1. Penyelenggaraan perjalanan umrah pada masa pandemi Covid-19 mengharuskan penerapan protokol kesehatan. Kondisi ini diperkirakan akan berdampak pada biaya paket perjalanan umrah yang rencana akan dibuka kembali. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) untuk segera melakukan perhitungan yang akurat dan detail dalam penyesuaian penetapan harga referensi. Mengingat kecermatan dalam penghitungan biaya umrah dinilai sangat penting agar harga yang ditetapkan rasional sesuai dengan kebutuhan dalam menyiapkan penyelenggaraan umrah pada masa pandemi.
B. Meminta Kemenag mengingatkan para pengusaha penyelenggaraan ibadah umrah untuk menunggu aturan teknis umrah pada masa pandemi secara resmi dirilis dan dinyatakan berlaku oleh pemerintah dan pemerintah Arab Saudi. Serta diharapkan agar pengusaha penyelenggara ibadah umrah tidak agresif dalam menawarkan harga paket umrahnya.
C. Meminta pemerintah untuk duduk bersama dengan seluruh asosiasi dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) dalam membicarakan persoalan terkait biaya kenaikan dan referensi harga ibadah umrah di masa pandemi, agar dapat menyeragamkan harga atau paket umrah. Hal ini penting guna menghindari persaingan tak sehat dan ketimpangan.
D. Meminta komitmen pemerintah agar dalam melakukan penyesuaian harga perjalanan umrah di masa pandemi ini tidak memberatkan calon jamaah dan memastikan penyelenggaraannya tetap aman.
2. Indonesia masih kekurangan vaksin Covid-19. Hal tersebut terlihat dari jumlah vaksin yang baru diterima hanya sekitar 270 juta dosis, dari 426 juta dosis vaksin yang dibutuhkan. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah agar segera menyelesaikan persoalan tersebut, dan segera mendata ulang akan kebutuhan vaksin dalam negeri disamping mengupayakan stok vaksin terpenuhi sesuai dengan target sasaran pemerintah. Mengingat, adanya penambahan kelompok sasaran vaksin usia 12 hingga 17 tahun sehingga mengubah target sasaran.
B. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk mengupayakan pemenuhan akan kebutuhan vaksin dalam negeri, dengan melakukan beberapa usaha mulai dari transfer teknologi hingga mengembangkan vaksin dalam negeri. Mengingat, sebanyak 181,5 juta penduduk harus divaksinasi Covid-19 untuk dapat mencapai kekebalan kelompok (herd immunity).
C. Meminta komitmen pemerintah untuk terus mendukung peningkatan produksi vaksin dalam negeri ataupun meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain terkait pengadaan vaksin. Hal ini diperlukan guna memastikan stok vaksin terjaga sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia.
3. Lima provinsi yang mencatatkan penambahan kasus baru tertinggi yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah melalui Kementerian Kesehatan/Kemenkes untuk meminta pemerintah daerah/Pemda dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di kelima daerah tersebut melakukan penelusuran dan mengklasifikasikan penyebab bertambahnya kasus covid-19 di daerah masing-masing untuk kemudian menindaklanjuti dengan memberikan pelayanan kesehatan guna menekan meluasnya kasus covid-19.
B. Meminta Pemda dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menggencarkan upaya testing, tracing, dan treatment/3T di kelima daerah tersebut, dan berkomitmen memperluas vaksinasi covid-19 bagi masyarakat. Serta, memantau kegiatan masyarakat agar tidak bersikap euforia dalam menanggapi menurunnya perkembangan Covid-19.
C. Meminta Pemda dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di lima daerah tersebut bekerja sama dengan aparat kepolisian melakukan pengawasan dan penertiban secara humanis di tempat-tempat yang terdeteksi melanggar protokol kesehatan, dikarenakan pelonggaran sejumlah sektor saat ini harus tetap diwaspadai sebab kasus covid-19 belum hilang dan bahkan masih terus bermutasi.
D. Meminta pemerintah melalui Kemenkes gencar melakukan whole genome sequencing guna mendeteksi varian virus yang berkembang, sehingga dapat dilakukan upaya preventif yang dapat mencegah makin meluasnya penyebaran mutasi virus.
E. Meminta masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam penanggulangan pandemi, dikarenakan dibutuhkan kerjasama dari seluruh pihak untuk penanganan pandemi yang maksimal.
Terima kasih.