RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO SELASA, 25 JUNI 2024

1. Insiden gangguan Pusat Data Nasional (PDN) yang terjadi sejak 20 Juni kemarin, merupakan serangan ransomware brain cipher yang merupakan jenis terbaru dari ransomware lockbit 3.0, sehingga perlunya upaya keras untuk memulihkannya. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan dan tetap concern terhadap persoalan kejahatan siber tersebut, disamping meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Cybercrime Polri untuk terus melakukan investigasi dan penelusuran secara menyeluruh terhadap server PDN Kominfo yang mengalami serangan siber ransomware melalui bukti-bukti forensik yang didapat. Untuk selanjutnya mengidentifikasi penyebab dan juga mengetahui oknum pelaku kasus kejahatan siber tersebut. Sehingga dapat meminimalisir dan mencegah kejahatan di dunia siber tidak terus berulang, mengingat kejahatan di dunia saber masih menjadi salah satu ancaman serius bagi Indonesia.

B. Mendorong Kominfo untuk dapat mengoptimalkan kerja tim reaksi cepat dalam menindaklanjuti serangan-serangan siber yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini. Karena pentingnya _emergency response team_ untuk menjaga sistem, data dan tata kelola data yang baik di Indonesia, disamping untuk menjaga kepercayaan publik.

C. Meminta pemerintah perlu mempertimbangkan kerja sama dengan pihak atau negara lain untuk meningkatkan kemampuan menangani _cyber crime_. Apalagi saat ini perkembangan teknologi sudah mulai bergeser ke teknologi _blockchain_, dan pemerintah harus bisa memahami dan mengetahui cara mengendalikan potensi ancaman kejahatan siber melalui teknologi tersebut.

D. Meminta komitmen pemerintah untuk terus berupaya melakukan langkah antisipasi guna melindungi data negara, warga serta untuk pelayanan publik yang terafiliasi. Disamping memperkuat keamanan server ataupun data untuk melindungi kerahasiaan negara, masyarakat, dan juga pelayanan publik.

2. Musibah banjir yang melanda Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah pada Minggu (23/6) setidaknya mengakibatkan tiga orang warga meninggal dunia dan menyebabkan 120 kepala keluarga lainnya terdampak. Respon Ketua MPR RI:

A. Menyampaikan rasa dukacita yang mendalam atas tiga korban jiwa serta rasa keprihatinan yang mendalam atas musibah bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Parigi Moutong. MPR mendesak pemda setempat dan BPBD untuk segera melakukan evakuasi warga, serta mengkoordinasikan bantuan yang diperlukan para korban terdampak banjir utamanya shelter yang layak, dapur umum, air bersih, obat-obatan hingga kebutuhan logistik lainnya.

B. Mendorong pemda melalui Dinas Sosial dan BPBD agar segera mengkoordinir segala bentuk bantuan untuk kebutuhan warga yang mengungsi dan mendistribusikan secara merata sesuai data pengungsi. Sehingga diharapkan bantuan ataupun keperluan bagi warga terdampak dapat bermanfaat sesuai dengan jumlah kebutuhan korban terdampak.

C. Mendorong pemerintah pusat bersama pemda untuk dapat mengupayakan bantuan perbaikan tempat tinggal warga terdampak banjir, utamanya perbaikan rumah warga yang rusak parah termasuk yang terbawa arus banjir sesuai data yang dilaporkan.

D. Meminta komitmen pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dan BNPB bersama pemerintah daerah dan BPBD, Tim SAR serta Relawan, agar tetap menjalankan program tanggap bencana sesuai tupoksinya, termasuk upaya mitigasi bencana alam jangka panjang sehingga diharapkan dampak serta kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalisir.

E. Meminta pemda untuk terus memberikan imbauan kepada masyarakat yang berada di Kabupaten Parigi Moutong maupun di daerah rawan bencana lainnya, agar meningkatkan kewaspadaan serta kesiapsiagaan dalam menghadapi musibah bencana alam yang bisa terjadi kapanpun. Utamanya saat kondisi cuaca ekstrem maupun di musim penghujan.

3. Rasio bidan saat ini telah mencukupi kebutuhan di daerah, namun dalam pendistribusiannya masih belum merata hingga ke tingkat desa. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, bersama Dinas Kesehatan di daerah untuk menjadikan hal tersebut sebagai bahan evaluasi dan memerhatikan hal pendistribusian bidan di desa, dan segera melakukan perbaikan tata kelola pendistribusian bidan di Tanah Air.

B. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkes bersama pemerintah daerah dapat melakukan pendataan kebutuhan jumlah bidan di tiap wilayah, sehingga pendistribusian bidan bisa merata hingga ke tingkat desa dan daerah terpencil, terluar, dan terdepan.

C. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, memberikan kesempatan para bidan untuk bekerja sebagai ASN, disamping menyediakan pendidikan profesi, pelatihan, dan dukungan untuk menjamin kepastian hak dan kesejahteraan para bidan agar setidaknya berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

D. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkes bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi/Kemdikbudristek, memastikan kurikulum di jurusan kebidanan dapat mengarahkan mahasiswa dan mahasiswinya untuk mau dan bersedia mengabdi di manapun berada.

Terimakasih.