RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO SELASA 10 SEPTEMBER 2024

1. Isu megathrust berdampak pada penurunan jumlah wisatawan yang datang, utamanya ke kawasan pantai di sejumlah wilayah. Respon Ketua MPR RI:

A. Menilai kesadaran masyarakat akan bencana cukup tinggi juga terhadap keselamatan diri, termasuk memahami dan menyadari dampak yang diakibatkan jika megathrust terjadi, untuk itu MPR meminta pemerintah melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG agar selalu mengupdate informasi mengenai isu megathrust kepada masyarakat, agar masyarakat tetap waspada dan berhati-hati, namun demikian masyarakat tidak perlu takut untuk berwisata, mengingat destinasi wisata pilihan tidak hanya ke pantai.

B. Meminta pemerintah untuk dapat mempromosikan destinasi wisata alternatif selain ke pantai, di samping menetapkan kebijakan sebagai solusi dan strategi untuk mencegah terjadinya penurunan angka wisatawan ke wilayah pantai, dan mendorong masyarakat di sekitar destinasi wisata untuk melakukan inovasi agar tidak terjadi penurunan ekonomi bagi masyarakat sekitar. MPR meminta agar pemerintah tetap memberi dukungan dan membantu perekonomian masyarakat di kawasan wisata yang terdampak penurunan jumlah wisatawan.

C. Meminta pemerintah dan institusi terkait agar mempersiapkan program kerja dan program sosialisasi mitigasi menghadapi bencana bagi pelaku jasa wisata maupun wisatawan, dalam mempersiapkan diri menghadapi bencana dan mencegah dampak buruk dari terjadinya megathrust, sehingga wisatawan dalam negeri yang melakukan perjalanan wisata diharapkan tetap waspada.

D. Meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat meminimalisir resiko bencana, dengan memastikan alat-alat penunjang mitigasi bencana megathrust, seperti peringatan dini tsunami, ataupun informasi tentang kegempaan, dapat diinformasikan kepada masyarakat secara cepat dan akurat.

2. Anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya, tetapi besaran anggaran tersebut tetap belum mampu menyelesaikan masalah di sektor pendidikan Indonesia. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi/Kemendikbudristek bersama Dinas Pendidikan daerah agar dalam mengajukan anggaran dalam APBN, memastikan anggaran tersebut bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di sektor pendidikan di Indonesia, mulai dari masih banyaknya bangunan sekolah yang berkondisi rusak, gaji guru yang masih jauh dari sejahtera, dan permasalahan guru honorer, di samping kualitas lulusan, baik Sekolah Menengah Umum maupun Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK masih belum memadai, dan rendahnya minat untuk melanjutkan sekolah hanya sampai tingkat SMU atau SMK, sehingga menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran yang ada.

B. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek dan Dinas Pendidikan daerah bersama pemerintah daerah, segera menyelesaikan permasalahan di sektor pendidikan tersebut dengan mengoptimalkan realisasi dari seluruh program kerja yang ada dalam anggaran pendidikan.

C. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan/Kemenkeu dan Badan Pemeriksa Keuangan/BPK, untuk mengawasi realisasi anggaran pendidikan, agar sesuai peruntukan di tiap-tiap pos anggaran sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai. MPR berharap seluruh pemangku kepentingan berkomitmen merealisasikan anggaran pendidikan tepat sasaran, sesuai laporan pertanggungjawabannya.

D. Meminta pemerintah tetap memberikan dukungan dan keberpihakan anggaran terhadap sektor pendidikan di Indonesia, dan memperbaiki tata kelola sektor pendidikan, sehingga mutu dari pendidikan di Indonesia dapat terus ditingkatkan, hingga ke wilayah-wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T.

3. Rencana pemerintah mengubah skema subsidi KRL Commuter Line dari pengurangan tarif menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) terus menuai kontroversi. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah membatalkan kebijakan subsidi berdasarkan NIK tersebut, mengingat untuk saat ini sangat tidak tepat karena akan sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat terutama bagi kelas menengah, dan kebijakan tersebut justru akan lebih kompleks dalam implementasinya. Oleh karenanya, pemerintah perlu secara cermat dan secara bijak dalam menetapkan kebijakan untuk rakyat.

B. Meminta pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar membahas persoalan tersebut baik dari sisi sosial, hukum, dan filosofinya, bersama dengan kementerian lain sebelum mengambil keputusan terkait perubahan skema subsidi KRL Commuter Line. Sehingga diharapkan ada kajian yang komprehensif yang dilakukan pemerintah, dan akan menghasilkan keputusan yang tepat yang tidak memberatkan ekonomi masyarakat. Mengingat kelas menengah berpotensi semakin tertekan dengan adanya kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai tahun depan.

C. Meminta pemerintah memperhatikan suara masyarakat yang menolak wacana ini, dan membuka ruang aspirasi maupun masukan terkait rencana kebijakan yang akan ditetapkan, sehingga kebijakan tersebut tidak terus menuai polemik ataupun kontroversi dan dapat diterima masyarakat.

D. Meminta pemerintah untuk benar-benar mengkaji secara mendalam wacana kebijakan tersebut, dan secara rijit memperhitungkan dampak baik positif maupun negatif dari rencana diberlakukannya kebijakan tersebut, agar dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

E. Mendorong pemerintah untuk dapat belajar dari negara lain dalam menentukan kebijakan utamanya terkait harga tiket KRL ini, mengingat di beberapa negara justru memberi diskon hingga menggratiskan tiket untuk beberapa kalangan.

Terimakasih.