1. Badan Pengawas Pemilu/Bawaslu Kabupaten Majalengka menemukan puluhan data pemilih fiktif dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Majalengka. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pihak Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut, dengan segera mengoreksi atau memperbaiki data dalam DPS, dan dilakukan cross check ulang terhadap Daftar Pemilih Sementara di seluruh wilayah khususnya di wilayah Kabupaten Majalengka guna memastikan tidak terjadi kesalahan seperti pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) hingga pemilih fiktif, dan untuk selanjutnya data tersebut diverifikasi.
B. Meminta komitmen KPU RI melalui PPS agar dalam menyusun DPS benar-benar dilakukan secara jujur dan cermat, mulai dari membersihkan pemilih ganda dan pemilih fiktif, pemilih TMS yang masih tercantum di daftar pemilih, serta memperbaiki data pemilih yang tidak sesuai seperti kelompok penyandang disabilitas, hingga memasukkan pemilih baru yang sudah memenuhi syarat namun belum memiliki KTP elektronik.
C. Meminta KPU RI agar mengevaluasi dan memastikan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang disebar ke setiap rumah warga adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan memahami pekerjaannya, teliti dan seksama dalam melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) sehingga diharapkan tidak kembali terjadi kesalahan pada data pemilih potensial dengan fakta di lapangan.
2. Peretasan kembali terjadi di Indonesia. Kali ini, sejumlah pengelola hotel di Indonesia mengalami kasus peretasan akun Google Bisnis yang berpotensi disalahgunakan untuk penipuan dan kejahatan lainnya. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah melalui Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait agar secara serius menanggapi dan menangani kasus peretasan data yang sudah sering terjadi di Indonesia, karena peretasan tersebut dapat membahayakan dan merugikan masyarakat.
B. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika/Kemkominfo agar dapat meningkatkan sistem keamanan siber di Indonesia, utamanya terhadap keamanan siber yang banyak berkaitan dengan data pribadi masyarakat, dan Kemkominfo juga diminta untuk meningkatkan anggaran belanja untuk pembelian alat canggih yang dapat memberikan perlindungan server yang ada terhadap tindakan peretasan.
C. Meminta pemerintah mengedukasi masyarakat agar lebih berhati-hati dan bijak dalam memberikan data pribadi dalam situs online maupun kepada pihak-pihak tertentu, dan diharapkan masyarakat bisa memaksimalkan fitur keamanan akun dalam tiap platform atau aplikasi yang digunakan.
D. Mengimbau dan mendesak pengelola hotel-hotel untuk secara selektif memilih staf yang mampu mengelola administrasi yang berkaitan dengan data keuangan hotel dan data pengunjung, dengan memberikan pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan bidang tersebut, termasuk meningkatkan kualitas server yang ada di hotel tersebut. Selanjutnya meminta Kepolisian untuk mengusut pelaku dibalik peretasan, motif dan tujuan dilakukannya peretasan.
3. Jelang Pilkada Serentak 2024, sosialisasi terus dilakukan pihak-pihak terkait seperti KPUD di sejumlah wilayah untuk memastikan pesta demokrasi itu berjalan dengan lancar. Respon Ketua MPR RI:
A. Mengingatkan pihak KPUD agar disamping melakukan sosialisasi, juga harus sudah menyusun tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tersebut, seperti antara lain jadwal masa pendaftaran calon, penetapan persyaratan, sampai dengan hari H dan pengumuman pemenang pilkada. Karena dengan perencanaan dan persiapan yang matang penyelenggaraan pilkada serentak dapat berlangsung dengan sukses.
B. Meminta KPU dan KPUD selalu berkoordinasi, seperti menyampaikan Daftar pemilih sementara yang perlu diverifikasi menjadi daftar pemilih tetap, laporan penetapan calon pimpinan daerah, kesiapan kertas suara, sampai dengan penetapan KPPS, PPS, agar penyelenggaraan Pilkada dalam seluruh rangkaian proses pelaksanaan dapat secara kondusif.
C. Mendorong pemerintah dan pemerintah daerah dapat menyampaikan pentingnya peran aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam berdemokrasi terutama dalam penyelenggaraan Pilkada. Masyarakat juga diharapkan dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama proses Pilkada, dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah.
Terimakasih.