1. Pentingnya edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan) yang disampaikan oleh pemerintah, mengingat penularan virus Covid-19 di Indonesia masih tinggi, respon Ketua MPR RI:
A. Meminta komitmen Satgas Penanganan Covid-19 untuk secara konsisten menyampaikan edukasi sekaligus sosialisasi kepada masyarakat mengenai protokol kesehatan (prokes) 3M, guna menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan baik pribadi maupun kesehatan lingkungan dengan melaksanakan prokes ditengah pandemi Covid-19.
B. Meminta pemerintah daerah untuk dapat membantu menyediakan masker dan hand sanitizer bagi masyarakat yang tidak memiliki, juga memberikan pendampingan dan memonitor penerapan sekaligus penegakkan prokes khususnya di area publik terlaksana dengan baik.
C. Mengimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama mematuhi dan menerapkan prokes, serta mengajak semua pihak mengupayakan situasi pasca pandemi yang lebih aman dan kondusif.
2. Kebijakan pemerintah mengendalikan pandemi Covid-19 dinilai berorientasi aspek kuratif, tetapi kurang memperhatikan pencegahan dan surveilans. Hal ini menyimpang dari prinsip epidemiologi sehingga jumlah kasus dan kematian meningkat, respon Ketua MPR RI:
A. Meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengoptimalkan peran layanan kesehatan dasar, terutama pelayanan di puskesmas guna memperkuat sistem kesehatan nasional, termasuk menghadapi Covid-19. Mengingat pengendalian pandemi Covid-19 harus fokus pada sektor hulu melalui penguatan peran layanan kesehatan dasar.
B. Meminta kemenkes dan satgas covid-19 untuk memperbanyak dan meningkatkan kemampuan petugas dalam pelacakan yang diiringi dengan testing, mengingat hingga saat ini daya lacak petugas masih minim sehingga kebocoran penularan bertumbuh.
C. Meminta pemerintah pusat meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pertahanan diri dan kemampuan perlindungan wilayah, yakni dengan menegakkan pembatasan pergerakan kelompok berisiko atau positif Covid-19 atau karantina teritorial.
D. Meminta komitmen kemenkes untuk memperbaiki layanan kesehatan agar fokus pada upaya promotif dan preventif, mengingat selama ini layanan kesehatan lebih banyak menjalankan fungsi kuratif sehingga butuh biaya besar.
3. Pemerintah menyetop penyaluran bantuan langsung tunai/BLT subsidi upah (Bantuan Subsidi Upah/BSU) kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta pada tahun ini, respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan/Kemnaker, memberikan penjelasan terkait distopnya BSU kepada pekerja tersebut, baik dari sistem penganggaran dalam APBN, maupun pengalokasian anggaran yang seharusnya diperuntukkan untuk BSU tersebut.
B. Meminta pemerintah mengkaji dan merumuskan program bantuan lainnya yang serupa bagi masyarakat terdampak pandemi covid-19, dikarenakan banyaknya masyarakat saat ini yang masih membutuhkan bantuan dari pemerintah di tengah sulitnya ekonomi, dan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat secara perlahan.
C. Meminta pemerintah mengoptimalkan implementasi program-program bantuan lainnya, salah satunya program Kartu Prakerja, mengingat program-program bantuan tersebut dapat membantu bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan atau mengalami pengurangan pendapatan selama pandemi covid-19.
D. Meminta pemerintah untuk menyusun program jangka panjang perencanaan pemberian subsidi kepada pekerja, sehingga ke depannya penyaluran bantuan dapat efektif, tepat waktu, dan tepat sasaran.
Terimakasih.