhawatiran tersendiri pada warga negara Indonesia khususnya yang sedang belajar disana.

D. Meminta pemerintah melalui KBRI setempat agar fokus pada tindakan penyelamatan WNI yang tempat tinggalnya terkena dampak kerusuhan. Serta menjamin kebutuhan para WNI tersebut utamanya yang lokasi tempat tinggalnya terdampak kerusuhan sehingga kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan mereka.

E. Meminta pemerintah untuk mengeluarkan travel warning ke negara Inggris untuk sementara waktu sampai kerusuhan di Inggris mereda. Upaya ini diperlukan demi menjaga keamanan dan keselamatan bersama.

5. Penyediaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja dalam Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Kesehatan menuai kontroversi. Respon Ketua MPR RI:

A. Mempertanyakan apakah pasal 103 PP No.28 tahun 2024 sudah mempertimbangkan faktor psikologis dan asas-asas pembentukan norma hukum, serta dikhawatirkan pasal tersebut menjadi dasar bagi pelaku untuk melakukan kejahatan. Pemerintah perlu segera memberikan penjelasan secara utuh terkait isi peraturan pemerintah tersebut dan segera melakukan revisi terhadap pasal tersebut agar jangan sampai ketidakpahaman masyarakat terkait ketentuan dalam pasal tersebut menimbulkan keresahan hingga kegaduhan dan berdampak negatif pada dorongan penggunaan alat kontrasepsi di kalangan pelajar.

B. Meminta pemerintah secara bijak dalam menyusun suatu peraturan, karena berdasarkan asasnya masyarakat dianggap tahu tentang peraturan jika peraturan tersebut sudah diundangkan. hal inilah yang nantinya akan menjadi celah disalahartikannya PP tersebut sebagai pendorong usia sekolah dan remaja untuk menggunakan alat kontrasepsi sebelum menikah.

C. Meminta pemerintah bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan untuk tidak menjadikan Pasal 103 PP No 28 tahun 2024 menjadi aturan yang memfasilitasi alat kontrasepsi atau pencegahan kehamilan bagi siswa sekolah atau pelajar.

6. Seruan boikot pada produk Prancis makin meningkat setelah adanya beberapa isu Islamofobia di Prancis. Diantaranya belum lama ini Menteri Olahraga Prancis, Amelie Oudea Castera, menyatakan larangan hijab untuk semua tim Prancis di Olimpiade yang sedang berlangsung saat ini dan dikritik oleh Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa/HAM PBB dan Komite Olimpiade Internasional. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah Indonesia menyatakan sikap tegas terhadap sikap Menteri Olah raga Prancis tersebut, dikarenakan larangan tersebut bertentangan dan melanggar hak asasi manusia.

B. Meminta pemerintah melalui perwakilan di PBB agar menyuarakan bahwa pelarangan hijab bagi atlet tidak sejalan dengan regulasi Komite Olimpiade Internasional, dan meminta kepada PBB untuk pertimbangan pemberian teguran kepada Prancis terhadap hal tersebut, dikarenakan larangan penggunaan hijab di Olimpiade 2024 akan melemahkan upaya menjadikan olahraga lebih inklusif dan membuktikan bahwa atlet muslim berhijab di Prancis akan terus mendapat diskriminasi.

C. Meminta pemerintah untuk mengingatkan masyarakat Indonesia agar tidak terprovokasi dan melakukan aksi anarkis, dan menghargai apabila masyarakat ingin memboikot produk-produk dari Prancis sebagai bentuk kekecewaan terhadap peristiwa tersebut.

D. Meminta pemerintah melalui forum internasional dapat menyuarakan pendapat untuk meminta Prancis menghapuskan segala kebijakan maupun tindakan yang cenderung mendiskriminasi kelompok maupun agama tertentu, dan kebijakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Terimakasih.