RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO SELASA, 9 JULI 2024

1. Kementerian Perindustrian atau Kemenperin melaporkan ada 11.000 pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan/Permendag Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Impor. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah melalui Kemenperin untuk memberikan penjelasan secara menyeluruh yang mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja sebagai akibat ditetapkannya regulasi tersebut, yang seharusnya regulasi tersebut dibuat untuk melindungi rakyat. Kementerian harus menjelaskan secara detail terutama keterkaitannya dengan meningkatnya jumlah PHK di Indonesia, dikarenakan diketahui peningkatan jumlah PHK pasca regulasi tersebut diberlakukan, yang terjadi sebab adanya pembatalan kontrak oleh pemberi maklon dan marketplace karena kembali menggunakan produk impor, sehingga berdampak pada tutupnya enam perusahaan.

B. Meminta pemerintah meninjau ulang diterapkannya regulasi terkait, baik secara sosiologis, yuridis, dan ideologi. Pemerintah dimintakan untuk memberikan solusi kepada karyawan yang mengalami PHK tersebut, diantaranya dengan menambah dan memperluas akses lapangan kerja baru atau membuka peluang untuk berwirausaha, sehingga masyarakat yang telah di PHK tersebut bisa kembali mendapatkan penghasilan.

C. Meminta pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat, dengan menyusun rencana jangka panjang guna menekan jumlah masyarakat yang di PHK dan pengangguran di Indonesia, sebab hal tersebut dapat berpengaruh terhadap angka kemiskinan di Tanah Air.

D. Meminta pemerintah memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat utamanya para pekerja yang terkena PHK, seperti jaminan kesehatan, pelatihan vokasi, dan bantuan tunai, serta menjamin untuk membantu mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.

E. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenperin, melaksanakan program kerja untuk meningkatkan daya saing industri, khususnya industri tekstil, baik melalui investasi dalam teknologi, inovasi produk, dan pengembangan merek, sehingga dapat membantu industri untuk bersaing di pasar global.

2. Kementerian Keuangan/Kemenkeu memproyeksikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2024 akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu, untuk melakukan upaya perbaikan perekonomian sebagai strategi yang dapat menekan angka defisit APBN di tahun 2024, dalam jangka waktu kurang lebih satu semester mendatang untuk mengatasi hal tersebut. Informasi Kemenkeu, bahwa di penghujung tahun 2024, defisit APBN diprediksi mencapai Rp609,7 triliun atau setara 2,7 persen terhadap produk domestik bruto/PDB, yang mana angka itu lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam APBN, yakni defisit sebesar Rp522,8 triliun atau setara 2,29 persen terhadap PDB.

B. Meminta pemerintah mengevaluasi penyebab sebagian besar pos pendapatan negara yang tidak mencapai target, hal tersebut menjadi pemicu meningkatnya defisit APBN di tahun 2024. MPR berharap, agar evaluasi tersebut nantinya dapat membawa perbaikan di tahun anggaran mendatang, sehingga tidak terjadi kembali defisit APBN.

C. Meminta pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak tanpa membebani perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu, serta melakukan langkah lainnya agar defisit APBN 2024 bisa lebih ditekan agar tidak melebih ambang batas aman.

D. Meminta pemerintah menjamin agar proyeksi defisit APBN ini tidak menjadi alasan untuk dilakukannya kenaikan harga-harga yang diatur oleh pemerintah, terutama terhadap kebutuhan pokok masyarakat, dikarenakan hal tersebut bisa memicu terjadinya inflasi umum ataupun inflasi administrasi yang lebih tinggi ke depannya.

3. Pemerintah daerah Kabupaten Batang, Jawa Tengah menetapkan status tanggap darurat selama satu minggu pasca terjadinya gempa dengan magnitudo 4,4 pada Minggu (7/7) yang mengakibatkan 49 rumah warga rusak ringan hingga berat dan tiga sekolah terdampak. Respon Ketua MPR RI:

A. Menyampaikan rasa keprihatinan mendalam atas musibah bencana gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. MPR juga meminta Pemkab Batang segera menghitung kerugian materil yang terjadi, untuk selanjutnya dapat menentukan besaran bantuan yang akan diberikan. MPR juga meminta pemerintah Kabupaten Batang bersama BPBD setempat bersama Tim relawan tetap bersiaga dalam memberikan pertolongan kepada warga, disamping terus melakukan penyisiran ke radius wilayah yang terdekat dengan pusat gempa guna memberikan bantuan evakuasi terhadap korban gempa.

B. Meminta BNPB, BPBD dan tim gabungan agar memaksimalkan penanganan pasca gempa dengan menyiapkan tenda-tenda pengungsian serta melakukan pendataan terhadap masyarakat terdampak, untuk memudahkan koordinasi serta mendata secara keseluruhan kerugian material yang terjadi, baik kerusakan rumah tinggal maupun bangunan gedung seperti sekolah untuk dapat diperhitungkan besaran kerugian yang ditimbulkan, sehingga pemerintah dapat segera mengalokasikan anggaran untuk perbaikan seluruh bangunan terdampak gempa baik rumah maupun fasilitas umum lainnya.

C. Meminta pemerintah dalam hal ini Pemkab Batang bersama Dinas Kesehatan setempat untuk terus bersiaga dalam memberikan pelayanan kesehatan secara prima kepada warga terdampak gempa , mengingat kondisi di tenda pengungsian kerap menyebabkan banyaknya warga terserang penyakit.

D. Meminta pemda setempat untuk terus mengontrol dan mengevaluasi kondisi tanggap darurat bencana di Kabupaten Batang, Jawa Tengah dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi serta kebutuhan para warga terdampak, sehingga kedepannya pemda dapat mengambil kebijakan yang lebih holistik dan tepat.

Terimakasih.