1. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas berencana membatasi pembelian bahan bakar minyak/BBM bersubsidi jenis Pertalite di Indonesia. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi agar segera menyelesaikan revisi Peraturan Presiden atau Perpres No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, Harga Jual Eceran BBM, agar ketentuan terkait pembatasan BBM bersubsidi jenis Pertalite bisa lebih jelas, dan diharapkan tidak membebani ekonomi masyarakat.
B. Meminta pemerintah, dalam hal ini BPH Migas bersama PT. Pertamina, juga terus mengkaji penggunaan BBM yang lebih bisa mengendalikan polusi udara sekaligus meningkatkan kualitas bahan bakar dengan harga yang juga terjangkau, sehingga ke depannya apabila BBM jenis Pertalite dibatasi, masyarakat tetap bisa menggunakan BBM jenis lainnya yang lebih bagus, namun tidak memberatkan keuangan masyarakat.
C. Meminta PT. Pertamina, memastikan tiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU yang masih memiliki BBM Pertalite bersubsidi agar benar-benar menyalurkan BBM bersubsidi tersebut secara tepat sasaran sesuai dengan target penerima BBM subsidi.
D. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, BPH Migas, dan PT. Pertamina berkomitmen menyediakan BBM yang berkualitas dan ramah lingkungan bagi masyarakat, namun diharapkan tetap dengan harga yang terjangkau sesuai dengan daya beli masyarakat.
2. Kinerja Bea Cukai belakangan ini dinilai masyarakat tidak sesuai dengan harapan. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan/Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, untuk mengevaluasi kasus yang belakangan ini terjadi, dan berkomitmen penuh untuk memperbaiki kinerja dengan meminimalisir ruang celah dilakukannya pelanggaran atau hal-hal yang merugikan masyarakat, sehingga dapat kembali meningkatkan kepercayaan masyarakat.
B. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu melalui Direktorat Bea Cukai, untuk tetap berfokus pada tugas dan fungsi utama Bea Cukai yakni membantu persoalan keuangan, fiskal, membantu penerimaan negara, dan menjaga stabilitas negara dari krisis ekonomi dunia.
C. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu melalui Direktorat Bea dan Cukai, meningkatkan pengawasan terhadap petugas di lapangan, agar mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh oknum pegawai, dan menyampaikan agar seluruh pegawai yang terlibat dalam birokrasi dan pelayanan negara, termasuk pegawai Bea Cukai, untuk berintegritas dan bersikap jujur dalam bekerja. MPR meminta agar pemerintah dapat memberikan sanksi tegas kepada tiap oknum yang terbukti melakukan pelanggaran aturan dan merugikan masyarakat.
D. Meminta pemerintah menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai ketentuan dan aturan terkait tagihan pajak dari Bea dan Cukai, sehingga masyarakat juga memahami aturan tersebut dan tidak mudah tertipu oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
3. Menteri Agama kembali bertolak ke Arab Saudi guna mengecek persiapan akhir layanan haji di tanah suci jelang keberangkatan jamaah calon haji yang dimulai pada 12 Mei 2024. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta Menteri Agama beserta jajarannya agar dalam mengecek persiapan layanan haji di tanah suci, untuk turut menyoroti hasil evaluasi pelaksanaan haji tahun lalu sehingga dapat dijadikan momentum pembenahan terhadap persiapan dan kesiapanan layanan haji yang lebih baik lagi.
B. Meminta Kemenag untuk secara khusus memperhatikan persiapan layanan di Arafah, Muzdalifah dan Mina saat fase puncak haji, guna memastikan layanan berjalan lancar dan kejadian tahun lalu tidak terulang.
C. Meminta Kemenag untuk juga menyoroti pelayanan kesehatan yang difokuskan untuk menjaga kondisi kesehatan jemaah sebaik mungkin baik pelayanan kesehatan di tingkat kloter, sektor, maupun Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI). Mengingat penguatan pelayanan kesehatan hingga skrining kesehatan sangat penting saat memasuki kritikal periode Armuzna yang termasuk kedalam kunci suksesnya penyelenggaraan ibadah haji.
D. Mengingatkan kembali kepada Kemenag agar berkomitmen meningkatkan dan mematangkan program Haji Ramah Lansia tahun ini, terutama pada aspek program dan mitigasi risikonya.
Terimakasih.