Pertama : Masih bertambahnya kasus positif covid-19 di Indonesia, berdasarkan data terakhir per Senin, 4 Mei 2020 yaitu sebanyak 11.587 kasus, dan data memperlihatkan bahwa penambahan kasus covid-19 terjadi di 16 provinsi dan yang terbesar adalah penambahan dari Jawa Barat yaitu sebanyak 193 kasus baru, respon Ketua MPR RI:
- Mendorong pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan cepat/rapid test kepada masyarakat agar diketahui dengan pasti jumlah orang yang positif terpapar virus corona, disamping melakukan pendekatan medis dan pendekatan psikologis dalam menangani pasien yang positif virus corona sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan covid-19.
- Mendorong pemerintah menginformasikan mengenai standar suatu daerah disebut zona hijau ataupun merah terutama kepada Polresta, Babinsa, Satpol PP, dan aparatur setempat, agar dapat memberikan pemahaman tentang kondisi tingkat penyebaran virus corona disuatu tempat kepada masyarakat, sehingga penanganan yang dilakukan juga dapat tepat sasaran.
- Mendorong pemerintah bersama aparat terus melakukan tindakan pemeriksaan hingga pembatasan perjalanan dari satu wilayah ke wilayah lain, sehingga upaya penanganan yang dilakukan bisa lebih efektif dan efektif.
- Mendorong Pemerintah dapat memaksimalkan langkah-langkah penerapan PSBB, terutama dari sisi preventif, serta mempertimbangkan untuk menunda program-program yang tidak terkait dengan penanganan wabah covid-19 di Indonesia.
- Mendorong Pemerintah dapat terus memberikan data yang riil dan transparan terkait kasus covid-19 di Indonesia, agar penanganan yang dilakukan dapat tepat sasaran.
- Mendorong Pemerintah untuk melakukan tes virus corona dengan metode Polymerase Chain Reaction/PCR setiap harinya, terutama di wilayah-wilayah dengan zona merah.
- Mengajak masyarakat untuk mendukung kebijakan yang ditetapkan pemerintah berkaitan dengan penanganan penyebaran virus corona, serta dapat bekerja sama dan mematuhi aturan pemerintah agar pandemi covid-19 ini dapat berangsur-angsur mengalami penurunan jumlah kasus baru dan segera selesai.
Kedua : Sehubungan dengan kasus kematian mendadak yang menimpa seorang tenaga kerja asing (TKA) asal China yang bekerja di PT Dexin Steel Indonesia (DSI) kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng) (1/05), respon Ketua MPR RI:
- Mendorong pemerintah (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19) bersama pemerintah daerah segera melakukan pemeriksaan/rapid test terhadap seluruh pekerja di perusahaan yang berada didalam kawasan PT IMIP agar dapat diketahui kondisi masing-masing karyawan sehingga dapat segera diambil langkah antisipatif penyebaran/penularan virus Covid-19 di wilayah sekitar, terutama di lingkungan perusahaan.
- Mendorong pemerintah menegaskan kepada setiap perusahaan di Indonesia, khususnya perusahaan PT DSI untuk membangun fasilitas kesehatan yang memadai dan memastikan perusahaan mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada karyawan secara keseluruhan.
- Mendorong pemerintah mengingatkan kepada setiap perusahaan wajib memiliki standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan protokol kesehatan penanganan Covid-19 dalam operasional dan mobilitas kegiatan di perusahaan tersebut, sesuai dengan Surat Edaran Menperin nomor 8 tahun 2020 tentang Kewajiban Pelaporan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri, dalam hal tata laksana kerja di tengah wabah virus Covid-19.
- Mendorong pemerintah benar-benar mengawasi setiap perusahaan industri yang masih beroperasional, serta melakukan tindakan tegas kepada perusahaan dengan melakukan penutupan sementara apabila terdapat karyawan yang terjangkit Covid-19, demi keselamatan seluruh karyawan yang bekerja.
Ketiga : Pembagian bantuan sosial/bansos dari pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan data yang diajukan, sehingga realisasinya baru mencapai 50%, respon Ketua MPR RI:
- Mendukung perintah Presiden kepada para menteri terkait dan kepala daerah untuk segera mengevaluasi sistem pelaksanaan bansos tersebut di tingkat pusat, dikarenakan pentingnya untuk segera menyalurkan bansos kepada masyarakat di tengah situasi saat ini guna mencegah terjadinya gejolak sosial, seperti kelaparan bagi masyarakat yang perekonomiannya terdampak covid-19.
- Mendorong Pemerintah bersama Badan Pusat Statistik/BPS untuk segera melakukan validasi data dan pembaharuan data penerima bansos setiap harinya, sehingga bansos yang disampaikan sesuai data dan tepat sasaran.
- Mendorong Pemerintah segera menemukan solusi mengenai prosedur yang tepat untuk pembagian bansos di tengah situasi pandemik saat ini, agar bansos dapat segera disalurkan tepat waktu.
- Mendorong Pemerintah Pusat menginformasikan perihal kendala distribusi pembagian bansos tersebut secara transparan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak merasa diberikan harapan semata oleh pemerintah.
- Mendorong pemerintah berkomitmen dan melakukan pengawasan agar pendistribusian bansos dapat tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga kebutuhan seluruh rakyat Indonesia dapat cukup terpenuhi.
Keempat : Dalam penerapan kebijakan penanganan pandemi Covid-19, pemerintah kerap dihadapkan pada masalah ketidak akuratan data, respon Ketua MPR RI:
- Mendorong Presiden agar meminta bantuan jaringan TNI dan Polri hingga pedesaan untuk dapat membantu pendataan dari Babinsa dan Babinkamtibmas agar terus memperbaiki basis data kependudukan yang ada, sebab dalam pengambilan suatu kebijakan harus berorientasi pada penggunaan data tunggal, akurat dan akuntabel.
- Mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bersinergi dalam penerapan suatu kebijakan yang mengarah pada data tunggal, serta melakukan pemutakhiran data yang dilakukan secara bersama-sama, dengan begitu akurasi data bisa dipertanggungjawabkan.
- Mendorong pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan data yang optimal sehingga dapat menjamin efisiensi, efektivitas dan akurasi kerja birokrasi.
Terimakasih.