Respon Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Senin 15 Maret 2021

1. Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) kembali melakukan aksi kriminalnya dengan menyandera pesawat PT Asi Pudjiastuti Aviation, Pilatus PC-6 S1-9364 PK BVY, di lapangan terbang Wangbe, Distrik Wangbe, Kabupaten Puncak, Papua, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah dan pemerintah daerah bersama TNI-Polri untuk memperkuat pertahanan dan keamanan di wilayah-wilayah rawan gangguan KKSB, khususnya di obyek vital dengan mempersempit ruang gerak KKSB, dan memutus komunikasi serta jalur pemasok kebutuhan KKSB, mengingat sepanjang tahun 2021 aksi kriminalitas oleh KKSB sudah banyak terjadi.

B. Mendukung penuh TNI-Polri sebagai negara hadir di Intan Jaya, Papua untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban berjalan kondusif, dengan menambah jumlah aparat dan patroli di tempat-tempat rawan sekaligus melakukan penegakan hukum terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, terutama terhadap para pelaku kekerasan bersenjata.

C. Meminta seluruh pemangkunkepentungan bersama Badan Intelijen Negara (BIN) untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka antisipasi dan kewaspadaan, disamping aparat TNI-Polri untuk memastikan semua penegakan hukum dilakukan secara terukur, guna mencegah hal-hal yang dapat merugikan masyarakat yang tidak bersalah.

D. Meminta pemerintah kabupaten setempat bahu-membahu bersama aparat TNI-Polri menjaga situasi kamtibmas di Intan Jaya, dan Papua pulih seperti tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat membuat aktivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat berjalan normal kembali.

2. Adanya pemberitaan mengenai kluster penularan covid-19 di lingkungan sekolah, di Kecamatan Tamansari, Tasikmalaya, sebanyak 20 orang positif covid-19, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kemdikbud melalui Dinas Pendidikan setempat bersama Satuan Tugas Penanggulangan Covid-19 untuk melakukan isolasi terhadap 20 orang siswa yang dinyatakan positif, serta memastikan salah satu standar operating system/SOP yang dibuat untuk sekolah secara tatap muka yaitu mewajibkan pengadaan swab tes PCR secara berkala bagi guru, dosen, siswa, mahasiswa, dan Sumber Daya Manusia/SDM lainnya di lingkungan satuan pendidikan yang membuka sistem tatap muka, guna mencegah meluasnya penularan virus corona di lingkungan satuan pendidikan.

B. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemdikbud, agar mendorong satuan pendidikan yang berencana melakukan pembelajaran tatap muka agar benar-benar siap, dari mulai pelaksanaan protokol kesehatan/prokes secara ketat, sarana prasarana sesuai anjuran prokes covid-19, hingga persyaratan kesehatan yang harus dipenuhi bagi siswa/i jika datang ke satuan pendidikan.

C. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemdikbud, untuk terus berupaya bagi setiap sekolah untuk memenuhi sarana dan prasarana yang mendukung program protokol kesehatan serta menyosialisasikan ke sekolah-sekolah maupun universitas mengenai prosedur dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi jika ingin melakukan pembelajaran secara tatap muka, mengingat pada Juli 2021 nanti, Kemdikbud berencana melakukan pembukaan sekolah-sekolah secara tatap muka.

D. Mendorong kepada pemerintah, dalam hal ini Kemdikbud, agar tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, harus mempertimbangkan grafik dan data perkembangan covid-19 dan berbagai mutasinya di Indonesia yang masih terus dalam pemantauan.

3. Norwegia, Denmark, Islandia, Thailand, dan Irlandia menunda penggunaan vaksin covid-19, Astrazeneca, akibat adanya laporan penyumbatan darah dari orang-orang yang telah menerima vaksin tersebut, sementara Indonesia masih tetap melanjutkan rencana penggunaan vaksin Astrazeneca, respon Ketua MPR RI:

A. Mendorong pemerintah Indonesia untuk menunda sementara pemakaian vaksin Astrazeneca atas dasar kehati-hatian, dan bersama peneliti melakukan uji klinis terhadap vaksin Astrazeneca secara lebih mendalam untuk mengetahui dan membuktikan kebenaran informasi tersebut, serta berkoordinasi dengan negara-negara lain untuk menemukan bukti signifikan bahwa vaksin AstraZeneca dapat menyebabkan terjadinya penyumbatan darah sebagaimana alasan sejumlah negara tersebut menunda penggunaan vaksin tersebut, sehingga diketahui persyaratan kesehatan jika ingin menggunakan vaksin Astrazeneca tersebut, baik usia, dan lainnya, sehungga target pemberian vaksin Astrazeneca dapat tepat sasaran.

B. Mendukung pemerintah dalam program vaksinasi covid-19, baik vaksin yang produksi dari dalam maupun dari luar negeri, dan meminta pemerintah menetapkan syarat uji klinis yang berlaku secara baku dan nasional terhadap seluruh vaksin yang akan digunakan di Indonesia.

C. Meminta pemerintah agar terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemberian vaksin covid-19, terutama jenis vaksin yang akan digunakan, efikasi, kehalalan, dan juga keamanan vaksin tersebut, sehingga masyarakat dapat memahami dan bersedia untuk divaksinasi.

D. Meminta pemerintah bersama peneliti menjelaskan kepada masyarakat bagaimana cara kerja vaksin dan kemampuan vaksin covid-19 melawan varian baru covid-19, seperti B.1.17, N439K, dan berbagai mutasi lainnya, mengingat saat ini mulai ditemukan berbagai mutasi dari covid-19.

4. Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan melakukan kajian tentang kehalalan beberapa jenis vaksin Covid-19, yakni Astrazeneca, Pfizer-BionTech dan vaksin jenis lainnya, respon Ketua MPR RI:

A. Mendukung langkah Komisi Fatwa MUI yang akan melakukan kajian tentang kehalalan beberapa jenis vaksin Covid-19 dan diharapkan prosedur uji halal vaksin dilakukan secara ketat dan terbuka, jika diperlukan melakukan audit langsung ke pabriknya, sama dengan yang pernah dilakukan uji kehalalan terhadap vaksin Coronavac buatan Sinovac.

B. Mendorong MUI melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) untuk dapat memastikan seluruh jenis vaksin Covid-19 di Indonesia, sebelum di gunakan untuk warga telah melalui uji kehalalan yang ketat agar vaksin yang dihasilkan benar-benar halal dan aman untuk digunakan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim.

C. Meminta MUI untuk secara transparan dalam melakukan kajian kehalalan vaksin, serta mengingatkan apabila seandainya nanti terdapat vaksin yang dinyatakan tidak halal, agar dapat segera menyampaikan pertimbangan untuk menunda penggunaannya. Mengingat, pemerintah harus dapat menjamin vaksin Covid-19 yang akan digunakan masyarakat teruji aman dan halal.

Terima kasih.