Respon Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Senin 2 Agustus 2021

1. Pemerintah segera menyalurkan bantuan subsidi upah kepada pekerja di wilayah yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 dan level 3, respon Ketua MPR RI:*

A. Meminta Kemensos agar sudah mempunyai data yang akurat mengenai pekerja yang berhak menerima subsidi, dan juga pemerintah harus menjelaskan kriteria dan persyaratan apa saja yang harus disiapkan oleh pekerja, disamping mendorong para pengusaha untuk segera mendaftarkan pekerjanya ke BP Jamsostek agar terdata dan masuk ke dalam calon penerima subsidi upah. Mengingat, masih banyaknya pengusaha yang belum mendaftarkan pekerjanya ke BP Jamsostek.

B. Meminta kesiapan Kemensos dan pihak terkait untuk memantau penyaluran subsidi upah bagi pekerja, disamping pihak pengusaha dapat memastikan semua calon penerima bantuan subsidi upah telah memiliki rekening di bank penyalur himpunan bank milik negara (himbara). Mengingat, penyaluran subsidi upah tersebut akan ditransfer secara langsung ke rekening penerima.

C. Meminta Kemensos untuk memperluas cakupan penerima bantuan subsidi upah dengan memberi kesempatan bagi pekerja informal yang juga terdampak.

D. Meminta komitmen Kemensos untuk memastikan sekaligus menjamin penyaluran subsidi upah bagi pekerja terealisasikan dengan baik, tepat sasaran dan sesuai target. Sehingga dapat membantu dan meringankan beban ekonomi pekerja dengan adanya bantuan subsidi upah tersebut di tengah tekanan lonjakan kasus Covid-19 saat ini.

2. Kementerian Keuangan mencatat, anggaran yang sudah disiapkan untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan di daerah per 28 Juli 2021 sebesar Rp 8,1 triliun. Dari jumlah itu anggaran yang terealisasi baru Rp 2,06 triliun atau 25,31 persen. Bahkan, realisasi insentif tenaga kesehatan di luar Jawa dan Bali hanya 17,29 persen, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah agar segera merealisasikan insentif untuk nakes, sekaligus menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi terkait pembayaran insentif nakes khususnya terkait kurangnya koordinasi di antara organisasi perangkat daerah, agar insentif yang akan dibayarkan dapat meringankan beban nakes yang bertugas dalam penanganan pandemi.

B. Meminta pemerintah pusat bekerja sama dengan pihak inspektorat daerah untuk memperkuat pengawasan terhadap implementasi pembayaran insentif nakes di setiap daerah. Mengingat jika insentif ini bisa dibayarkan dengan baik, nakes pun bisa lebih nyaman dalam bertugas.

C. Meminta pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan komitmennya dalam merealisasikan insentif nakes, terutama pada daerah dengan realisasi anggaran untuk insentif yang rendah.

D. Meminta komitmen Kemenkeu untuk dapat merealisasikan segera insentif nakes sesuai target pemerintah yakni pada Agustus 2021, serta terus berupaya memperbaiki permasalahan ataupun kendala yang dapat menyebabkan terlambatnya pembayaran insentif nakes.

3. Kebijakan penentuan keberlanjutan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat/PPKM akan ditentukan hari ini, sebab hari ini merupakan tenggat akhir dari masa berlaku kebijakan PPKM sebelumnya, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah lebih cermat dalam mempertimbangkan dasar untuk menentukan perpanjangan kebijakan PPKM di setiap wilayah, disamping kebijakan PPKM masih belum tersinkronisasi secara baik dengan pemberian bantuan sosial ataupun bantuan subsidi upah kepada masyarakat, juga kondisi perkembangan covid-19 di setiap daerah yang berbeda-beda.

B. Meminta pemerintah juga mempertimbangkan aspek kesehatan, ekonomi, dan dinamika sosial dalam menentukan level keberlanjutan PPKM di setiap daerah.

C. Meminta pemerintah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mendukung penuh kebijakan PPKM yang diterapkan di wilayah masing-masing, sebab dukungan dari masyarakat menciptakan tren perbaikan dalam pengendalian pandemi. Namun, MPR meminta masyarakat tetap berhati-hati dan selalu waspada dalam menghadapi tren perbaikan ini dan tetap mematuhi protokol kesehatan, terutama terkait varian delta yang sangat menular.

4. Pemerintah perlu memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan petani di tengah pandemi covid-19, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta Kementan memaksimalkan kolaborasi pihak swasta di sektor pertanian, sehingga rantai pasok pangan dapat lebih sederhana.

B. Meminta Kementan juga memberikan bantuan pendampingan dan pendanaan kepada para petani untuk meningkatkan produksi, sehingga para petani bisa meningkatkan hasil dan daya saing, di samping pemerintah melakukan perbaikan harga di tingkat produksi, dan memperluas jangkauan pasar.

C. Meminta Kementan mengembangkan dan memaksimalkan seluruh potensi petani dalam negeri dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan pertanian, agar petani benar-benar dapat memaksimalkan hasil produksi, baik secara kuantitas maupun kualitas, serta agar petani juga dapat meningkatkan literasi digitalnya.

D. Meminta Kementan berupaya meningkatkan besaran upah di sektor pertanian penggarap, sebab menurut data Badan Pusat Statistik/BPS per Februari 2021, rata-rata upah petani penggarap di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya Rp1.93 juta, jauh lebih rendah dibandingkan upah buruh nasional sebesar Rp2.86 juta.

E. Meminta Kementan berupaya mendorong BULOG untuk memaksimalkan penyerapan hasil panen petani dalam negeri, sehingga tidak perlu banyak mengandalkan produk tani atau pangan impor.

F. Meminta Kementan berkomitmen memberikan upah, serta bantuan sosial atau subsidi kepada petani penggarap tepat sasaran dan waktu, sebab kesejahteraan petani merupakan prioritas bersama.

Terima kasih.