Respon Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Selasa 13 Juli 2021

1. Pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat sejauh ini dinilai belum optimal. Tingkat penurunan pergerakan atau mobilitas masyarakat di kawasan aglomerasi, terutama di Jabodetabek masih berada di bawah 30 persen, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat dengan pertimbangan kearifan lokal. juga bekerjasama dengan petugas baik TNI maupun polri untuk tetap berupaya menekan pergerakan atau mobilitas masyarakat demi mencegah penyebaran Covid-19 yang lebih masif dengan memperluas titik-titik penyekatan, yang diiringi dengan pengawasan ketat oleh aparat.

B. Meminta pemerintah bersama aparat untuk menggencarkan sosialisasi terkait Surat Edaran yang telah ditetapkan melalui SE Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas SE Menhub Nomor 43 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Darat pada Masa Pandemi Covid-19, dan SE Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas SE Menhub Nomor 42 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian pada Masa Pandemi Covid-19, yang bertujuan menekan perjalanan orang dengan transportasi darat, penyeberangan dan perkeretaapian khususnya di kawasan aglomerasi.

C. Meminta pemerintah daerah, khususnya di daerah penyangga untuk dapat menyesuaikan dan mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan tersebut, agar upaya pembatasan mobilitas masyarakat yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan PPKM Darurat berjalan optimal.

D. Meminta pemerintah untuk mengevaluasi secara berkala setiap implementasi kebijakan yang dikeluarkan, mengingat selayaknya dalam setiap penerapan kebijakan baru harus dilakukan pengecekan ulang, apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan target yang direncanakan.

E. Meminta semua pihak mendukung penuh kebijakan PPKM Darurat agar pelaksanaannya efektif. Sebab, perlu kerja sama seluruh elemen masyarakat untuk membebaskan Indonesia dari ancaman Covid-19.

2. Kematian Kepala Daerah akibat terpapar Covid-19 bertambah dengan wafatnya Bupati Bekasi yang meninggal selama pandemi. Hal ini memunculkan pertanyaan soal standar protokol kesehatan yang diterapkan di pemerintah daerah (pemda), respon Ketua MPR RI:

A. Meminta seluruh pemda untuk mengevaluasi standar protokol kesehatan yang diterapkan, khususnya standar untuk pelaksanaan tugas kepala daerah dalam kondisi pandemi Covid-19, sebagai upaya perlindungan terhadap kepala daerah yang melaksanakan tugasnya.

B. Meminta pemda untuk dapat menjadikan standar protokol yang melekat pada Presiden dan Wakil Presiden sebagai dasar dalam membuat pedoman dan tata cara pelaksanaan tugas kepala daerah saat ke lapangan maupun saat menerima tamu, dengan begitu dapat meminimalisasi kepala daerah terpapar Covid-19 akibat berinteraksi dengan tamu dan masyarakat.

C. Meminta pemda agar mempertimbangkan adanya pendampingan tenaga kesehatan dari dinas kesehatan setempat yang bertujuan untuk menjaga dan mengingatkan kepala daerah agar tetap memperhatikan protokol kesehatan saat bertugas sekaligus memantau kondisi kesehatannya, khususnya bagi kepala daerah yang memiliki komorbid.

D. Meminta setiap kepala daerah untuk tetap memberikan contoh kedisiplinan dalam menerapkan prokes pencegahan Covid-19 khususnya saat bertugas di lapangan. Hal ini penting dalam mencegah kepala daerah dari terpapar Covid-19 sekaligus menghindari bertambahnya jumlah kepala daerah yang terpapar.

3. Survei Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G menyebutkan mayoritas orang tua murid menyetujui untuk dimulainya sekolah tatap muka pada tahun ajaran baru 2021/2022 yang akan digelar mulai 12 Juli 2021, respon Ketua MPR RI:

A. Menghargai hasil survei tersebut, namun tetap meminta agar pemerintah pusat mempertimbangkan untuk tetap menunda pembukaan sekolah tatap muka, sekalipun daerah tersebut berada di zona hijau atau minim penyebaran covid-19, mengingat kesehatan para siswa/i merupakan hal utama yang harus dipertimbangkan. Terlebih, saat ini varian covid-19 semakin terus berkembang dan memiliki tingkat penularan yang lebih cepat dibandingkan varian sebelumnya.

B. Mendorong pemerintah pusat, dalam memberikan kewewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan izin pembukaan sekolah tatap muka, agar memastikan daerah berada di zona hijau covid-19, tersedianya fasilitas pendukung protokol kesehatan di sekolah yang memadai, dan guru-guru yang mengajar secara tatap muka wajib telah mengikuti program vaksinasi serta melakukan tes covid-19 secara berkala.

C. Meminta kepada masyarakat, khususnya kepada orang tua dan guru, agar dapat membimbing dan memberikan arahan kepada anak atau murid untuk memahami pentingnya penerapan protokol kesehatan/prokes di lingkungan sekolah dan ketika berada di luar rumah, dikarenakan tingginya bahaya penularan/penyebaran Covid-19.

D. Meminta pemerintah bersama guru menemukan inovasi baru untuk kurikulum pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, sehingga PJJ dapat lebih dioptimalkan dan tidak memberikan beban tugas-tugas yang terlalu berat kepada murid, namun memastikan murid tertarik untuk mengikuti pelajaran dengan metode-metode kreatif dan mudah memahami materi yang disampaikan.

Terima kasih.